Legislator Minta Adhi Karya Kerja Sesuai SOP

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI angkat bicara terkait dengan insiden jebolnya tandon air proyek LRT Jabodebek di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Komisi VI DPR RI meminta agar PT Adhi Karya persero selaku kontraktor dapat berpegang teguh terhadap standar operational prosedur dan K3 yakni Keamanan Keselamatan Kerja.

“Harus berpegang teguh terhadap standar operasional prosedur dan K3 (Keamanan Keselamatan Kerja) serta penuhi segala kualifikasi pekerjaan sesuai speknya,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron kepada awak media, Jumat,(1/7/2022).

Herman Khaeron juga mendukung agar pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kejadian insiden jebolnya tandon air tersebut. Sebab, Herman Khaeron, setiap pekerjaan memiliki standarisasi.

“Setiap pekerjaan ada standarisasinya, sudah benar kepolisian agar mengusut tuntas kejadian ini, dan ditemukan dimana masalahnya agar tidak terjadi kembali kedepanya,” pungkas Politikus Demokrat ini.

Sebelumnya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk buka suara merespons peristiwa tandon air proyek LRT Jabodebek di Jalan Rasuna Said jebol. Selaku kontraktor proyek LRT Jabodebek, Adhi Karya turun tangan mengatasi masalah tersebut.

Melalui, Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, Farid Budiyanto, menjelaskan jika proses penyelidikan terhadap persitiwa itu masih sedang berlangsung.

Sumber: kedaipena

HERMAN KHAERON

Sosialisasi mengenai 4 Pilar Kebangsaan yakni Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika terus menerus digencarkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI) Komisi VI Fraksi Partai Demokrat (PD), DR Ir H Herman Khaeron MSi.

Dalam kunjungannya kali ini, Hero –sapaan akrabnya- melaksanakan sosialisasi 4 pilar bersama dengan Komunitas Kicau Mania, Komunitas Pertanian, dan Perikanan yang berlokasi di GOR Desa Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Sabtu (2/7) yang lalu.

Hero mengatakan, kunjungan kali ini berbeda daripada kunjungan biasanya. Di mana, dahulu ia sering undang masyarakat untuk mengikuti sosialisasi di hotel tertentu, kali ini ia datangi langsung masyarakat.

“Saya sekarang mengubah cara saya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi 4 pilar. Saya masuk ke daerah-daerah. Yang biasanya saya mengundang kegiatan di hotel. Sekarang saya ke daerah. Karena saya ingin mendekatkan program 4 pilar ini ke masyarakat,” ujar Hero.

Sebelumnya juga, ia telah melaksanakan kegiatan serupa di Perumahan Galunggung Regency dengan mengundang para milenial dan forum RW pada Jumat (1/7) lalu. Dalam kesempatan itu, Hero juga turut didampingi Sekretaris DPD PD Jabar M Handarujati Kalamullah dan Anggota DPRD Kota Cirebon Dian Novitasari dan R Endah.

“Mudah-mudahan pola ini lebih efektif ke masyarakat. Dibandingkan harus masyarakat yang diundang. Jadi masyarakat yang kita datangi. Tentu konteksnya tetap 4 pilar kita tanamkan dalam pemikiran para anggota komunitas ini,” ungkapnya.

Menurutnya, 4 pilar yang terdiri dari UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI tetap harus dijaga bersama, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa dijaga tetap berdiri dan tegak. Bahkan, persatuan dan keadlian juga bisa dijaga.

“Pertanyaannya bagus-bagus. Kita harapkan penanaman 4 pilar itu bisa dilakukan dan diterapkan secara kuat oleh para anggota komunitas,” lanjutnya.

Terkait alasan pemilihan para komunitas tersebut, Hero menjawab bahwa satu per satu ia ingin ia jaring dan berikan pemahaman 4 pilar. Apalagi setelah sebelumnya komunitas seperti UMKM, Industri, LSM, hingga hotel telah terjaring.

“Komunitas lainnya juga kita akan jaring lebih lanjut. Saya kira entitas masyarakat harus kita jaring. Kita harapkan semua itu terjaring agar pemahamannya lebih merata,” tutupnya. (jrl/opl)

sumber: radarcirebon

Wakil Ketua Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan proses legislasi terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) harus ditelusuri hambatannya.

Hambatan itu untuk memastikan apakah benar di Badan Legislasi, atau sebaliknya ada di Komisi V DPR yang mengusulkan pembahasan RUU LLAJ.

“Nanti akan kami cek sejauhmana RUU LLAJ  ini telah dibahas di internal Baleg, dan bisa saja Komisi V DPR kalau merasa ada kelambanan didalam pengambilan keputusan harmonisasi di Baleg, dapat menelusurinya,” kata Herman Khaeron di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022)

Fraksi Demokrat belum bisa berkomentar terkait surat permohonan yang diusulkan Komisi V pada Oktober 2021 lalu.

Sebab belum melihat langsung surat dimaksud, termasuk soal surat permohonan yang dilayangkan kedua kalinya dari Komisi V ke Baleg.

“Apakah ada sesuatu yang menjadi hambatan? Dan ini bisa dikomunikasikan dengan Baleg, selama memang urgensinya betul-betul dalam skala yang harus diselesaikan. Sebagai anggota Baleg, nanti saya cek lagi, saya harus tanyakan juga ke Baleg, nanti saya infokan kembali,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, dalam proses pembahasan legislasi ada proses yang harus dilalui.

Begitu masuk ke Baleg, akan masuk pada tahap harmonisasi.

Sambil menunggu harmonisasi, lanjut Herman, biasanya ada hal-hal yang harus diperbaiki.

sumber: tribun

Herman Khaeron Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Bagi Masyarakat Industri

Anggota DPR RI Komisi VI Dr Ir HE Herman Khaeron MSi menggelar kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan kepada Pelaku Industri yang akrab disapa masyarakat industri.

Diharapkan sosialisasi tersebut bisa membuka pikiran, inovasi, hingga ide untuk memajukan Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

Untuk itulah, pada 18 Juni 2022 yang lalu di Hotel Prima Kota Cirebon, Hero –sapaan akrabnya-, menggelar kegiatan sosialisasi 4 pilar itu yang bertujuan agar masyarakat Industri tidak perlu takut untuk berkarya, karena mereka dijamin oleh 4 pilar yang ada itu.

“Saya harus banyak membuka jalan pikiran. Bahwa gagasan, ide, inovasi itu bisa membangun spirit, bahwa 4 pilar tersebut bisa menjamin masa depan para pelaku industri di Kabupaten Cirebon ini,” ujar Hero kepada awak media, Sabtu (18/6).

Menurutnya, sesi ini memang sengaja dikhususkan kepada masyarakat industri, sehingga jalan pikiran para pelaku industri bisa diasah dan bisa membawa Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya melalui masyarakat yang adil dan sentosa.

“Kalau dulu berjuang kita melawan penjajahan dengan fisik dan air mata. Sekarang berjuang dengan fisik waktu dan tenaga untuk mengisi kemerdekaan,” kata Hero.

Untuk itulah, ia berharap dengan adanya sosialisasi ini, para pelaku industri dapat menyebarkan jalan pikiran yang baru. Dan bisa membangun Indonesia melalui jalan pikiran tersebut.

“Makanya kita undang. Ada yang dari Asosiasi Pengerajin Rotan, Himpunan Pengusaha Mebel, Paguyuban Pengusaha Batik, Asosiasi Pengusaha Garam, CIC dan Makanan,” jelasnya.

Sehingga, kolaborasi dan sinergitas yang dilandaskan dengan 4 pilar tersebut bisa dilakukan dan dibangun antar semua pihak yang terlibat. Misal saja, antara pengerajin dengan pengerajin, pengerajin industri dengan pemerintah, hingga pemerintah dengan stakeholder lainnya.

“Ini yang kita harap bisa diteruskan dan tidak berhenti di sini. Untuk sama-sama kolaborasi memajukan Indonesia dengan menerapkan prinsip 4 pilar kepada masyarakat Indonesia melalui apa yang kita kerjakan, yakni pelaku industri,” tutupnya. (rdh/rls

sumber: radar cirebon

Anggota Komisi VI Pertanyakan Alasan 49% Saham Kualanamu Dijual ke Asing

Pedagang pasar melalui Sekjen Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkopas), Ngadiran mengharapkan Mendag baru, Zulkifli Hasan mampu menjaga pasokan dan keamanan harga pangan utama. Dimana harga komoditas dari cabai hingga sayu-mayur tengah mencatatkan lonjakan harga.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron juga mendorong Mendag baru untuk memastikan pasokan dan harga pangan di tengah ancaman krisis pangan global.

Seperti apa PR Mendag baru terhadap pengendalian pasokan dan harga pangan? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkopas), Ngadiran dan Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron dalam Profit ,CNBCIndonesia (Senin, 20/06/2022)

video lengkap : Harga Pangan Naik Berjamaah, Ini PR Besar Mendag Zulhas

Herman Khaeron Minta RNI Buka Ruang Mediasi soal Lahan Tebu di Indramayu

Panitia kerja (Panja) Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat memanggil direktur utama Telkom dan direktur utama Telkomsel pada Selasa, 14 Juni 2022. Pemanggilan itu dilakukan untuk membahas pembelian saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk oleh dua BUMN tersebut.

“Komisi VI akan mendalami para mitra kerja terkait yang menjadi perhatian dan sorotan publik,” kata Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron saat dihubungi Selasa, 14 Juni 2022.

Rapat akan digelar pada pukul 10.00. Dia belum dapat memastikan apakah rapat tersebut terbuka atau tertutup untuk umum.

“Tergantung esensinya, bisa terbuka, bisa juga tertutup,” ujarnya.

Selain Panja, DPR menginisiasi panitia khusus atau pansus. Dalam dokumen yang diterima Tempo, pansus ini bermaksud untuk menggali seluruh data, fakta, dan informasi dari berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan oleh BUMN dalam polemik saham GoTo.

Dalam dokumen tersebut, salah satu pertimbangan Pansus dibuat karena banyak pihak mempertanyakan kejanggalan investasi Telkomsel kepada GoTo.

Aksi korporasi Telkomsel membeli saham GoTo menuai sorotan setelah induk usahanya, Telkom, melaporkan kerugian yang belum terealisasi Rp 881 miliar. Kerugian ini dipertanyakan banyak pihak. Peran Telkomsel sebagai pemodal GoTo dalam IPO dianggap riskan konflik kepentingan. Sebab, Komisaris Utama GoTo, Garibaldi Thohir, adalah saudara kandung dari Menteri BUMN Erick Thohir.

Kejanggalan IPO GoTo juga disebut bisa terlihat dari adanya aktivitas pergerakan saham yang di luar kebiasaan atau unusual market activity (UMA). Sejak IPO April lalu, saham dibuka di harga Rp 338 per lembar. Namun hanya 18 hari perdagangan, saham GoTo turun hingga 50 persen.

“Persoalan anjloknya harga saham ini kemudian memicu dugaan kerugian negara yang diakibatkan investasi Telkomsel di perusahan merger GoTo,” demikian bunyi dokumen usulan yang telah diteken puluhan anggota DPR tersebut.

sumber: tempo

Herman Khaeron: Pencabutan Subsisdi Pupuk Membahayakan Kedaulatan Pangan

Wacana penghapusan subsidi pupuk tentunya akan menambah derita para petani, apalagi sekarang pupuk sulit dicari dan harganya pun mahal.

Diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI, dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, kebijakan pemerintah tersebut akan membunuh motivasi para petani untuk menanam padi dan memproduksi pangan.

“Ini sangat membahaya karena mengancam terhadap kedaulatan dan kemandirian pangan ke depan,” kata Herman usai pemberian bantuan traktor untuk petani di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, (12/6).

Politikus Partai Demokrat itu berjanji akan pasang badan memperjuangkan agar subsidi pupuk tetap ada dan justru harus dinaikan kuantumnya, karena pada awal pemerintahan diera SBY quantum pupuk subsudi hanya berada di kisaran Rp. 4 triliun.

Bahkan pada era SBY ditingkatkan hingga 9,55 juta ton pupuk yang di subsidi dengan cakupan dan berbagai varian dari mulai pupuk Urea, Za, NPK dan TS yang itu memang menjadi kebutuhan penting para petani saat tanam padi, dengan adanya pupuk bersubsidi, petani sudah dapat merasakan dan menikmati karena merasa terbantu bebannya.

“Di era Pak SBY dulu saya pimpinan Komisi 4, saya mengawal sehingga subsidi pupuk bisa ditingkatkan, kalau subsidi pupuk petani dicabut, saya akan pasang badan,” Tegasnya.

Legislator DPR RI tersebut mengklaim, pada tahun lalu subsidi pupuk berkurang berada diangka 7,8 juta ton, akibatnya petani menjerit karena pupuk langka dan ada juga harganya mahal, sementara harga jual gabah juga megalami kemrosotan, petani mengalamai keterpurukan dan jika dibiarkan malah justru subsidi dicabut maka petani akan menunda menanam padi.

Ia, berjanji akan memperjuangkan para petani bersama para anggota DPR lainnya mendorong agar subsidi pupuk untuk petani jangan dihaus dan justru harus ditingkatkan.

“Tahun lalu susbsidi pupuk berkurang menjadi sekitar 7,8 juta ton, kita dorong untuk dinaikkan, saya sebagai anggota DPR RI akan pasang badan untuk tetap agar subsidi untuk kebutuhan petani ini tetap ada,” ujarnya.

Legislator yang karib disapa, Hero itu menegaskan setiap kunjungan ke daerah selalu mencatat apa yang menjadi aspirasi seperti tadi ada aspirasi pengrajin kapal, kemudian ada sektor pertanian yang saat ini kesulitan mencari tenaga kerja memanen dan tandur.

“Saya akan carikan solusi untuk seluruh desa-desa yang ada, bukan disini saja tapi seluruh desa baik di Kabupaten Cirebon maupun Kabupaten Indramayu, ” tutupnya

sumber: rmol

Herman Khaeron : RUU Pancasila Harus Merujuk pada TAP MPRS XXV Tahun 1966

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, Senin (6/6) di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta menyampaikan bahwa Komisi VI berencana memanggil pengelola Candi Borobudur terkait berita kenaikan harga tiket yang sedang ramai diperbincangkan. Ia menilai, sebaiknya kebijakan kenaikan harga tersebut ditinjau kembali karena dikhawatirkan kawasan wisata tersebut justru menjadi sepi peminat.

video : antara news

Herman Khaeron Sebut BUMN Mesti Dukung Formula E Seperti MotoGP

Pelaksanaan ajang Formula E di Jakarta telah sukses digelar pada Sabtu (4/6/2022) kemarin. Namun demikian, pelaksanaan itu mengundang tanda tanya tentang tidak adanya keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak mensponsori ajang balapan tersebut. Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti keputusan BUMN untuk tidak mensponsori. Menurutnya hal tersebut merupakan suatu yang aneh.

Menurutnya, perlakuan BUMN tersebut memunculkan kesan yang politis. Pasalnya, ketika ajang balapan MotoGP di Mandalika beberapa waktu yang lalu, banyak BUMN yang mensponsori ajang itu. “Tentu bagi saya sangat aneh ketika tidak ada BUMN yang mensponsori terhadap perhelatan Formula E di Jakarta. Tentu ini kesannya menjadi politis gitu,” ujar Herman dalam keterangannya kepada Parlementaria, Minggu (5/6/2022).

Politisi Partai Demokrat itu juga mendesak agar pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional. Terlebih, ajang balapan mobil listrik itu punya pesan untuk penggunaan mobil listrik yang akan digalakan di tanah air. “Formula E di dalamnya ada pesan bahwa ini adalah balapan mobil elektrik, mobil listrik yang juga Indonesia ke depan menggalakkan terhadap penggunaan mobil listrik,” tandas legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut.

Lebih lanjut, BUMN, kata Herman, harus menjadi pendorong terhadap kegiatan-kegiatan yg berskala internasional dan memberikan feedback yang positif baik terhadap korporasi maupun terhadap bangsa dan negara. “Ini adalah perhelatan negara Indonesia sehingga semestinya sama ketika bumn mendukung terhadap pelaksanaan MotoGP di Mandalika juga semestinya BUMN juga mendukung/mensponsori terhadap pelaksanaan Formula E di Jakarta,” tandas Hero, sapaan akrab Herman Khaeron. (ann/sf)

sumber: dpr