Website Herman Khaeron
28Apr

Herman Khaeron: Petani dan Pabrik Semen Harus Duduk Bersama

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Petani dan Pabrik Semen Harus Duduk Bersama

hermankhaeron.info –  Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menilai masyarakat dan pabrik semen Indonesia harus duduk bersama sambil menunggu Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan serta kementerian terkait melakukan kajian.

Saat ini, sejumlah kementerian tengah melakukan penilaian terhadap zona cadangan air tanah atau cekungan air tanah (CAT) Watuputih air di wilayah Kendeng terkait penambangan kawasan karst.

“Didudukkan bersama antara petani kendeng dan pihak pabrik semen, sambil menunggu studi KLHS (Kajian lingkungan hidup Strategis) dan dilanjutkan studi geologi,” kata Herman di sela kunjungan ke Taman teknologi Pertanian (TTP) Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul, Yogyakarta Kamis (27/04/2017).

Pihaknya menghormati dan merespons aspirasi masyarakat. “Pabrik semen sudah jadi dan ini adalah milik negara, dan pembangunan keniscayaan,” tuturnya.

Sebelumnya upaya pro kontra pabrik Semen Indonesia di sekitar Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, masih terus terjadi.

sumber: kompas

Tags:
27Apr

DPR Gelar Rapat Bahas Perluasan Lahan Pertanian

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Banyak Kawasan Hutan Beralih Fungsi Jadi Sawah dan Ladang

hermankhaeron.info – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat panitia kerja membahas mengenai cetak sawah dan perluasan lahan pertanian. Rapat digelar bersama dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Pending Dadih Pemana.

“Sampai saat ini cetak sawah dan perluasan lahan masih tertunda, jadi harus ada kesimpulan dalam rapat kali ini untuk pemenuhan kebutuhan pertanian,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 26 April 2017.

Herman menuturkan ekstensifikasi dalam pemenuhan kebutuhan lahan dengan perluasan persawahan harus segera dipenuhi. “Ini yang tidak pernah kita bahas dan jika memungkinkan undang-undang harus dilengkapi dengan kekuatan areal sawah,” katanya.

Direktur Jenderal PSP Kementerian Pertanian, Pending Dadih Pemana memaparkan alokasi dan realisasi fisik cetak sawah provinsi-provinsi di Indonesia sekitar 129 ribu hektar. Bahkan di sejumlah daerah, realisasinya dilaporkan melebihi target, seperti Maluku.

Dalam pelaksanaan program cetak sawah, Pending menjelaskan terdapat penetapan swakelola yang dilakukan oleh tim pelaksana. “Kasdam sebagai yang mengepalai kegiatan, kordinator lapangan itu ada Dandim, dan Wasidam sebagai Kepala Seksi Pengawasan,” katanya. Untuk operasional menurut dia ada hingga tingkat lapangan untuk supervisor dan pengawas.

Pending menuturkan pada awalnya dilakukan survei investigasi desain untuk mengetahui ketersediaan lahan, lalu dibuat desain cetak sawah. Adapun survei investigasi desain itu menyangkut kelayakan lahan dan sumber daya alam, serta lingkungan strategis di sekitarnya.

“Selanjutnya ada kegiatan konstruksi fisik seperti pengolahan tanah, kegiatan pendukung ada irigasi dan membuat saluran tersier,” ucapnya.

Pending mengatakan dalam proses pembuatan survei investigasi juga telah melibatkan petani, dan langsung bertindak sebagai pengelola lahan. “Selama tiga tahun ada bantuan dalam bentuk benih dan stimulan pupuk,” katanya.

Sebagai syarat untuk lahan yang digunakan, kata Pending harus dilakukan pembersihan lahan, kejelasan status kepemilikan, tidak dalam sengketa, lokasi masuk dalam cakupan budidaya, dan tidak masuk ke dalam kawasan hutan.

sumber: tempo

Tags:
27Apr

Jelang Lebaran, Tradisi Kenaikan Harga Pangan Jangan Berulang

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Pendemo Meninggal, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI akan Kunjungi Pabrik Semen Rembang

hermankhaeron.info – Kenaikan harga bahan pokok yang terjadi jelang puasa dan lebaran harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Jangan sampai, tradisi tersebut berulang pada periode 2017 ini.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, semua pihak untuk mempersiapkan kajian dan strategi ketahanan pangan di kota yang bukan merupakan daerah produksi pangan di Indonesia.

Menurut dia, kota-kota besar yang bukan daerah produksi pangan akan merasakan dampak ketika terjadi kelangkaan pangan. Saran dia, adalah dengan membangun distribution center di setiap kota-kota besar.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita, menjamin ketersediaan pasokan komoditas pangan seperti beras, daging sapi, telur, gula maupun minyak goreng menjelang periode Lebaran pada Juni 2017.

“Bahan pokok seperti beras, daging, telur, gula dan minyak goreng. Semua sudah mencukupi, lebih dari cukup,” kata Mendag seusai rapat koordinasi membahas pengendalian harga komoditas menjelang Lebaran.

Mendag mengatakan distribusi sebagian besar bahan makanan pokok sudah dilakukan dengan baik, meski masih ada keterlambatan penyaluran untuk komoditas minyak goreng karena masalah pengemasan (packaging). “Untuk minyak goreng kemasan sederhana, kami mempercepat packaging, karena ini lama,” ujarnya.

Selain itu, Mendag memastikan harga daging beku tidak ada lagi yang di atas Rp80.000 per kilogram, karena stoknya mencukupi dan tidak ada lagi kelangkaan komoditas tersebut. Ia juga menjamin daging beku itu memiliki kualitas baik dan lebih higienis, meski sebagian besar masyarakat masih lebih memilih daging segar dengan alasan rasa yang lebih terjaga.

“Kamu ke restoran, mana ada mereka menyiapkan steak dengan daging segar. Itu dilarang karena tidak higienis. Seluruh hotel berbintang juga menggunakan daging beku,” ungkap Mendag dikutip Antara.

Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti menambahkan saat ini stok beras menjelang Lebaran dalam keadaan aman atau berada dalam kisaran dua juta ton. Selain itu, pasokan daging sapi juga tidak mengalami kendala, karena stok masih dalam keadaan cukup, meski ada kemungkinan tambahan pasokan hingga 20 ribu ton pada Puasa dan Lebaran.

“Daging kita masih punya stok 39 ribu ton. Ini masih banyak,” kata Djarot.

sumber: harianterbit

Tags:
26Apr

Kang Hero: Pusat Distribusi di Tiap Daerah Dapat Menjadi Solusi Ketahanan Pangan 2018

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

hermankhaeron.info – Komisi IV bersama dengan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan sejumlah daerah bersepakat membangun pusat distribusi di tiap daerah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pangan.

Hal ini disampaikan dalam kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi IV DPR dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat, Bekasi, Bandung, Surabaya, Makasar, serta Perum Bulog.

Pusat distribusi di tiap daerah akan menyuplai kebutuhan pangan bagi outlet Rumah Pangan Kita yang digagas Bulog, Toko Tani Indonesia yang digagas Kementerian Pertanian, dan E-Warung yang digagas Kementerian Sosial, di daerah tersebut. Dengan demikian rantai pasok kebutuhan pangan akan lebih efisien.

Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti menyampaikan selama ini sejumlah kebutuhan pangan untuk mengisi Rumah Pangan Kita masih dipasok dari gudang Bulog di beberapa wilayah, sehingga tidak efisien. “Bulog hanya gudang penyimpanan. Pusat Distribusi sebagai tempat suplai bagi outlet yang ada. Selama ini RPK dari gudang langsung, sehingga tidak efisien dan tidak fokus. Dengan pusat distribusi ini, jadi lebih fokus,” tuturnya usai rapat dengar pendapat.

Kehadiran pusat distribusi di tiap daerah, imbuhnya, menyempurnakan langkah Bulog yang tengah gencar menambah outlet Rumah Pangan Kita. Pusat Distribusi itu akan menyiapkan 11 kebutuhan pangan pokok untuk daerah tersebut, yang dipasok dari gudang Bulog. Adapun, pemerintah daerah dapat berkontribusi berupa penyediaan lokasi maupun modal kerja.

“Ini menyempurnakan langkah kami dalam pembuatan outlet. Jujur, kemarin kami sendirian agak kesulitan,” imbuhnya.

Saat ini sudah ada 13.000 RPK tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Tanah Air. Adapun, tahun ini Perum Bulog menargetkan pembentukan 50.000 rumah pangan kita (RPK) di seluruh Indonesia guna menangani 11 komoditas pangan pokok yang ditugaskan pemerintah.

Sementara, jumlah TTI ada di 543 titik dari target 1.000 TTI dengan dana bantuan pemerintah Rp15 miliar sepanjang tahun ini.

TTI mendapat pasokan kebutuhan pangan dari Gapoktan yang memperoleh dana bantuan pemerintah masing-masing Rp160 juta. Jumlah Gapoktan pada 2016 sebanyak 493 unit dan tahun ini ditargetkan 406 unit.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Spudnik Sujono menyampaikan akan menyiapkan kajian kesiapan proyek percontohan tersebut dalam jangka waktu satu bulan.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron menyampaikan kehadiran pusat distribusi di tiap daerah dapat menjadi solusi ketahanan pangan di 2018.

“Kalau sudah ada Perusahaan Daerah nya, tinggal koordinasi dengan Bulog, untuk kemudian dibangun distribution center,” katanya.

Dia melihat kondisi TTI saat ini ‘limbung’ dengan stok terbatas, sebab tidak memiliki induk Gapoktan yang pasti. Dengan kehadiran pusat distribusi, maka masing-masing outlet memiliki induk pemasok yang jelas.

sumber: bisnis.com

Tags:
26Apr

Diversifikasi Pangan Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Diversifikasi Pangan Dukung Ketahanan Pangan Nasional

hermankhaeron.info – Dalam momentum Hari Kartini 2017, Komisi IV menggagas untuk membuat kegiatan seminar bersama dengan wanita tani yang tergabung dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang mengangkat topik mengenai diversifikasi pangan dalam mendukung sistem ketahanan pangan nasional. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan, kalau berbicara persoalan menuju kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan, maka semua sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

“Hal yang substantif dalam Undang-Undang itu adalah bagaimana pangan sampai kepada tingkat individu sebagai hak azasi manusia, secara cukup, bergizi seimbang dan beragam,” jelas Herman disela-sela acara Seminar Nasional tersebut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/04/2017).

Ada pernyataan kata beragam, lanjutnya, dikarenakan ke depan harus menjadi sebuah pilihan. Hal itu merupakan suatu keniscayaan, dimana jumlah penduduk semakin tinggi, kebutuhan konsumsi terhadap karbohidrat atau beras juga semakin tinggi, namun pada sisi lain ketersediaan lahan semakin sempit.

“Hal ini sangat situasional, sampai berapa produktifitas dapat dicapat melalui intensifikasi, sampai kapan peningkatan produktifitas dapat mendukung terhadap setiap peningkatan konsumsi rata-rata masyarakat Indonesia. Dengan kondisi lahan yang semakin sempit maka Ekstensifikasi juga akan semakin sulit dalam mencari lahan untuk pengembangan terhadap peningkatan utamanya terhadap tanaman pangan yang berbasis beras,” ucapnya.

Herman menyatakan, program Diversifikasi dapat mengangkat kearifan lokal terhadap kompetensi lokal didalam menyediakan pangan yang cukup dan mampu memenuhi terhadap unsur karbohidrat, tetapi lebih aman dari dampak terhadap ketidaksehatan lainnya.

“Ini akan mengangkat ide dan gagasan baru yang sangat penting terhadap pengambilan keputusan regulasi di Komisi IV, dan juga penting untuk mendukung pengalokasian anggaran dan program kedepannya,” ujar politisi F-Demokrat itu.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kemampuan swasembada, kedaulatan dan kemandirian pangan, bukan hanya didorong dari peningkatan produktifitas, tetapi juga didorong dari pengurangan konsumsi, sehingga akan meningkatkan potensi-potensi baru dalam komoditas lainnya.

“Kita akan tetap survive dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya semakin meningkat dan jumlah konsumsinya juga meningkat, sehingga dengan kemampuan lokal inilah ketergantungan terhadap beras secara nasional juga akan berkurang. Bila diversifikasi berjalan, maka kebutuhan pangannya terpenuhi. Kita bisa swasembada beras dan ekspor beras. Otomatis akan ada pendapatan devisa. Disisi lain juga akan mengangkat sektor ekonomi baru di masing-masing lokal komunitasnya. (dep,mp)/foto:andri/iw.

sumber: dpr.go.id

Tags:
18Apr

Kang Hero Berharap Kesejahteraan dan Pembangunan Berjalan Seimbang

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Pendemo Meninggal, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI akan Kunjungi Pabrik Semen Rembang

hermankhaeron.info – Konstitusi Negara Republik Indonesia mengamanatkan bumi, air serta kekayaan alam yang terkadung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal itu terkandung dalam UUD 1945 pasal 33 Ayat 2.

Menanggapi polemik pro kontra pembangunan PT Semen Indonesia, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menekankan, industrialisasi harus menyejahterakan rakyat. Spirit pembangunan harus memberikan keuntungan bersama. Pemerintah harus menjadikan kesejahteraan dan pembangunan seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.    
 
“Menurut kami tidak ada jalan buntu, bisa dua duanya ditempuh, pabrik ini sebagai aset negara tetap berjalan, tetapi hak-hak masyarakat, harapan masyarakat, meskipun belum sepenuhnya bisa disentuh dan dipenuhi harapan itu. Dan ini adalah sangat situasional bagi kami,” kata Herman, dalam keterangan tertulis, Senin 17 April 2017.
 
Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menekankan, pihaknya akan mendukung seluruh pembangunan jika mematuhi aturan per udang-udangan. Jika tidak, Komisi IV akan menentang dengan tegas. 
 
“Putuskan yang terbaik, pembangunan tidak boleh berhenti, rakyat juga diakomodir harapan dan keinginannya, harus dijauhkan dari hal yang tentu membuat rakyat tidak mengerti sesungguhnya (membingungkan rakyat),” ujar Herman. 
 
Meskipun mayoritas rakyat Rembang setuju dengan keberadaan pabrik semen, dan sebagian masyarakat Desa Kendeng menolak, namun masyarakat yang kontra harus diajak duduk bersama. Hal itu untuk memberikan pemahaman bahwa pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
 
“Pendekatannya adalah kemanfaatan, manfaat bagi negara, manfaat bagi Semen Indonesia, manfaat bagi Kabupaten Rembang, manfaat bagi rakyat,” ujar Herman.

sumber: metrotvnews

Tags:
18Apr

Komisi IV DPR : Tak Ada Jalan Buntu Selesaikan Polemik Pabrik Semen di Rembang

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Komisi IV DPR : Tak Ada Jalan Buntu Selesaikan Polemik Pabrik Semen di Rembang

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengutip UUD 1945 pasal 33 Ayat 2, saat berdialog dengan Bupati Rembang Abdul Hafidz, Direktur Utama PT Semen Indonesia Rizkan Chandra, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Herman mengungkapkan bahwa Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan bumi, air serta kekayaan alam yang terkadung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menanggapi polemik pro dan kontra keberadaaan pabrik semen di Rembang, dia menekankan, industrialisasi harus mensejahterakan rakyat, karena spirit pembangunan harus memberikan keuntungan bersama.
Ibaratnya, pemerintah harus menjadikan kesejahteraan dan pembangunan seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

“Menurut kami tidak ada jalan buntu, bisa dua-duanya ditempuh, pabrik ini sebagai aset negara tetap berjalan, tetapi hak-hak masyarakat, harapan masyarakat, meskipun belum sepenuhnya, tapi bisa disentuh dan dipenuhi harapan itu. Dan ini adalah sangat situasional bagi kami,” papar Herman saat rapat di kantor oprasional pabrik semen, Rembang Jawa Tengah, Kamis (13/4/2017).

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, selama mematuhi aturan per undang-udangan dia akan memberikan apresiasi dan dorongan.

Tetapi pada sisi-sisi tertentu jika undang-undang dan peraturan itu dilanggar dia akan bersikap tegas.
“Putuskan yang terbaik, pembangunan tidak boleh berhenti, rakyat juga diakomodir harapan dan keinginannya, harus dijauhkan dari hal yang tentu membuat rakyat tidak mengerti sesungguhnya (membingungkan rakyat),” ujar Herman.

Meskipun mayoritas rakyat Rembang setuju dengan keberadaan pabrik semen, dan sebagian masyarakat Desa Kendeng menolak, namun masyarakat yang kontra harus diajak duduk bersama, untuk memberikan pemahaman bahwa, pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pendekatannya adalah kemanfaatan, manfaat bagi negara, manfaat bagi Semen Indonesia, manfaat bagi Kabupaten Rembang, manfaat bagi rakyat,” tandas Herman.

sumber: tribunnews

Tags:
17Apr

Kesejahteraan dan Pembangunan, Dua Sisi Mata Uang yang Tak Terpisahkan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Kesejahteraan dan Pembangunan, Dua Sisi Mata Uang yang Tak Terpisahkan

hermankhaeron.info – Konstitusi Negara Republik Indonesia, mengamanatkan bumi, air serta kekayaan alam yang terkadung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, begitu Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengutip UUD 1945 pasal 33 Ayat 2, saat berdialog dengan Bupati Rembang Abdul Hafidz, Direkur Utama PT Semen Indonesia Rizkan Chandra, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 Menanggapi polemik pro dan kontra keberadaaan pabrik semen di Rembang, dia menekankan, industrialisasi harus mensejahterakan rakyat, karena spirit pembangunan harus memberikan keuntungan bersama. Ibaratnya, pemerintah harus menjadikan kesejahteraan dan pembangunan seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.    
 
“Menurut kami tidak ada jalan buntu, bisa dua duanya ditempuh, pabrik ini sebagai aset negara tetap berjalan, tetapi hak-hak masyarakat, harapan masyarakat, meskipun belum sepenuhnya, tapi bisa disentuh dan dipenuhi harapan itu. Dan ini adalah sangat situasional bagi kami,” papar Herman saat rapat di kantor oprasional pabrik semen, Rembang Jawa Tengah, Kamis (13/4/2017). 
 
Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, selama mematuhi aturan per udang-udangan dia akan memberikan apresiasi dan dorongan. Tetapi pada sisi-sisi tertentu jika undang-undang dan peraturan itu dilanggar dia akan bersikap tegas. 
 
“Putuskan yang terbaik, pembangunan tidak boleh berhenti, rakyat juga diakomodir harapan dan keinginannya, harus dijauhkan dari hal yang tentu membuat rakyat tidak mengerti sesungguhnya (membingungkan rakyat),” ujar Herman. 
 
Meskipun mayoritas rakyat Rembang setuju dengan keberadaan pabrik semen, dan sebagian masyarakat Desa Kendeng menolak, namun masyarakat yang kontra harus diajak duduk bersama, untuk memberikan pemahaman bahwa, pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
 
“Pendekatannya adalah kemanfaatnan, manfaat bagi negara, manfaat bagi Semen Indonesia, manfaat bagi Kabupaten Rembang, manfaat bagi rakyat,” tandas Herman. (eko,mp)/foto:eko/iw.
sumber: dpr.go.id

Tags:
11Apr

Kang Hero Menjadi Narasumber Workshop Bimtek Fraksi Partai Demokrat se-Indonesia 2017

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Kang Hero Menjadi Narasumber Workshop Bimtek Fraksi Partai Demokrat se-Indonesia 2017

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang juga Menjadi Narasumber Workshop Bimtek Fraksi Partai Demokrat se-Indonesia 2017 yang digelar di Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat.

Kang Hero, panggilan akrabnya, menyampaikan materi Orientasi dan pendalaman tugas anggota Fraksi Partai Demokrat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tags: