Website Herman Khaeron
27Jul

Hero Kurban 8 Sapi dan 6 Kambing

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Hero Kurban 8 Sapi dan 6 Kambing

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dr Ir HE Herman Khaeron MSi, tahun ini tidak bisa hadir langsung ke Indramayu untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban dan berbagi langsung dengan masyarakat Indramayu dan Cirebon.

Meski demikian, pada Idul Adha 1442 H/ 2021 ini Hero -sapaan akrabnya- tetap menyalurkan daging kurban bagi masyarakat di daerah pemilihannya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon. Tahun ini bahkan Hero kurban 8 ekor sapi dan 6 ekor kambing bagi warga Indramayu dan Cirebon.

“Karena situasi masih PPKM Darurat, mohon maaf kami tidak bisa hadir langsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami tetap berbagi kepada masyarakat, mudah-mudahan bermanfaat,” kata Hero melalui pesan singkatnya, Selasa (20/7).

Sementara itu, pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilakukan oleh Tim Hero Center Cirebon dan Indramayu. Selain membagikan daging kurban, juga ada 2.000 paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya baik di Cirebon maupun di Indramayu, yang tentunya tengah terkena dampak pendemi Covid-19.

“Mudah-mudahan pandemi Covid-19 segera berlalu, kehidupan bisa normal kembali, dan masyarakat bisa beraktifitas untuk meningkatkan taraf kesejahteraanya,” pungkas Hero.(oet)

sumber: radarcirebon

Tags:
19Jul

[Gallery] Musyawarah Daerah DPD Partai Demokrat Prov. Jawa Tengah

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD PD Prov. Jawa Tengah telah melewati tahapan Pra Musda, Pelaksanaan Musda, dan Pasca Musda, berlangsung lancar dan legitimit, menghasilkan keputusan-keputusan Musda dan Ketua DPD terpilih sdr. Rinto Subekti. Selamat.

Tags:
3Jul

Luhut Koordinator PPKM Darurat, Demokrat: Semoga Serius!

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menjadi komando dalam kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Partai Demokrat menilai hal itu wajar saja karena pengalamannya yang panjang.

“Saya kira sah-sah saja Pak Luhut ditunjuk Pak Jokowi untuk menjadi koordinator PPKM darurat karena, selain jabatan menko, juga memiliki pengalaman panjang,” kata Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).

Anggota Komisi VI ini berharap Luhut benar-benar serius memimpin kebijakan PPKM darurat. Tidak lagi tergoda dengan faktor ekonomi yang membuat penanganannya tidak pernah tuntas.

“Semoga saja berhasil, dan kami berharap benar-benar serius, tidak lagi tergoda oleh faktor ekonomi yang pada akhirnya penanganan COVID-19 tidak pernah tuntas,” ujar Herman.

Dia meminta urusan kemanusiaan dikedepankan. Sebab, persoalan COVID-19 saat ini belum terkendali.

“Urusan kemanusiaan harus dikedepankan, dan COVID-19 saat ini benar-benar tidak terkendali,” kata Herman.

Diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi koordinator penanganan Corona. Kali ini, Luhut memimpin rapat PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali.

Jubir Menko Marves, Jodi Mahardi, membenarkan Luhut ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Pengetatan saat ini sedang disusun.

“Betul Menko Marves telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Saat ini sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi,” ujarnya.

Luhut sebelumnya dipercaya Jokowi memegang komando penanganan Corona pada September tahun lalu. Pada pertengahan September tahun lalu, Luhut memegang komando penanganan Corona di delapan provinsi. Kala itu, Presiden Jokowi memerintahkan Luhut Binsar Pandjaitan dan mantan Kepala Satgas COVID-19 Doni Monardo berfokus menangani Corona di delapan provinsi.

sumber: detik

Tags:
21Jun

PD soal Ahok Ungkap Kartu Kredit Bos-bos Pertamina Dihapus: Terkesan Politis

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Partai Demokrat (PD) menilai langkah Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengumumkan penghapusan fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris, hingga manajer PT Pertamina terkesan politis. PD menyebut masalah kredit adalah persoalan internal Pertamina.

“Hal seperti itu menjadi kebijakan internal BUMN, silakan saja diputuskan yang terbaik bagi korporasi,” kata anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PD, Herman Khaeron, kepada wartawan, Rabu (16/6/2021).

Herman menilai harusnya Ahok sebagai Komut Pertamina hanya menyampaikan di internal direksi. Sehingga Herman menilai fasilitas kredit yang akhirnya diketahui publik itu bersifat politis.

Sebelumnya, Ahok menghapus fasilitas kredit bagi pejabat Pertamina. Ahok mengatakan fasilitas kartu kredit tersebut memiliki potensi penyalahgunaan yang besar.

“Kontrol dari kemungkinan pemakaian yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan memajukan kinerja perusahaan,” ungkap Ahok ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/6).

sumber : detik

 

Tags:
14Jun

PD: Sembako Kebutuhan Mendasar Warga, Jangan Dikenai Pajak!

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Tiga BUMN Rugi Besar dan 90% Terdampak Pandemi, Herman Khaeron ke Erick Thohir: Dirawat Agar Tak Sampai Pailit

Partai Demokrat (PD) mendesak pemerintah agar tidak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako. Partai Demokrat menekankan sembako adalah kebutuhan mendasar warga.

“Sembako adalah kebutuhan mendasar masyarakat, jangan dikenai PPN,” kata anggota Komisi VI RI Fraksi PD Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (9/6/2021).

Pemberlakuan pajak pada sembako ini, kata Herman, akan memberatkan warga. Seperti itu pula pada rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen.

“Ini semakin memberatkan, dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen saja saya minta tunda,” kata dia.

Ketua BPOKK Partai Demokrat itu menekankan saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit. Dia meminta pemerintah mengambil kebijakan yang tak membebani masyarakat.

“Ingat, masalah mendasarnya adalah ekonomi masyarakat sedang sulit, kreatiflah dengan cara lain untuk meningkatkan fiskal negara, tanpa membebani masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengenakan PPN untuk sembako. Hal itu tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diterima detikcom.

Dalam pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Dengan kata lain, sembako akan dikenai PPN.

sumber: detik

 

Tags:
10Jun

Jangan Khawatir Bantuan UMKM Masih Ada, Anggota Komisi VI DPR RI Siap Mengawal Penyaluran BPUM

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan kesiapannya dalam mengawal penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Bahkan, pria yang akrab disapa Hero itupun berjanji bakal membantu penerima BPUM yang mengalami kesulitan.

“Kami kawal terus kalau ada yang mengalami kesulitan, karena bantuan ini one gate service,” ujar Herman Khaeron saat ditemui usai Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Forum Kuwu Kabupaten Cirebon (FKKC) di Swiss-belHotel Cirebon, Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Selasa (8/6/2021).

Karenanya, semua hal mengenai bantuan itupun dilaksanakan satu pintu melalui dinas koperasi setiap daerah di Indonesia.

Ia memastikan hingga kini penyaluran bantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) RI tersebut masih berjalan.

Namun, Hero mengakui adanya pengurangan nilai bantuan yang diberikan, dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 1,2 juta.

“BPUM ini dialokasikan kepada 12 juta penerimaan manfaat, hingga kini belum ada pembicaraan untuk penambahan lagi,” kata Herman Khaeron.

Sebab, saat ini Komisi VI DPR RI mulai membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2022 yang turut memuat perihal BPUM.

Sementara BPUM tahun ini telah selesai dibahas dalam RKP dan RKA K/L 2021 sehingga belum diketahui apakah jumlah penerima ditambah atau tidaknya.

Ia mempersilakan masyarakat yang belum pernah mendapat BPUM untuk mengajukan diri melalui dinas koperasi di daerah asalnya.

“Bagi yang pernah mendapatkannya pun diperkenankan mengajukan lagi untuk mengembangkan usahanya,” ujar Herman Khaeron.

sumber: tribun

 

Tags:
10Jun

Demokrat: PPN Naik 12% Akan Jadi Beban, Tunda Dulu!

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Demokrat: PPN Naik 12% Akan Jadi Beban, Tunda Dulu!

Pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Partai Demokrat (PD) meminta rencana tersebut ditunda lantaran membebani masyarakat.

“Sebaiknya rencana kenaikan PPN ini ditunda dulu sampai dengan pulihnya ekonomi dan meningkatnya daya beli masyarakat,” Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).

Herman tak mempersoalkan besaran kenaikan, namun soal beban yang akan ditanggung masyarakat. Terutama masyarakat sedang menghadapi pandemi.

“PPN akan menjadi beban konsumen, dan tentu menjadi beban masyarakat, apalagi sedang susah akibat dampak COVID-19, sebaiknya pemerintah lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara,” ujarnya.

sumber: detik

 

Tags:
10Jun

Ratusan Kepala Desa di Kabupaten Cirebon Dibekali 4 Pilar Kebangsaan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Ratusan Kepala Desa di Kabupaten Cirebon Dibekali 4 Pilar Kebangsaan

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tidak bisa ditolak. Kemajuan teknologi bisa menjadi pedang bermata 2, bisa bermanfaat bagi masyarakat bisa juga berdampak buruk.
Dalam mencegah dampak buruk perkembangan teknologi, Grup 3 Badan Sosialisasi MPR RI memberikan sosialisasi 4 pilar kebangsaan kepada ratusan kuwu atau kepala desa di Kabupaten Cirebon. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ‘penjajahan’ teknologi.
Menurut anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, kuwu/kepala desa merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat bisa bertemu kapan saja baik secara formal maupun informal jam kerja dalam melayani masyarakat bahkan bisa 24 jam.
Oleh karenanya, sangat efektif jika kuwu kembali dikuatkan mengenai nilai-nilai nasionalisme melalui 4 Pilar Kebangsaan agar dapat saling bersinergi serta mengingatkan pengamalan nilai-nilai kebangsaan.
“Para kuwu ini adalah sebagai pimpinan di akar rumput atau paling dekat dengan masyarakat,” katanya, Rabu (9/6/2021).
Ia menyatakan, 4 Pilar Kebangsaan harus dikuasai benar oleh para kuwu untuk mencegah terkikisnya nasionalisme akibat perkembangan teknologi. “Kita sadar kalau dulu kita dijajah secara fisik, sekarang kita dijajah lewat teknologi informasi,” imbuhnya.
Nasionalisme merupakan modal penting dalam menggugah masyarakat terhadap rasa memiliki untuk tetap bersatu diatas perbedaan suku, bahasa, dan agama.
“Walaupun belum ada negaranya, dulu kita tetap bersatu dan bisa merdeka karena adanya nilai-nilai ideologi, kehendak bersama yang kuat untuk berdaulat sehingga perjuangan yang semula parsial menjadi perjuangan yang bersatu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, akumulasi dari pengamalan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan di desa-desa diharapkan tetap hidup hingga meluas ke seluruh negeri, hal ini menjadi kekuatan yang besar menuju Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.
“Kita harus bersatu karena Indonesia berdiri diatas perbedaan. 4 Pilar Kebangsaan menjadi landasan yang mendasari kekuatan nilai-nilai nasionalisme,” pungkasnya.
sumber: kumparan

Tags: