Perlu Audit BPK untuk Pastikan Besaran Anggaran PMN

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan perlu ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk memastikan besaran anggaran Penyertaan Modal Negara (PEN) yang diperuntukkan kepada sesuatu yang belum ekonomis namun memiliki benefit. Misalnya untuk anggaran-anggaran yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Herman dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Tbk membahas tentang usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2022, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2021).

“Saya meminta secara khusus untuk ada audit BPKP maupun BPK dari sisi nilai yang memastikan bahwa besaran anggaran penyertaan modal negara yang diperuntukan kepada sesuatu yang belum ekonomis ini juga memiliki benefit. Benefit ini kan tidak harus dalam revenue tetapi bisa juga benefit dalam jangka waktu tertentu dan interkoneksi terhadap pertumbuhan-pertumbuhan baru,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan PMN tahun 2022 sebesar Rp3 triliun yang akan digunakan untuk tambahan modal kerja dan investasi penyelesaian konstruksi jalan tol Ruas Kayu Agung-Palembang sebesar Rp2,004 triliun dan jalan tol Ruas Ciawi-Sukabumi sebesar Rp996 miliar.

Sedangkan PT Hutama Karya (Persero) Tbk mengajukan PMN tahun 2022 sebesar Rp31,350 triliun yang akan digunakan untuk pendanaan investasi untuk memenuhi sebagian porsi ekuitas pada delapan ruas jalan Tol Trans Sumatera.

Delapan ruas tol tersebut diantaranya, ruas tol Pekanbaru-Dumai sebesar Rp293 miliar, Binjai-Lansa sebesar Rp3.581 miliar, Sp Indramayu-Muara Enim Rp7.180 miliar, Kisaran-Indrapura Rp2.422 miliar, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Rp 5.057 miliar. Kemudian Taba Penanjung-Bengkulu Rp1.237 miliar, Sigli-Banda Aceh Rp 6.376 miliar serta ruas tol Pekanbaru-Pangkalan Rp5.204 miliar.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini memandang, pengajuan tersebut perlu betul-betul diperdalam dan diurai dengan serius oleh Komisi VI DPR RI. Sebab masih banyak persoalan dan ketidakpastian yang perlu dicarikan solusi. Agar para pelaksana di lapangan dapat mempertahankan performa perusahaannya dengan maksimal.

“Kita bantu kalau misalkan memang ada ketidakpastian dengan Kementerian Keuangan, ya kita undang dirjennya di sini. Kalau ada ketidakpastian dengan policy dan kebijakan di Kementerian PUPR, ya kita undang ke sini dirjennya. Kasihan pelaksana. Ini kan sebetulnya melaksanakan dengan sesuatu yang berat,” pungkas Herman. (bia/es)

sumber: dpr

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar, kader Partai Demokrat Indramayu membagikan beras dan masker kepada warga terdampak Covid-19. Kader partai yang tergabung dalam Hero Center (Herman Khaeron Center) tersebut melakukan kegiatan di Desa Pranggong Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, Sabtu (28/8).

Salah seorang kader Demokrat, Ary Fajar mengatakan, Partai Demokrat memang selalu berbagi peduli terhadap masyarakat. Terlebih di tengah pandemi Covid -19, Partai Demokrat sudah berulangkali berbagi peduli terhadap masyarakat terdampak pandemi.
“Mohon maaf hari ini pak Herman Khaeron selaku anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat tidak bisa hadir langsung karena masih sibuk. Tapi mudah-mudahan bingkisan dari beliau ini bisa bermanfaat, ” kata Ary.

Sebelumnya anggota DPR RI Fraksi Demokrat asal daerah pemilihan Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Dr Ir HE Herman Khaeron MSi, juga memberikan bantuan kepada para anggota veteran di Kabupaten Indramayu, bersamaan dengan Peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia.

sumber: radarcirebon

Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Herman Khaeron mengungkap dugaan adanya bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

Terlebih sudah tiga kali pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan harga PCR. Dan semuanya diikuti oleh mereka yang menyediakan layanan PCR.

“Ada apa dibalik bisnis PCR? Awal covid 19, PCR & Rapid Test sangat mahal, PCR diatas Rp 1,5 jt/test, Pemerintah memberi batasan Rp. 900rb/test, bisa. Saat ini pemerintah minta hargnya dibawah 500rb/test, juga bisa,” kata Herman dikutip Fajar.co.id di akun Twitternya, Kamis (19/8/2021).

Anggota Komisi VI DPR RI itu menyebutkan bisnis tes PCRsangat memilukan di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Sungguh terlalu, situasi rakyat sulit menjadi ajang ambil untung,” sebutnya.

Sebelumnya, harga PCR di Indonesia dikritik karena jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara lain, seperti India. Pemerintah lantas menurunkan harga PCR.

Namun, keputusan itu tak menghentikan kritik yang dilayangkan kepada pemerintah. Banyak pihak yang mengusulkan agar tes PCR untuk mendeteksi Covid-19 digratiskan.(msn/fajar)

sumber: fajar.co.id

HUT ke 76 RI, Anggota DPR RI Herman Khaeron Bagikan Bingkisan kepada Veteran

Di momen peringatan HUT ke-76 RI, Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, membagikan bingkisan kepada para Veteran di  Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu, Selasa (17/8/2021).

Dirinya mengakui, para veteran tersebut merupakan para pejuang yang sudah mempertahankan kemerdekaan dan merebutnya dari tangan penjajah. Bahkan, mereka rela mengorbankan tenaga, harta, keringan, darah, bahkan nyawa, demi Indonesia Merdeka.

“Ini sebagai wujud rasa terimakasih atas perjuangan Para Veteran yang telah berjuang memerdekakan Indonesia,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Kang Hero tersebut berpesan, agar para generasi penerus bangsa Indonesia, bisa mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal yang bermanfaat, dan melanjutkan perjuangan para pahlawan.

Perjuangan tersebut, bukan diartikan dalam angkat senjata, tetapi berjuang agar membuat harum bangsa Indonesia, dengan berbagai prestasi-prestasi yang diraih, dan membanggakan. Dan juga, tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan yang sudah mendirikan bangsa Indonesia dengan seluruh jiwa raganya.

“Semoga kita bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan kita, merdeka,” tuturnya dalam HUT ke-76 RI. (*) 

sumber: timesindonesia

Hero Kurban 8 Sapi dan 6 Kambing

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dr Ir HE Herman Khaeron MSi, tahun ini tidak bisa hadir langsung ke Indramayu untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban dan berbagi langsung dengan masyarakat Indramayu dan Cirebon.

Meski demikian, pada Idul Adha 1442 H/ 2021 ini Hero -sapaan akrabnya- tetap menyalurkan daging kurban bagi masyarakat di daerah pemilihannya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon. Tahun ini bahkan Hero kurban 8 ekor sapi dan 6 ekor kambing bagi warga Indramayu dan Cirebon.

“Karena situasi masih PPKM Darurat, mohon maaf kami tidak bisa hadir langsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami tetap berbagi kepada masyarakat, mudah-mudahan bermanfaat,” kata Hero melalui pesan singkatnya, Selasa (20/7).

Sementara itu, pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilakukan oleh Tim Hero Center Cirebon dan Indramayu. Selain membagikan daging kurban, juga ada 2.000 paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya baik di Cirebon maupun di Indramayu, yang tentunya tengah terkena dampak pendemi Covid-19.

“Mudah-mudahan pandemi Covid-19 segera berlalu, kehidupan bisa normal kembali, dan masyarakat bisa beraktifitas untuk meningkatkan taraf kesejahteraanya,” pungkas Hero.(oet)

sumber: radarcirebon

Pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD PD Prov. Jawa Tengah telah melewati tahapan Pra Musda, Pelaksanaan Musda, dan Pasca Musda, berlangsung lancar dan legitimit, menghasilkan keputusan-keputusan Musda dan Ketua DPD terpilih sdr. Rinto Subekti. Selamat.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menjadi komando dalam kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Partai Demokrat menilai hal itu wajar saja karena pengalamannya yang panjang.

“Saya kira sah-sah saja Pak Luhut ditunjuk Pak Jokowi untuk menjadi koordinator PPKM darurat karena, selain jabatan menko, juga memiliki pengalaman panjang,” kata Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).

Anggota Komisi VI ini berharap Luhut benar-benar serius memimpin kebijakan PPKM darurat. Tidak lagi tergoda dengan faktor ekonomi yang membuat penanganannya tidak pernah tuntas.

“Semoga saja berhasil, dan kami berharap benar-benar serius, tidak lagi tergoda oleh faktor ekonomi yang pada akhirnya penanganan COVID-19 tidak pernah tuntas,” ujar Herman.

Dia meminta urusan kemanusiaan dikedepankan. Sebab, persoalan COVID-19 saat ini belum terkendali.

“Urusan kemanusiaan harus dikedepankan, dan COVID-19 saat ini benar-benar tidak terkendali,” kata Herman.

Diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi koordinator penanganan Corona. Kali ini, Luhut memimpin rapat PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali.

Jubir Menko Marves, Jodi Mahardi, membenarkan Luhut ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Pengetatan saat ini sedang disusun.

“Betul Menko Marves telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Saat ini sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi,” ujarnya.

Luhut sebelumnya dipercaya Jokowi memegang komando penanganan Corona pada September tahun lalu. Pada pertengahan September tahun lalu, Luhut memegang komando penanganan Corona di delapan provinsi. Kala itu, Presiden Jokowi memerintahkan Luhut Binsar Pandjaitan dan mantan Kepala Satgas COVID-19 Doni Monardo berfokus menangani Corona di delapan provinsi.

sumber: detik

Partai Demokrat (PD) menilai langkah Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengumumkan penghapusan fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manajer PT Pertamina terkesan politis. PD menyebut masalah kredit adalah persoalan internal Pertamina.

“Hal seperti itu menjadi kebijakan internal BUMN, silakan saja diputuskan yang terbaik bagi korporasi,” kata anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PD, Herman Khaeron, kepada wartawan, Rabu (16/6/2021).

Herman menilai harusnya Ahok sebagai Komut Pertamina hanya menyampaikan di internal direksi. Sehingga Herman menilai fasilitas kredit yang akhirnya diketahui publik itu bersifat politis.

Sebelumnya, Ahok menghapus fasilitas kredit bagi pejabat Pertamina. Ahok mengatakan fasilitas kartu kredit tersebut memiliki potensi penyalahgunaan yang besar.

“Kontrol dari kemungkinan pemakaian yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan memajukan kinerja perusahaan,” ungkap Ahok ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/6).

sumber : detik