Website Herman Khaeron
19Mar

Herman Khaeron Menginginkan ada Reformasi di BPS

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

hermankhaeron.info – Presiden RI, Joko Widodo menjelang sensus ekonomi pada 2016 lalu pernah mengatakan bahwa ia tidak mau lagi berurusan dengan data yang simpang siur, pegangannya cuma satu yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

Menindak lanjuti pernyataan presiden tersebut, Direktur Indef, Enny Sri Hartati mendesak BPS agar transparan dalam urusan data, terutama terkait metodologi dan prosedur pengambilan data yang dinilai carut-marut.

“Bagaimana menjamin data yang benar dilakukan dengan cara yang benar? Kalau sumber data BPS ini dianggap paling valid, mengapa di setiap kementerian ada anggaran pengambilan data dan surveinya segala macam, kenapa tidak di BPS saja,” kata Enny melalui diskusi perdana `Membenahi Data Pertanian dan Pangan Nasional,` Jumat, (17/3) di Gedung HKTI Jl. Harsono RM No.3, Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Menurut Enny, kalau semua memang dipercayakan kepada BPS, maka semua pihak perlu mendorong jangan sampai pengambilan data pertanian yang tanggung jawab BPS, tapi 75 persen yang lain misalnya pengukuran lahan Kementan, diserahkan kepada yang lain. Nanti setelah pensiun, kata Enny, bisa jadi pada cuci tangan.

“Jadi mari kita lakukan data amnesti, kedua melakukan reformasi total di BPS, sehingga terjadi unifikasi data dan tidak ada lagi data-data yang berbeda-beda di setiap kementerian,” kata Sekjen HKTI Sadar Subagyo yang hadir dalam acara tersebut.

Sementara itu Komisi IV DPR, Herman Khaeron juga menginginkan ada reformasi di BPS. Menurutnya BPS bisa menjadi pusat sensor yang bertanggungjawab atas semua data dasar.

“Jadi, BPS jangan jadi Badan Biro statistik tapi jadi pusat sensor di mana ia bertanggungjawab terhadap semua data dasar, sehingga kementerian nggak usah lagi mengurusi data, dengan demikian akan terjadi unifikasi data. Tidak ada lagi data konsumsi beras yang berbeda-beda, tidak ada lagi luas lahan yang berbeda-beda,” katanya.[]

– Sumber: http://www.jurnas.com/mobile/artikel/15141/Karut-Marut-Data-Kementerian-HKTI-Harus-Ada-Reformasi-di-BPS/#sthash.NsATfd4D.dpuf

Tags:
17Mar

Aliya Baskoro Yudhoyono Buka Pelatihan dan Bazaar UMKM Mitra Sehati

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Aliya Baskoro Yudhoyono Buka Pelatihan dan Bazaar UMKM Mitra Sehati

hermankhaeron.info – Ketua Umum Persatuan Istri Anggota Fraksi Partai Demokrat (PIA FPD) DPR RI, Aliya Baskoro Yudhoyono, beserta jajaran pengurus PIA FPD membuka pelatihan dan bazaar Usaha Mikro, Kecil, dan  Menengah (UMKM) Mitra Sehati di Keraton Kasepuhan, Kota Cirebon, Sabtu (11/03).

Aliya Baskoro Yudhoyono yang juga istri Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menjelaskan, bazaar ini diikuti sebanyak 50 UMKM Mitra Sehati binaan Ketua Korwil IV PIA FPD, Ratna Herman Khaeron yang juga istri Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron.

Mitra Sehati merupakan program PIA FPD untuk pemberdayaan masyarakat yang bersifat sosial, humanis, dan ekonomi kerakyatan di sektor UMKM yang berada di dapil Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Program ini dibentuk sejak tahun 2014 bersamaan dengan penobatan sebagai istri Anggota DPR RI dari Partai Demokrat.

Dikatakan Aliya, PIA FPD merasa memiliki kewajiban memberikan solusi bagi masyarakat terhadap masalah perekonomian sulit. Dukungan pemerintah terhadap permasalahan ini pun dirasa kurang. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepedulia PIA FPD memberdayakan sektor UMKM.

“Kesejahteraan masyarakat menjadi poin penting bagi kami”, katanya.

Aliya menambahkan, Cirebon menjadi Kota pertama yang disambangi PIA FPD dalam road show program Mitra Sehati. Dirinya menilai, Cirebon selain memiliki sektor UMKM yang kuat, dari sisi produk pun sudah siap bersaing.

“Saya berharap, ke depan kegiatan positif ini dapat diperluas lagi, sehingga manfaat ekonomi yang timbul pun dapat dirasakan masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.

Silaturahmi dengan Sultan Kasepuhan ke XIV, Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat.

Silaturahmi dengan Sultan Kasepuhan ke XIV, Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat.

Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengungkapkan, dirinya membuka pintu bagi pelaku UMKM yang ingin bergabung dalam program Mitra Sehati binaannya beserta sang istri. Pemasaran produk UMKM Mitra Sehati selain secara offline juga dilakukan secara online atau melalui website dan sosial media.

“Kami membantu usaha pelaku UMKM agar dapat terus meningkat dan berkembang menjadi UMKM yang lebih mapan,” tegasnya.

sumber: cirebontrust

 

Tags:
17Mar

Rusaknya Terumbu Karang Raja Ampat Rugikan Indonesia

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Rusaknya Terumbu Karang Raja Ampat Rugikan Indonesia

hermankhaeron.info – Kandasnya Kapal pesiar Inggris Caledonian Sky berbendera Bahama dengan panjang 90 meter usai melakukan aktivitas pemantauan burung di Pulau Waigeo pada Sabtu, 4 Maret 2017 di kawasan konservasi Raja Ampat berdampak pada rusaknya terumbu karang di lokasi tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, hal itu sangatlah merugikan bagi bangsa Indonesia, mengingat Kawasan Raja Ampat  mempunyai keunikan (ciri khas) tersendiri yang tidak ditemui dibelahan bumi lainnya.

“Kawasan Raja Ampat memiliki keanekaragam sumber daya yang sangat melimpah, baik flora dan faunanya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Anugerah terbesar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa itu harus selalu dijaga dan lestarikan oleh bangsa Indonesia demi kesejahteraan generasi saat ini dan yang akan datang,” ucap Herman, dalam pernyataan pers, Rabu (15/03/2017).

Ia meminta kepada Pemerintah khususnya Kementerian Kelautan Perikanan, dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku mitra dan yang mempunyai kewenangan, agar segera membentuk Tim Khusus pencari fakta pemberian ijin akses kapal masuk ke area kawasan konservasi dan menghitung kerugian yang ditimbulkannya.

“Perlu ada koordinasi antara Kementerian terkait dengan pemerintah daerah, dalam rangka mencari data dan informasi teknis untuk mendapatkan bukti yang kuat. Selain itu perlu ada tindakan hukum pidana kepada nakhoda Kapten Keith Michael Tailor, karena sudah lalai dalam menjalankan tugas khususnya tidak mempertimbamgan arus, gelombang dan kondisi alam, sebagaimana amanat UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No 1 tahun 2014 tentang Pengolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,” tegasnya.

Herman juga meminta agar ada penindakan hukum secara perdata, dengan meminta ganti rugi kepada pihak asuransi kapal, mengingat implikasi yang merusak tidak dapat pulih kembali dalam jangka waktu dekat.

“Pemerintah harus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kawasan konservasi yang menjadi aset kekayaan dan keanekaragaman hayati bangsa Indonesia,” pungkas Herman. (dep,mp)/foto:iwan armanias/iw.

sumber: dpr

Tags:
17Mar

Kang Hero: Nakhoda Caledonian Sky Perusak Raja Ampat Harus Dipidana

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Kang Hero: Nakhoda Caledonian Sky Perusak Raja Ampat Harus Dipidana

hermankhaeron.info – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah untuk menindak nakhoda Kapal MS Caledonian Sky yang telah lalai hingga merusak gugusan terumbu karang di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat.

“Menindak secara pidana kepada nakhoda Kapten Keith Michael Tailor karena sudah lalai dalam menjalankan tugas, khususnya tidak mempertimbamgan arus, gelombang dan kondisi alam,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron, Jumat, 17 Maret 2017.

Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, tindakan nakhoda kapal pesiar mewah itu telah melanggar dua undang-undang sekaligus. Yakni UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Dan UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.”

Hancurnya gugusan terumbu karang di kawasan wisata dunia Raja Ampat terjadi Sabtu, 4 Maret 2017, ketika Kapal MS Caledonian Sky kandas usai terjebak air surut di wilayah itu.

Kapal berbobot 4.200 Gross Tonage yang mengangkut 102 orang turis dan 79 anak buah kapal itu diduga memaksa menjalankan mesin kapal saat terjebak di perairan dengan kedalaman 2 meter.

Akibat itu, 1.600 meter persegi terumbu karang langka dan unik yang hanya ada di Raja Ampat luruh dan hancur terlindas. Saat ini, proses investigasi dan penghitungan nilai kerugian atas kerusakan itu masih didalami oleh sejumlah kementerian terkait.

Rencananya, kasus perusakan terumbu karang ini akan diadukan ke mahkamah internasional untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak kapal milik perusahaan asal Inggris tersebut

sumber: viva

Tags:
17Mar

Herman Khaeron: Perlu Ada Tindakan Hukum Pidana Kepada Perusak Terumbu Karang

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Komisi IV DPR Apresiasi Langkah Penghentian Plastik Berbayar

hermankhaeron.info – Mungkin dari kalian masih ingat dengan kejadian terumbu karang yang dicoret-coret. Kejadian tersebut membuat semuanya merasa geram dengan oknum yang tidak bertanggung jawab. Sejumlah pihak berpendapat perlu adanya tindakan pidana terhadap pihak yang melakukan kerusakan di terumbu karang Raja Ampat, Papua Barat, beberapa waktu lalu, akibat kandasnya kapal pesiar MV Caledonian Sky.

“Perlu ada tindakan hukum pidana kepada nakhoda Kapten Keith Michael Tailor, karena sudah lalai dalam menjalankan tugas khususnya tidak mempertimbangkan arus, gelombang dan kondisi alam,” kata Anggota DPR Herman Khaeron dalam rilis di Jakarta, Kamis.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, perlunya tindakan hukum pidana karena dianggap melanggar amanat Undang-Undang (UU) 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pemerintah, ujar dia, juga harus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kawasan konservasi yang menjadi aset kekayaan dan keanekaragaman hayati bangsa Indonesia.

Senada dengan Herman Khaeron, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi memaparkan, sejumlah peraturan perundangan yang dilanggar antara lain terkait UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No 31/2004 tentang Perikanan.

Dia memaparkan, Kajian KKP menyatakan rusaknya terumbu karang merupakan perbuatan pidana sehingga minimal adalah kelalaian nakhoda yang bisa dijerat pidana.

Terkait dengan pihak penyidik yang seharusnya melakukan penyidikan, menurut Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, sebaiknya diserahkan kepada penyidik KLHK karena detailnya ada di kementerian tersebut.

Pemerintah akan menyurvei bersama dengan perwakilan asuransi kapal di Indonesia, SPICA Service Indonesia pada Jumat (17/3) untuk menghitung kerugian atas kerusakan terumbu karang di Raja Ampat, Papua Barat.

Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan pemerintah memanggil perwakilan pemilik kapal MV Caledonian Sky dan SPICA untuk membahas klaim ganti rugi kerusakan terumbu karang Raja Ampat karena kandasnya kapal pesiar itu pada 4 Maret.

“Apakah asuransi menanggung ganti rugi kerusakan terumbu karang dan kerugian terkait lainnya saja atau juga menanggung tanggung jawab pidana kapten kapalnya?” katanya.

Branch Manager SPICA Services Indonesia, Dony, yang mewakili asuransi pemilik kapal, mengatakan pihaknya akan memberikan ganti rugi atas klaim yang diajukan oleh pihak ketiga dengan syarat adanya survei dan verifikasi data lapangan.

Namun, lantaran pemerintah telah menurunkan tim survei yang baru akan kembali ke Jakarta pada Sabtu (18/3), maka disepakati agar dilakukan survei bersama antara tim Indonesia dengan tim SPICA Services Indonesia.

Menurut SPICA Services Indonesia, dengan melakukan survei bersama maka proses identifikasi dan verifikasi data antara pihak pemerintah dan asuransi dapat dilakukan dengan cepat.

“Intinya, kami tidak akan mengabaikan masalah ini dan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah,” ujar Dony dan menambahkan, pihaknya menjanjikan akan mendatangkan surveyor independen yang merupakan ahli terumbu karang dari Universitas Indonesia.

sumber: akurat

Tags:
17Mar

Jabar Potensial dalam Pengembangan Budidaya Minapadi

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

hermankhaeron.info – Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para petani, budidaya minapadi atau pemeliharaan ikan di sela-sela tanaman padi di Indonesia pada tahun ini akan ditambah seluas 4.000 hektare. Sebagai salah satu daerah penghasil produksi perikanan minapadi terbesar di Indonesia, Provinsi Jawa Barat dinilai sebagai daerah yang potensial untuk budidaya minapadi.

“Tahun ini ada 4.000 hektare tambahan, di luar luas lahan minapadi yang sudah ada. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ada paketnya, ada 240 paket, yang menurut saya ini akan menjadi motivasi baru,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron di sela-sela kegiatan penyuluhan budidaya minapadi di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, Jalan Kayuambon, Kabupaten Bandung Barat, Kamis 16 Maret 2017.

Berdasarkan data KKP, potensi pengembangan lahan minapadi di Indonesia meliputi sekitar 8,1 juta hektare. Akan tetapi, sejauh ini baru sekitar 1 persen lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya minapadi. “Jadi sebetulnya kesempatan ini sangat luas, tapi yang 4.000 hektare ini memang khusus disiapkan untuk minapadi, karena full paket. Namun, minapadi ini bisa saja dikembangkan di daerah-daerah lainnya,” kata Herman.

Jika program minapadi tersebut banyak diminati oleh masyarakat, lanjut dia, pemerintah juga sudah menyiapkan upaya khusus (upsus) pada lahan seluas sekitar 1,5 juta hektare. “Upsus yang 1,5 juta hektare bisa saja, karena misalkan penanaman pertaniannya dilakukan dengan sistem jajar legowo, yang kemampuannya cukup untuk minapadi, bisa saja dibantu melalui penambahan benih atau bibit ikan,” katanya.

Dia menilai, budidaya minapadi belum terlalu berkembang karena sebelumnya pemerintah terfokus pada peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai (pajale). “Sekarang, karena produktivitasnya sudah bagus, sudah tertata, fokusnya jadi bergeser buat meningkatkan pendapatan para petani. Soalnya, kalau dilihat dari data, pendapatan domestik bruto pertanian itu naik tajam, tapi nilai tukar petaninya turun. Berarti harus ada intervensi kegiatan lain, biar penghasilan petani meningkat,” tuturnya.

Herman menjelaskan, minapadi menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kesejahteraan petani. Pasalnya, para petani juga akan mendapat nilai tambah melalui budidaya perikanan di lahan pertanian. “Karena dengan cara ini, berarti ada pendapatan lain yang dihasilkan petani, tidak sekadar dari hasil memanen. Namun, minapadi ini pun terbatas di daerah tertentu, karen minapadi butuh air,” ucapnya.

Kepala BBPP Lembang Bandel Hartopo menuturkan, minapadi dapat dikembangkan pada lahan pertanian dengan sistem irigasi dan non irigasi. “Kalau musim kemarau, tentunya yang cocok ialah pertanian yang punya irigasi teknis, yang airnya selalu ada dan bisa di-manage dengan baik. Di Jabar saya pikir kualitas airnya cukup bagus dan untuk perikanan juga cukup maju, jadi saya pikir minapadi sangat cocok diterapkan di Jabar,” katanya.

Dia berharap, penyuluhan minapadi di BBPP Lembang yang diikuti oleh para penyuluh pertanian dan perikanan dari berbagai daerah di Indonesia dapat merangsang pengembangan budidaya minapadi. “Melalui workshop ini, mereka bisa lebih yakin, kemudian diprogramkan, maka akan mendorong percepatan pengembangan budidaya minapadi. Dengan demikian, akan lebih banyak petani padi yang bisa mendapatkan nilai tambah dengan sekaligus menjadi peternak ikan,” katanya.***

sumber: pikiran-rakyat

Tags:
2Mar

Komisi IV Siap Bantu Pandeglang Kembangkan Potensi Perekonomian

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Komisi IV Siap Bantu Pandeglang Kembangkan Potensi Perekonomian

hermankhaeron.info – Komisi IV DPR RI siap mendukung pengembangan perekonomian di bidang Kehutanan dan Kelautan yang ada di wilayah Kabupaten Pandeglang.

“Komisi IV berkomitmen bersama-sama Bupati Pandeglang untuk bisa mengangkat sektor-sektor potensial ini menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Pandeglang,” ungkap Ketua Tim Kunker Komisi IV Herman Khaeron kepada Media Cetak Parlementaria usai pertemuan dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita Dimiyati, di Gedung Garuda Bupati Pandeglang, Banten, Selasa (28/02’2017).

Menurut politisi Partai Demokrat ini, pemamfaatan sumber daya alam yang dimiliki Pandeglang harus sejalan dengan kesejahteraan warganya. Sementara potensi besar yang dimiliki Pandeglang dipastikan bisa menjadi lumbung ikan dan lumbung pangan.

“Keduanya menjadi sebuah potensi yang besar dan jika kemudian dijadikan satu kesatuan dari hulu ke hilir pasti nilai tambahnya akan sangat besar,” pungkasnya.

Intinya, Komisi IV siap membantu daerah yang dipimpin Bupati Irna Narulita Dimiyati keluar dari status daerah tertinggal dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki Pandeglang.

Rombongan Tim Kunker Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Herman Khaeron, didampingi Wakil Ketua Siti Hediati Soeharto (F-PG) dan anggota Komisi IV lintas fraksi yakni, Effendi Sianipar dan Yadi Srimulyadi dari F-PDIP, Ichsan Firdaus dari F-PG, Darori Wonodipuro dari F-Gerindra, Vivi Sumantri Jayabaya dari F-PD, Eko Hendro Purnomo dari F-PAN, Zainut Tauhid Sa’adi dari F-PPP, dan Hamdani dari F-NasDem.(iw,mp)/foto:iwan armanias/iw.

sumber: dpr.go.id

Tags:
2Mar

BKTH Bandara Soetta Juga Musnahkan 91 Tumbuhan Ilegal

Posted by: admin Categories: Info
No comments
BKTH Bandara Soetta Juga Musnahkan 91 Tumbuhan Ilegal

hermankhaeron.info – Sebanyak 91 komoditi tumbuhan ilegal dari 20 negara dimusnahkan oleh Badan Karantina Tumbuhan dan Hewan (BKTH) Bandara Soekarno-Hatta (soetta) di Instalasi Karantina Hewan Balai Besar Karantina Pertanian Soetta, Rabu (1/3/2017).
Puluhan komoditi tersebut didominasi benih tumbuhan yang berasal dari Amerika Serikat, Spanyol, Cekoslovakia, Thailand, Cina, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Inggris, Perancis, Filipina, Rusia, Australia, Belgia, Brasil, Italia, Saudi Arabia dan Selandia Baru.

Kepala BKTH Bandara Soekarno Hatta, Banun Harpini mengatakan pemusnahan komoditi ilegal tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron, yang didapatkan sejak bulan Desember 2016 hingga Maret 2017.

“Dalam perkarantinaan, benih sebagai media tanam paling mudah pembawa penyakit. Sehingga beresiko tinggi mengakibatkan pertanaman yang sama bisa rusak akibat penyakit yang terbawa benih tersebut,” ujar Banun kepada awak media.

Lanjut Banun, sebagian besar transaksi peredaran komoditi ilegal tersebut juga dilakukan melalui online shop.

“Kami sedang melakukan diskusi dengan Kemenkumham dan Perdagangan untuk mengatur kebijakan perdagangan berbasis online khususnya yang menyakngkut perkarantinaan. Harus ada proses karantina yang diikuti,” tegasnya.**Baca juga: BKIPMKHP Musnahkan Ikan Berbahaya di Bandara Soetta.

Diketahui, pemusnahan komoditi tersebut dilakukan dengan cara dibakar di dalam sebuah incenerator yang berada di Instalasi Karantina Hewan.**Baca juga: BKHT Bandara Soetta Cegah Pengiriman Dua Sanca Batik.

Pada hari dan lokasi yang sama, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP) memusnahkan puluhan ekor ikan berbahaya dan bersifat invasif. Pemusnahan tumbuhan itu juga dilakukan dengan cara dibakar.(tia/bad)

sumber: kabar6

Tags:
2Mar

Kunjungi Lebak, DPR RI Minta Kualitas Rastra Ditingkatkan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Kunjungi Lebak, DPR RI Minta Kualitas Rastra Ditingkatkan

hermankhaeron.info – Setelah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pandeglang, rombongan komisi IV DPR RI juga melakukan kunjungan ke Kabupaten Lebak, Rabu (1/3/2017).

Dalam kunjunganya, para wakil rakyat tersebut untuk melihat secara langsung kondisi daerah pasca dilanda banjir dan longsor yang menyebabkan ribuan hektare sawah terendam dan gagal panen terkait ketersedian beras didaerah tersebut.

Ketua rombongan Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengatakan, Kabupaten Lebak memiliki potensi tinggi sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat. Dalam pendistribusian beras sejahtera (Rastra) Kabupaten Lebak telah meraih predikat baik. Namun, peningkat kualitas harus tetap dilakukan.

“Saat ini kualitas beras di Kabupaten Lebak masih tergolong baik meski sudah diterjang bencana, tapi peningkatan harus terus dilakukan,” kata Herman saat mengunjungi Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Subdivre Lebak- Pandeglang.

Setiap melakukan kunjungan kerja, Komisi selalu mengunjungi Bulog. Herman mengklaim Bulog terus menunjukan peningkatan mulai dari kualitas beras, takaran hingga keadaan gudangnya sendiri layak untuk diapresiasi

“Tentunya bulog tidak boleh berpuas dulu, harus ditingkatkan lagi,”katanya.

Komisi IV, kata Herman memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Lebak karena telah menjalin kerjasama yang baik dengan Bulog sehingga pendistribusian rastra bisa sampai kepada masyarakat yang memang berhak menerima.

“Bulog juga bisa menyesuaikan keadaan dengan disokong pengawalan Bulog juga ternyata bisa terus meningkatkan manajemen, kualitas dan kuantitas beras. Namun, hal itu tentunya tidak boleh dijadikan acuan karena memang harus terus ditingkatkan,” katanya.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan, pemerintah Kabupaten Lebak akan terus berupaya dan menjalin kerjasama dengan Bulog sehingga kualitas dan Kuantitas beras di Kabupaten Lebak bisa terus unggul di Provinsi Banten.

“Kita juga anggarkan Rp. 1,7 Miliar untuk pengawalan distribusi dari titik distribusi hingga ke titik bagi (Penerima). Jadi kita akan terus berupaya semaksimal mungkin,” jelasnya.(Ep)

sumber: tangeranghits

Tags: