Perwakilan mantan pilot maskapai Merpati Airlines mendatangi Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/5).
Mereka datang demi mengadukan soal hak yang belum dilunasi oleh perusahaan pelat merah di sektor penerbangan itu.
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron tampak menerima aduan dari perwakilan mantan pilot Merpati.
Dia pun terlihat menerima sebuah surat berisi permintaan dari perwakilan mantan pilot Merpati agar DPR bisa menggelar RDPU dengan Kementerian BUMN.
Agendanya, demi membahas hak para mantan pilot Merpati untuk segera dibayarkan perusahaan.
“Kami di DPR berulang kali, menyuarakan bahwa segera selesaikan kewajiban kepada para pegawai, pegawai itu baik yang administrasi, teknis maupun pilot, karena justru inilah kewajiban utama yang harus dibayarkan,” kata Herman dalam diskusi Publik bertajuk Nasib Tragis Eks Pilot Merpati yang Tak Kunjung Usai di Media Centre, Jakarta, Senin (30/5).
Legislator Fraksi Partai Demokrat itu meminta Kementerian BUMN tidak menghindari persoalan hak pilot eks Merpati yang belum selesai ini.
“Dosanya besar sekali, zalim, mudah-mudahan dosanya enggak menular sampai anggota DPR,” ujar Herman.
Sementara itu, perwakilan mantan pilot Merpati Muhammad Masikoer menyebut pihaknya mempertanyakan pencairan pesangon selama berdinas di maskapai yang berdiri pada 1962 itu.
“Mohon maaf saya di Merpati itu masuk tahun 74 sebagai siswa penerbang, saya pensiun tahun 2019. Jadi, periodenya itu sekitar 45 tahun saya ada di Merpati,” kata Masikoer ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Dia mengaku sudah mengeluhkan soal pesangon ke Istana Negara, KSP, Komnas HAM, KPK hingga ke DPR. Namun, hingga kini belum ada titik terang.
“Jadi, kami mohon bantuan DPR untuk bagaimana caranya mencari solusi terbaik,” ucap Masikoer. (ast/jpnn)
sumber : jpnn
