Website Herman Khaeron
14Jun

PD: Sembako Kebutuhan Mendasar Warga, Jangan Dikenai Pajak!

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Tiga BUMN Rugi Besar dan 90% Terdampak Pandemi, Herman Khaeron ke Erick Thohir: Dirawat Agar Tak Sampai Pailit

Partai Demokrat (PD) mendesak pemerintah agar tidak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako. Partai Demokrat menekankan sembako adalah kebutuhan mendasar warga.

“Sembako adalah kebutuhan mendasar masyarakat, jangan dikenai PPN,” kata anggota Komisi VI RI Fraksi PD Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (9/6/2021).

Pemberlakuan pajak pada sembako ini, kata Herman, akan memberatkan warga. Seperti itu pula pada rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen.

“Ini semakin memberatkan, dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen saja saya minta tunda,” kata dia.

Ketua BPOKK Partai Demokrat itu menekankan saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit. Dia meminta pemerintah mengambil kebijakan yang tak membebani masyarakat.

“Ingat, masalah mendasarnya adalah ekonomi masyarakat sedang sulit, kreatiflah dengan cara lain untuk meningkatkan fiskal negara, tanpa membebani masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengenakan PPN untuk sembako. Hal itu tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diterima detikcom.

Dalam pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Dengan kata lain, sembako akan dikenai PPN.

sumber: detik

 

Tags:
10Jun

Jangan Khawatir Bantuan UMKM Masih Ada, Anggota Komisi VI DPR RI Siap Mengawal Penyaluran BPUM

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan kesiapannya dalam mengawal penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Bahkan, pria yang akrab disapa Hero itupun berjanji bakal membantu penerima BPUM yang mengalami kesulitan.

“Kami kawal terus kalau ada yang mengalami kesulitan, karena bantuan ini one gate service,” ujar Herman Khaeron saat ditemui usai Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Forum Kuwu Kabupaten Cirebon (FKKC) di Swiss-belHotel Cirebon, Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Selasa (8/6/2021).

Karenanya, semua hal mengenai bantuan itupun dilaksanakan satu pintu melalui dinas koperasi setiap daerah di Indonesia.

Ia memastikan hingga kini penyaluran bantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) RI tersebut masih berjalan.

Namun, Hero mengakui adanya pengurangan nilai bantuan yang diberikan, dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 1,2 juta.

“BPUM ini dialokasikan kepada 12 juta penerimaan manfaat, hingga kini belum ada pembicaraan untuk penambahan lagi,” kata Herman Khaeron.

Sebab, saat ini Komisi VI DPR RI mulai membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2022 yang turut memuat perihal BPUM.

Sementara BPUM tahun ini telah selesai dibahas dalam RKP dan RKA K/L 2021 sehingga belum diketahui apakah jumlah penerima ditambah atau tidaknya.

Ia mempersilakan masyarakat yang belum pernah mendapat BPUM untuk mengajukan diri melalui dinas koperasi di daerah asalnya.

“Bagi yang pernah mendapatkannya pun diperkenankan mengajukan lagi untuk mengembangkan usahanya,” ujar Herman Khaeron.

sumber: tribun

 

Tags:
10Jun

Demokrat: PPN Naik 12% Akan Jadi Beban, Tunda Dulu!

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Demokrat: PPN Naik 12% Akan Jadi Beban, Tunda Dulu!

Pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Partai Demokrat (PD) meminta rencana tersebut ditunda lantaran membebani masyarakat.

“Sebaiknya rencana kenaikan PPN ini ditunda dulu sampai dengan pulihnya ekonomi dan meningkatnya daya beli masyarakat,” Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Selasa (8/6/2021).

Herman tak mempersoalkan besaran kenaikan, namun soal beban yang akan ditanggung masyarakat. Terutama masyarakat sedang menghadapi pandemi.

“PPN akan menjadi beban konsumen, dan tentu menjadi beban masyarakat, apalagi sedang susah akibat dampak COVID-19, sebaiknya pemerintah lebih kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara,” ujarnya.

sumber: detik

 

Tags:
10Jun

Ratusan Kepala Desa di Kabupaten Cirebon Dibekali 4 Pilar Kebangsaan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Ratusan Kepala Desa di Kabupaten Cirebon Dibekali 4 Pilar Kebangsaan

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tidak bisa ditolak. Kemajuan teknologi bisa menjadi pedang bermata 2, bisa bermanfaat bagi masyarakat bisa juga berdampak buruk.
Dalam mencegah dampak buruk perkembangan teknologi, Grup 3 Badan Sosialisasi MPR RI memberikan sosialisasi 4 pilar kebangsaan kepada ratusan kuwu atau kepala desa di Kabupaten Cirebon. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ‘penjajahan’ teknologi.
Menurut anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, kuwu/kepala desa merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat bisa bertemu kapan saja baik secara formal maupun informal jam kerja dalam melayani masyarakat bahkan bisa 24 jam.
Oleh karenanya, sangat efektif jika kuwu kembali dikuatkan mengenai nilai-nilai nasionalisme melalui 4 Pilar Kebangsaan agar dapat saling bersinergi serta mengingatkan pengamalan nilai-nilai kebangsaan.
“Para kuwu ini adalah sebagai pimpinan di akar rumput atau paling dekat dengan masyarakat,” katanya, Rabu (9/6/2021).
Ia menyatakan, 4 Pilar Kebangsaan harus dikuasai benar oleh para kuwu untuk mencegah terkikisnya nasionalisme akibat perkembangan teknologi. “Kita sadar kalau dulu kita dijajah secara fisik, sekarang kita dijajah lewat teknologi informasi,” imbuhnya.
Nasionalisme merupakan modal penting dalam menggugah masyarakat terhadap rasa memiliki untuk tetap bersatu diatas perbedaan suku, bahasa, dan agama.
“Walaupun belum ada negaranya, dulu kita tetap bersatu dan bisa merdeka karena adanya nilai-nilai ideologi, kehendak bersama yang kuat untuk berdaulat sehingga perjuangan yang semula parsial menjadi perjuangan yang bersatu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, akumulasi dari pengamalan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan di desa-desa diharapkan tetap hidup hingga meluas ke seluruh negeri, hal ini menjadi kekuatan yang besar menuju Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.
“Kita harus bersatu karena Indonesia berdiri diatas perbedaan. 4 Pilar Kebangsaan menjadi landasan yang mendasari kekuatan nilai-nilai nasionalisme,” pungkasnya.
sumber: kumparan

Tags:
9Jun

Komisi VI DPR Tagih Pemerintah Segera Canangkan Gerakan Peningkatan Usaha Ultra Mikro

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Komisi VI DPR Tagih Pemerintah Segera Canangkan Gerakan Peningkatan Usaha Ultra Mikro

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) membuat gerakan peningkatan usaha ultra mikro (UMi) menjadi UMKM.

Terlebih menurut data yang ia dapat, 64 juta UMKM yang ada saat ini mendominasi 99,9% usaha di Indonesia. Tentu hal ini bisa dimanfaatkan menjadi potensi untuk membalikkan keadaan ekonomi Indonesia ke arah positif.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki beserta jajaran di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Menurutnya, dengan adanya dominasi UMKM terhadap perekonomian yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, dapat membantu negara menghadapi kondisi sulit.

“Oleh karenanya saya mengusulkan ke depan Kemenkop UKM justru bisa menciptakan usaha-usaha baru yang juga membuka lapangan pekerjaan di seluruh sektor informal. Kalau tadi, saya ukurannya tetap BPS, 64 juta lapangan kerja. Andai kata naik kelas saja, dengan butuh dua orang saja berarti sudah 128 juta menyerap tenaga kerja,” jelas Herman.

Politisi Demokrat itu mengatakan, dengan semakin berkurangnya peluang pekerjaan di sektor formal karena dampak pandemi Covid-19, Kemenkop UKM memiliki tanggung jawab besar untuk membuat usaha ultra mikro dapat meningkatkan kelasnya menjadi lebih tinggi lagi.

“Tadi kalau yang saya sampaikan mungkin berjualan bakso masih dipikul, ya ke depan paling tidak mereka sudah bisa memiliki kios bakso. Ini yang menurut saya sangat berdampak positif. Karena dari berbagai aspek tentu peningkatan itu sangat ditinjau dari sisi investasi ataupun sisi kapasitas mereka berjualan,” imbuhnya.

Herman melanjutkan, ketika sektor usaha ultra mikro dapat meningkatkan kelasnya kepada kelas di atasnya. Maka Kemenkop UKM sesungguhnya telah berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Tentu apabila dicanangkan dan disosialisasikan, menurutnya gerakan peningkatan UMKM ini bisa menjadi gerakan yang luar biasa.

“Tentu ini menjadi prospek yang baik dan kalau kemudian bahwa kebijakan ini diselaraskan dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan kemudian kita dorong adanya gerakan untuk peningkatan UMKM. Ini menurut saya akan jadi getaran yang luar biasa. Artinya ada korelasi antara peningkatan yang 64 juta umkm ini dengan daya beli masyarakat,” tandas Politisi dapil Jawa Barat VIII itu.

sumber: akurat.co

Tags:
9Jun

Komisi VI DPR RI Dorong Pelaku UMKM Tetap Bertahan di Masa Pandemi

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Anggota Komisi VI DPR RI Dapil 8 Indramayu Cirebon, Herman Khaeron, mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu untuk bisa tetap bertahan di tengah Pandemi Covid-19 ini. Pasalnya, banyak pelaku UMKM yang terdampak selama Pandemi Covid-19.

Menurutnya, hal utama yang dibutuhkan oleh UMKM khususnya ultra mikro, adalah permodalan. Sebab, Pandemi Covid-19 saat ini cukup banyak membuat para pelaku UMKM kekurangan bahkan kehilangan modal. Karena itu, tak jarang banyak diantaranya yang gulung tikar.

“Dari DPR ya kami sosialisasi terkait dengan permodalan yang menyentuh kepada segala ultra mikro yang di Jakarta,” jelasnya, Jumat (4/6/2021).

Pria yang akrab disapa Kang Hero ini melanjutkan, sisi permodalan inilah yang diharapkan dapat mampu untuk mem-backup, membantu, dan mendorong terhadap usaha ultra mikro.

Sehingga, dengan adanya usaha-usaha yang benar-benar merakyat, bisa menjadi basis terhadap perguliran usaha dan mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

“Kalau sektor ultra mikronya bagus, bahkan bisa naik, maka ini akan sejalan dengan kenaikan daya beli masyarakat,” tuturnya.

Kang Hero menilai, sosialisasi secara masif di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu, akan terus dilakukan, supaya pelaku UMKM bisa semakin meningkatkan usahanya, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

“Saya harus turun tangan dan harus turun bersama dengan masyarakat, dan tentu harus memberikan kontribusi terbaik supaya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat,” harap Anggota DPR RI tersebut terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu. (*)

sumber: timesindonesia

Tags:
3Jun

Kang Hero: Pertamina Harus Integrasikan Anak Perusahaan dalam Pembangunan JTB

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Kang Hero: Pertamina Harus Integrasikan Anak Perusahaan dalam Pembangunan JTB

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron melakukan evaluasi terhadap proyek pembangunan jaringan gas (jargas) Jambaran-Tiung Biru (JTB) milik Pertamina. Menurutnya PT Pertamina sebagai induk perusahaan harus dapat mengintegrasikan anak-anak perusahaannya, yakni Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Marketing Operation Regional (MOR) untuk berpartisipasi dalam pembangunan JTB tersebut.

Hal ini dinyatakannya usai pertemuan antara Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI dengan PT Pertamina (Persero) di Kantor Pertamina Building Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/5/2021). Menurutnya, baik PGN, MOR, dan Pertamina sama sekali belum paham mengenai tugasnya dalam core business ini, sehingga penjelasan ketiga pihak tersebut dalam pertemuan ini menjadi cenderung tidak komprehensif.

“Sumbernya ada di Jambaran Tiung Biru. PGN harus berbicara semestinya gas sale terkait dengan potensi yang didapatkan dari Tiung Biru, kemudian bagaimana juga MOR terkait dengan persoalan hasil Tiung Biru, kalau tidak ada hubungannya, apa yang kemudian menjadi kekuatan masing-masing,” kata politisi yang akrab disapa Hero ini seolah bertanya.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, bisnis sektor gas merupakan tantangan tersendiri ke depan. Sebab, penggunaan elektrifikasi seperti penggunaan alat masak dan alat elektronik sejenis mulai masif, sehingga ada potensi peralihan dari gas menjadi listrik. Otomatis permintaan di hilir tentang gas akan semakin berkurang.

“Kalau kemudian mereka terus merencanakan peningkatan pada sektor hilir, hulu tidak diintegrasikan terhadap pemanfaatan hilir, kemudian sisi lain ada program secara masif dari listrik, tentu ini menjadi tantangan tersendiri,” ujar legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Hero menyampaikan, sebaiknya diciptakan program satu atap, yaitu Pertamina, PGN, dan Patra niaga digabung sebagai unit pengelola bisnis di sektor hilir. “Ini betul-betul harus komprehensif, kalau tidak komprehensif kami akan menilai darimana ada sinergitas antar unit ini, jangankan antar BUMN, antar unit saja sudah tidak ada sinergi,” tandas Hero. (eno/er/sf)

sumber: dpr

Tags:
31May

Kang Hero: Pluralisme adalah Kekuatan Bangsa Indonesia

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Kang Hero: Pluralisme adalah Kekuatan Bangsa Indonesia

Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia harus menjadi kekuatan yang terus dijaga. Memperkuat pluralitas, didasarkan pada empat pilar kebangsaan sebagai fondasi kokoh dalam berbangsa dan bernegara.

Pesan tersebut disampaikan Anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Dr Ir HE Herman Khaeron MSi saat melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan di hadapan ratusan peserta yang berasal dari komunitas lingkungan hidup dan budaya nusantara, Sabtu (22/5), di Hotel Prima Kota Cirebon.

“Terkait pluralisme sebagai kekuatan bangsa ini, harus diperkuat dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika,” ungkapnya.

Menurutnya, selain Pancasila, UUD 1945 dan NKRI sebagai bentuk negara, Bhineka Tunggal Ika juga menjadi modal dasar bagi tegak dan berdirinya bangsa ini. “Jangan dipecah-pecah, jangan kemudian dibentur-benturkan, jangan juga dipolarisasikan. Harus tetap disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh dan menjadi kekuatan bangsa,” tutur politisi yang akrab disapa Hero tersebut.

Di sisi lain, anggota Komisi VI DPR RI itu juga memperbincangkan tentang pembangunan di wilayah Cirebon. Khusus untuk kawasan pesisir utara, sambung Hero, pihaknya pernah membuat studi terkait wisata maritim. Tapi sampai saat ini belum terwujud.

“Saya kira ini menjadi PR besar. Pak Azis (Nashrudin Azis, walikota Cirebon) masih punya waktu untuk menata kembali kawasan-kawasan tertentu yang bisa dijadikan sebagai new initiative income bagi masyarakat,” katanya.

Langkah itu perlu dilakukan pemerintah daerah, sejalan dengan keinginan Cirebon menjadi kota destinasi wisata, meskipun sekarang terhambat oleh pandemi Covid-19. “Tapi badai pasti berakhir dan mudah-mudahan cepat berlalu. Makanya, perlu infrastruktur yang mengoneksikan antardestinasi wisata,” katanya.

Senada disampaikan Panglima Laskar Macan Ali, Prabu Diaz. Menurutnya, wisata bahari atau maritim perlu dikembangkan secara serius. Di antaranya, mewujudkan Pelabuhan Cirebon sebagai salah satu kawasan wisata. “Karena di sana terdapat bangunan-bangunan tua yang letaknya terkoneksi satu sama lain,” kata dia. (rls/opl)

Tags:
31May

Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom, Komisi VI DPR: Jabatan BUMN Bukan untuk Balas Jasa

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Komisi VI DPR Upayakan Vaksinasi COVID-19 Sektor Perhotelan dan Restoran

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk selektif dalam menunjuk seseorang menjabat di perusahaan pelat merah.

Hal tersebut disampaikan Herman menyikapi Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Telkom Indonesia (Persero).

“Jabatan direksi dan komisaris BUMN adalah domain menteri BUMN sebagai pemegang mandat saham merah putih, namun idealnya jabatan tersebut selektif, profesional, dan bukan jabatan balas jasa,” kata Herman saat dihubungi, Sabtu (29/5/2021).

Menurut Herman, penunjukan pejabat di perusahaan BUMN harus ada parameter dan ukuran yang jelas.

“Menteri Erick seringkali, bukan saja memberikan tempat di BUMN bagi tim sukses pilpres yang lalu dan tentu yang disukainya, tetapi juga sering gunta-ganti direksi dan komisaris dalam rentang waktu yang singkat dan tanpa alasan yang jelas,” paparnya.

Oleh sebab itu, politikus Partai Demokrat itu akan mengusulkan ke komisinya untuk merevisi Undang-Undang BUMN.

“Termasuk di dalamnya yang akan menjadi perhatian terkait pengaturan pengangkatan dan pemberhentian direksi maupun komisaris. Harus dengan mekanisme dan tatacara yang profesional, transparan dan akuntabel,” ujar Herman.

Abdi Negara Nurdin atau biasa disapa Abdee ini, tidak lain merupakan gitaris Slank, grup band yang dibentuk oleh Bimo Setiawan Sidharta (Bimbim Slank) tahun 1983 silam.

Abdee bergabung bersama Slank sejak tahun 2007, bersama Ridho Hafiedz, mengisi kekosongan posisi gitaris yang ditinggalkan Parlin Burman Siburian atau biasa disapa Pay Slank.

Tags: