DPR Tegaskan Harus Ada Batasan Akses Data Penduduk ke Swasta

Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mendesak pemerintah dapat meyakinkan masyarakat agar data kependudukan yang diakses swasta terjamin keamanannya atau tak diperjualbelikan. “Publik harus diyakinkan bahwa akses kepada pihak swasta juga terjamin keamananya dan tidak diperjualbelikan,” kata Herman kepada CNNIndonesia.com menanggapi pemberian akses data kependudukan oleh Kemendagri kepada swasta, Rabu (24/7). Tak hanya itu, […]

Panja Jamin RUU Pertanahan Berpihak Petani

Ketua Panja RUU Pertanahan DPR, Herman Khaeron membantah aturan ini belum terlalu kuat membela kepentingan petani, terutama buruh tani yang tidak memiliki tanah. Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, RUU ini secara khusus memberi perhatian atas ketersediaan tanah untuk pertanian, reforma agraria, tanah objek reforma agraria (TORA), dan redistribusi tanah melalu keberadaan bank tanah. “Serta pendaftaran […]

DKPP Perlu Bentuk Satuan Kerja Tersendiri

Sejumlah pihak mendesak DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan dengan berbagai alasan. Kendati demikian, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan DPR Herman Khaeron menyatakan bahwa RUU ini sudah dibahas secara komprehensif. Politikus Partai Demokrat itu yakin pembahasan RUU Pertanahan tuntas dan disahkan pada September 2019 atau akhir periode 2014-2019. “Insyaallah selesai,” tegas Herman, Minggu […]

Herman Khaeron Berharap Ibas Jadi Ketua MPR

Perebutan kursi pimpinan MPR oleh sejumlah partai politik kian memanas. Salah satunya partai Demokrat yang memiliki ambisi untuk menduduki posisi Ketua MPR. Terkait itu, Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat dan Program Pro-Rakyat partai Demokrat Herman Khaeron menyebutkan figur yang pantas untuk menduduki kursi pimpinan MPR adalah Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono […]

Komisi II Akan Perkuat Sisi Administratif dan Yuridis BPN

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Herman Khaeron tak banyak berkomentar soal Rancangan Undang-undang atau RUU Pertanahan yang dikritik oleh sejumlah koalisi masyarakat sipil. Herman yang juga ketua panitia kerja (Panja) RUU Pertanahan ini hanya mengatakan Dewan terbuka terhadap masukan-masukan dari pelbagai pihak. “Silakan diusulkan, kami terbuka untuk masukan dan pandangan dari publik,” kata Herman […]

RUU Pertanahan Akan Beri Rasa Keadilan Bagi Rakyat

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan merupakan inisiatif DPR RI yang sudah dimulai sejak tahun 2012, dan sudah masuk pada Prolegnas Prioritas periode 2009-2014. Kalau menghitung tahun, sampai hari ini RUU Pertanahan sudah 7 tahun berjalan.  Karena di DPR tidak mengenal luncuran ataupun extend terhadap sisa pembahasan anggaran di periode sebelumnya, tentu masuk kembali di Prolegnas periode tahun 2015-2019, kemudian […]

RUU Energi Baru Terbarukan Tak Akan Rampung Tahun Ini

Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) dipastikan tidak akan selesai tahun ini lantaran keterbatasan waktu pembahasan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan, pada periode jabatan DPR yang habis pada September tahun ini, tidak akan cukup waktu untuk melakukan pembahasan hingga mengesahkannya menjadi undang-undang. “RUU diselesaikan itu bisa, cuma masalahnya waktu. Sosialisasi […]

Sistem E-Rekap Harus Didukung SDM Berintegritas

Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono mendukung upaya perbaikan penyelenggaraan Pemilu dari cara-cara konvensional, beralih memanfaatkan teknologi informasi yang tengah berkembang pesat saat ini. Hal ini sebagai upaya mengurangi kerja fisik para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sehingga peristiwa jatuhnya korban jiwa akibat kelelahan maupun penyakit kronis tidak terulang lagi. “Perbaikan sistem konvensional dengan […]

Komisi II dan KPU Serahkan Santunan Kepada Keluarga Petugas KPPS di Kota Bekasi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron bersama dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyerahkan santunan kepada 10 dari 14 keluarga petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Bekasi yang meninggal dunia selama tahapan Pemilu serentak 2019 lalu. Menurutnya, sejumlah rencana asuransi sudah dipersiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dalam […]