Website Herman Khaeron
29Sep

Biaya Membengkak, Herman Khaeron Minta BPK Audit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Biaya Membengkak, Herman Khaeron Minta BPK Audit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mendorong adanya audit investigasi terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Khususnya terkait laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun. Herman mengaku hingga saat ini belum dilakukan pendalaman terkait penyebab pembengkakan biaya proyek kereta cepat tersebut.

Oleh sebab itu, Herman meminta agar proyek investasi BUMN dan China itu segera diaudit oleh BPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat.

“Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP. Kenapa? Supaya clear and clean memenuhi unsur Good Corporate Governance,” tandas Herman dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Sabtu (25/9/2021).

Kendati demikian, politisi Partai Demokrat ini menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu tetap dilanjutkan dan kendati target pembangunannya harus mundur. Herman berharap proyek kereta cepat yang diproyeksikan dapat beroperasi pada 2023 mendatang tidak membebani keuangan negara secara berkelanjutan.

Herman menekankan segala proyek yang melibatkan anggaran harus memberikan manfaat kepada masyarakat dan keuntungan bagi negara. “Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat,” imbuh legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut.

Pemerintah berencana menyuntikkan PMN ke KAI untuk menambal pembengkakan biaya proyek tersebut. Berdasarkan catatan KAI, biaya proyek tersebut diperkirakan melonjak sebesar US$ 1,9 miliar atau sekitar Rp27 triliun. Dari nominal tersebut, porsi yang perlu ditanggung Indonesia adalah sekitar Rp4,1 triliun, yang diusulkan dibiayai PMN. “Sebelum menyetujui, hitung-hitungan bagi kami adalah sebesar apa manfaat bagi rakyat,” pungkas Herman. (sf)

sumber: dpr

Tags:
31May

[Video] Komisi II DPR RI Minta Evaluasi Pileg Dan Pilpres 2019

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
[Video] Komisi II DPR RI Minta Evaluasi Pileg Dan Pilpres 2019

Komisi 2 DPR RI Berpendapat Perlu Dilakukan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemilu Presiden Dan Pemilu Legislatif Secara Serentak, Karena Ternyata Sangat Rumit, Dan Bahkan Menimbulkan Korban Jiwa Yang Tidak Sedikit.

Narsum : Herman Khaeron / Wakil Ketua Komisi Ii DPR RI

(TVR Parlemen – Biro Pemberitaan Parlemen – Setjen DPR RI)

Tags:
23Feb

Hero Belum Kepikiran Maju di Pilgub Jabar

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Hero Belum Kepikiran Maju di Pilgub Jabar

hermankhaeron.info – Kendati namanya disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon gubernur Jawa Barat pada pilgub 2018, politisi Partai Demokrat, Ir HE Herman Khaeron MSi, mengaku masih belum berpikir kesana. Saat ini, pria yang akrab disapa Hero ini memilih untuk konsen mengemban amanah sebagai anggota DPR RI mewakili daerah pemilihan Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon.

“Untuk saat ini saya masih konsen dengan tugas-tugas saya di Komisi IV DPR RI. Jadi sama sekali belum berpikir untuk nyalon jadi gubernur,” tandas Hero, sapaan akrabnya.

Hero juga mengungkapkan Partai Demokrat di Jawa Barat masih belum memenuhi syarat untuk mengajukan calon gubernur sendiri. Sehingga harus melakukan koalisi dengan parpol lain. Untuk itu, ia pun masih bisa belum menentukan apakah Partai Demokrat akan mengajukan calon atau hanya mendukung pasangan calon. Semua itu tergantung pada perkembangan dan dinamika politik yang terus berubah setiap saat.

“Jadi untuk saat ini kita masih belum terlalu memikirkan tentang calon gubernur atau wakil gubernur. Kita wait and see sajalah, karena pada saatnya nanti juga akan ada keputusan terbaik,” ujarnya.

Menyinggung tentang banyaknya tokoh atau kandidat bakal calon gubernur yang sudah memasang baliho di sejumlah kabupaten kota di Jawa Barat, Hero mengatakan itu merupakan hak mereka dan sah-sah saja. Menurutnya, itu merupakan langkah awal sosialisasi terhadap masyarakat, dan siapapun boleh melakukannya.

Sejumlah nama memang diprediksi bakal meramaikan pemilihan gubernur Jawa Barat 2018. Ada nama Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Hj Netty Heryawan (istri gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan), Dedy Mizwar (Wakil Gubernur saat ini), Drs H Dedy Mulyadi (Ketua DPD Golkar Jawa Barat). Selain itu juga ada nama Ir HE Herman Khaeron (anggota DPR RI Partai Demokrat), H Dedi Wahidi SPd (Ketua DPW PKB Jawa Barat), dan sejumlah nama lainnya.(oet)

sumber

Tags:
22Jun

Komisi IV Temukan Raskin Berkualitas Jelek

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Komisi IV Temukan Raskin Berkualitas Jelek

hermankhaeron.info – Tim Kunjungan Komisi IV DPR mengakui adanya temuan beras miskin (raskin) yang dibeli dan akan didistribusikan oleh Perum Bulog Subdivre Bandung yang kualitasnya kurang baik(jelek). Karena itu, Bulog dituntut untuk lebih cermat membeli beras yang berkualitas untuk masyarakat.

“Kepala Gudang Bulog menyampaikan jenis beras raskin yang ada sudah sesuai, namun harus kita check lagi, apakah jika dimasak bagus atau tidak, karena kami melihat warnanya agak kuning. Yang penting buat kami,  untuk raskin harus mengutamakan kualitas, untuk apa kita bagikan kalau akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR Edhy Prabowo usai meninjau Gudang Bulog di Bandung, Jawa Barat, Senin (20/6).

Ditambahkannya, kalau dilihat pecahan berasnya masih bagus, cuma warnanya saja yang agak gelap, tetapi sebenarnya masih ada yang lebih parah dari itu. Kalau melihat dari waktu kedatangan beras baru 10 hari, berarti beras raskin ini masih baru, intinya ada hal yang harus diperbaiki.” Bagaimanapun raskin merupakan instrumen pemerintah untuk mengintervensi terhadap pasar,” tukasnya .

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan, persoalan kualitas beras raskin ini harus selaras dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Supaya raskin tidak identik dengan beras yang rusak, berkualitas rendah, tapi justru raskin dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin melalui ketersediaan beras yang murah.

Selain itu, kata Herman, ia menemukan tidak adanya stempel yang dicantumkan pada setiap karung beras, sebagai tanda pemasoknya darimana, kemudian mengenai komitmen terhadap beras broken dan kadar air itu dicantumkan. Padahal, setahun yang lalu setiap karung beras ada stempelnya.

“ Saya juga heran kenapa kosong, apakah ini terkait dengan persoalan yang terjadi di Solo pada waktu itu, supplier keberatan untuk dicantumkan. Menurut saya stempel ini menjadi penting, selain berguna untuk pengawasan, hal ini dimaksudkan kepada seluruh supplier dan mitra kerja Bulog agar mempunyai tanggung jawab terhadap berbagai tuntutan masyarakat, terutama terhadap kualitas dari raskin” tutup politisi F-Partai Demokrat ini.(jk,mp) foto : Jaka/mr.

sumber : dpr.go.id

Tags: