Komisi VI Dorong PTPN Perbaiki Kinerja

 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR berharap agar pengalihan penggunaan listrik masyarakat dari yang berdaya 450 Volt Amphere (VA) naik ke daya 900 VA tak hilangkan hak rakyat atas subsidi listrik. Pasalnya, rencana ini membuat daya listrik 450 VA yang selama ini subsidi dihapus.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron merespons langkah Pemerintah bersama Banggar DPR RI mengalihkan penggunaan listrik masyarakat dari yang berdaya 450 VA naik ke daya 900 VA.

“Tidak menghilangkan hak rakyat atas subsidi listrik,” kata Herman begitu ia disapa, Rabu,(14/9/2022).

Herman mengaku, tak mempermasalahkan jika memang penggunaan daya 450 VA dipandang rendah. Namun Herman, meminta tidak ada penambahan beban biaya atas pengalihan daya dari 450 VA ke 900 VA.

“Jika memang dipandang terlalu rendah dengan penggunaan daya 450 VA saya tidak mempermasalahkan jika tidak menambah beban tambahan biaya,” tegas Herman.

Meski demikian, Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat ini menilai, dengan teknologi yang mutakhir saat ini maka urusan klasifikasi 450 VA sedianya tidak perlu dipersoalkan.

“Karena memang klasifikasi (450 VA) ini diperuntukan bagi warga kurang mampu, dan bahkan pemasanganya pun semestinya gratis,” papar Herman.

Herman lantas mencontohkan, dahulu penggunaan lampu harus menggunakan listrik 50 watt atau 100 watt, namun kini dengan teknologi light emitting diaode atau LED cukup hanya 10 watt.

“Contoh, dulu kalau mau terang harus pakai listrik 50 watt atau 100 watt, yapi sekarang dengan teknologi LED dengan 10 watt sudah terang, artinya penggunaan listrik semakin efisien,” pungkas Herman.

Sebelumnya, Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memutuskan untuk mengalihkan penggunaan listrik masyarakat dari yang berdaya 450 Volt Amphere (VA) naik ke daya 900 VA.

Selain itu, untuk yang masyarakat yang memakai daya listrik 900 VA akan beralih ke listrik 1.200 VA.

“Bahwa tadi (Senin 12/9/2022) salah satu kebijakan yang diambil menaikan 450 VA ke 900 VA untuk rumah tangga miskin dan 900 VA ke 1.200 VA tanpa dikaitkan dengan kompor listrik. Kita sepakat dengan pemerintah,” terang Ketua Banggar DPR Said Abdullah di Gedung DPR beberapa waktu lalu.

Adapun pelanggan listrik 450 dan 900 VA merupakan masyarakat miskin. Pelanggan dan penggunaan listrik dengan daya tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah.

sumber: kedaipena

Lewat Jalan Santai, Demokrat Kota Cirebon Kencangkan Ikat Pinggang Jelang 2024 3

Mengusung tema Bersama Rakyat Memperjuangkan Perubahan dan Perbaikan, DPC Partai Demokrat Kota Cirebon menggelar jalan santai dalam rangkaian HUT ke-21 partai berlambang mercy itu.

Ribuan kader dan simpatisan Partai Demokrat Kota Cirebon mengikuti jalan sehat yang dimulai dari depan gedung balai kota sampai finis di alun-alun Keraton Kasepuhan.

Rangkaian acara diikuti masyarakat semakin meriah. Pasalnya, panitia pelaksana telah menyediakan doorprize dengan hadiah televisi, kulkas, sepeda motor, dan hadiah lainnya setelah pelaksanaan jalan santai.

Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat (PD), Herman Khaeron, menjelaskan jalan sehat merupakan media berkumpul, olahraga ringan yang menyehatkan serta sangat efektif dalam membangun komunikasi dan kebersamaan.

“Kekompakan dan kebersamaan merupakan modal dasar yang sangat penting dalam mencapai visi dan misi kader maupun simpatisan Partai Demokrat,” ucapnya, Minggu (11/9).

Pria yang akrab disapa Kang Hero menambahkan, kegiatan jalan santai ini sekaligus meningkatkan tali silahturahmi antar kader dan juga meningkatkan konsolidasi Partai Demokrat dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga tingkat RW dan RT.

“Dengan jalan santai ini dapat menjalin tali silaturahmi antar kader dan mudah-mudahan dapat membangun kemenangan Demokrat di Cirebon,” ujarnya.

Di saat bersamaan, Ketua DPC partai Demokrat Kota Cirebon Dian Novitasari mengucapkan rasa terima kasih kepada masyarakat yang sudah mengikuti jalan santai, serta mendukung Partai Demokrat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Cirebon, dengan kegiatan jalan santai dapat lebih mengagungkan Partai Demokrat di Kota Cirebon,” pungkasnya. 

sumber: rmol

 

KWP Gelar Lomba Mancing Antar Wartawan dan Santunan Anak Yatim

 Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), hari ini, Sabtu, 10 September 2022, menggelar lomba mancing antarwartawan, di Pemancingan Rumah Kabeda, Depok, Jawa Barat.

Lomba mancing yang pertama kalinya diselenggarakan KWP itu dibuka secara simbolis oleh Herman Khaeron Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ariawan Sekretaris KWP, dan Irandi Kasmara Ketua Panitia.

Pelepasan 25 ekor Burung Kutilang sebagai tanda kecintaan pada alam, dan memasukkan ratusan ekor Ikan Emas ke kolam pemancingan mengawali kegiatan.

Selain itu, ada juga pemberian santunan berupa uang dan bahan kebutuhan pokok kepada anak yatim dan fakir miskin yang tinggal di sekitar lokasi acara.

Dalam pidato sambutannya, Herman Khaeron sangat mengapresiasi kegiatan Wartawan Parlemen. Dia pun berharap kegiatan positif seperti ini bisa terus terselenggara di tahun-tahun berikutnya.

Di tempat yang sama, Ariawan Sekretaris KWP menyebut lomba mancing merupakan hobi yang membutuhkan keahlian dan kesabaran.

Kegiatan lomba mancing dan penyerahan santunan kepada anak-anak yatim, dikuti sekitar 100 peserta terdiri dari Wartawan Parlemen, karyawan/staf anggota DPR, serta perwakilan korporasi.

Panitia Lomba Mancing membagi dua kategori juara, masing-masing juara total (perolehan ikan terbanyak) pertama, kedua dan ketiga. Kategori kedua, berdasarkan berat timbangan ikan yang diperoleh peserta lomba.

Hadiah total Rp 6 juta untuk juara pertama, kedua, dan ketiga untuk kedua kategori tersebut. Dengan rincian, juara pertama untuk kategori terbanyak Rp3 juta, kedua Rp2 juta, dan ketiga Rp1 juta.

Besaran hadiah yang sama juga diberikan kepada peserta lomba yang meraih ikan terberat pertama, kedua dan ketiga.

Usai penyerahan hadiah para pemenang lomba, panitia juga menyediakan hadiah menarik (doorprize) yang pemenangnya ditentukan melalui pengundian.

Seluruh kegiatan Lomba Mancing dan Santunan terselenggara atas kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Anggota DPR secara pribadi maupun fraksi, dan korporasi di antaranya Bank BNI, Bank BTN, PT Telkom, Perum Bulog, PTSido Muncul, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta PT PLN.

“Selaku panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pemberian donasi dan lomba mancing antarwartawan KWP,” kata Irandi.

Herman Khaeron Raih Penghargaan Legislator DPR Terdemokratis

Kenaikan harga BBM subsidi diyakini akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Sebab kenaikan BBM subsidi pasti akan berdampak langsung kepada rakyat, seperti menaikan barang dan jasa, dan pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat.

“Termasuk nelayan, petani, pekebun, usaha kecil dan mikro, penambak, dan kita semua akan terdampak. Pemerintah harus arif dan bijaksana dalam menghadapi pilihan ini, sampai benar-benar rakyat siap dan mampu menghadapinya,” ucap Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/9).

Saat ini, kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja lantaran masih terdampak pandemi Covid-19. Kondisi ini kian diperparah dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar.

Ia pun menyesalkan kebijakan pemerintah. Alih-alih menaikkan BBm subsidi, pemerintah seharusnya lebih mengenyampingkan proyek-proyek infrastruktur yang selama ini membebani APBN.

“Pemerintah bisa melakukan penghematan belanja kementerian dan lembaga, menunda proyek-proyek yang belum dalam sekala mendesak, seperti pembangunan IKN, Jalan Tol Sumatera, dan menunda kereta cepat yang cost overrun,” tegasnya.

Pemerintah harus mampu menilai skala prioritas, antara perut rakyat dengan pembangunan infrastruktur yang tidak berdampak besar bagi masyarakat.

“Prioritaskan dulu program-program yang dapat memulihkan daya beli masyarakat. Tidak perlu juga dikotomikan manfaat subsidi BBM antara masyarakat mampu dan tidak mampu,” tandasnya. 

sumber: rmol

Rakyat Sedang Tidak Baik-baik Saja, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Harga BBM

Politisi Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi keluhan para nelayan yang meminta pemerintah menunda kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurut pria yang akrab disapa Hero ini, kenaikan BBM pasti berdampak langsung kepada rakyat. Saat ini, rakyat sedang masa pemulihan setelah anjloknya perekonomian paska Covi-19.

“Jelas dampak kenaikan BBM rakyat pasti menjerit, baru saja pemulihan ekonomi paska Covid-19. Sudah dihadapi harga BBM naik,” ucapnya, Kamis (1/9)

Dirinya menambahkan, salah satunya yang terdampak adalah nelayan. Dengan naiknya harga solar, akan membuat kesulitan nelayan untuk melaut. Karena, tidak diimbangi harga jual hasil tangkapan.

“Bayangkan harga jual tangkapan terpuruk, Sementara harga solar naik. Bagaimana, mereka bisa melaut, mungkin saja untuk keperluan harian saja masih sangat kurang,” tuturnya.

Menurut anggota DPR RI ini, menaikan barang dan jasa, pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Termasuk nelayan, petani, pekebun, usaha kecil dan mikro, petambak.

“Kita semua akan terdampak. Pemerintah harus arif dan bijaksana dalam menghadapi pilihan ini, sampai benar-benar rakyat siap dan mampu menghadapinya. Saat ini rakyat sedang tidak baik-baik saja, harga-harga sudah naik, dan akan semakin melambung tinggi jika BBM dinaikan saat ini,” ujarnya.

Pemerintah lanjut Hero, bisa melakukan penghematan belanja kementerian dan lembaga, menunda proyek-proyek yang belum dalam sekala mendesak.

“Seperti menunda dulu pembangunan IKN, menunda penyelesaian jalan tol sumatera, dan menunda cost overrun kereta cepat. Prioritaskan dulu program-program yang dapat memulihkan daya beli masyarakat,” pungkasnya. 

sumber: rmoljabar

Herman Khaeron Berikan Catatan Terhadap Investasi Digital Telkomsel ke GoTo

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai bisnis teknologi digital saat ini merupakan suatu keniscayaan untuk dapat membangun masa depan yang lebih baik. Salah satunya menurutnya adalah dengan adanya investasi yang dilakukan Telkomsel ke Goto.  Namun, meski merupakan sebuah keniscayaan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan terkait investasi digital yang dilakukan salah satu BUMN tersebut. Yang pertama, bagaimana pemerintah dapat menjamin yang telah dilakukan BUMN tersebut telah memenuhi good corporate governance.

“Pastikan bahwa (investasi) ini memang betul-betul memenuhi unsur good corporate governance, baik dari sisi tata cara mekanisme maupun pada sistem yang berlaku di pemerintahan maupun di korporasi,” ujar Herman dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panja Investasi BUMN pada Perusahaan Digital dengan Wakil Menteri BUMN II dan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Yang kedua, menurut politisi Partai Demokrat itu adalah aspek penguatan tata kelola BUMN. Sebab menurutnya kajian kelayakan penting untuk menentukan investasi tersebut layak atau tidak untuk dilakukan. “Misalkan kajian kelayakan, kenapa investasi Telkomsel itu di kala Gojek dan Tokopedia sedang rugi? Apa kajian kelayakannya sehingga itu adalah saat yang tepat untuk melakukan investasi?” tanya Herman.

Selain itu, lanjut Herman, penilaian good corporate governance tersebut juga termasuk bagaimana nantinya memastikan bahwa standar operasional prosedur dalam Telkom sebagai induk perusahaan maupun Telkomsel sebagai anak perusahaan yang mengeluarkan pendanaan betul-betul memenuhi standar operasional yang berlaku dalam korporasi tersebut.

“Seluruh direksi bertanggung jawab terhadap persoalan masa yang akan datang, persoalan itu tidak pernah datang di awal atau di depan, datangnya persoalan itu nanti di akhir, oleh karenanya kalau memang ini dapat dipertanggungjawabkan baik oleh direksi Telkom maupun telkomsel ya menurut saya tidak ada persoalan,” tambah legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII itu.

Terakhir, Herman mengingatkan akan pentingnya pelaporan hasil evaluasi secara berkala. Dalam hal ini agar Komisi VI DPR RI sendiri nantinya juga dapat memantau bagaimana investasi tersebut berjalan. “Yang terpenting adalah catatan-catatan terpenting inilah yang kemudian bisa disajikan baik oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN maupun Telkom dan Telkomsel. Dan tentu bagi Komisi VI yang terpenting adalah bagaimana (Telkomsel) melaporkan hasil evaluasi secara berkala khusus untuk persoalan investasi terhadap GoTo,” tutupnya. (bia/sf)

sumber: dpr

Puluhan UMKM Kota Cirebon ikuti pameran meriahkan HUT Ke-77 RI

Puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berada di Kota Cirebon, Jawa Barat, mengikuti pameran dalam rangka memeriahkan HUT Ke-77 RI yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Cirebon.

“Pameran UMKM ini upaya kami untuk memberikan ruang bagi mereka dalam mengenalkan produknya,” kata Kepala RRI Cirebon Muhammad Yusri Darto di Cirebon, Jumat.

Menurutnya pameran UMKM itu upaya pihaknya meningkatkan dan mengenalkan produk yang dihasilkan ke khalayak luas.

Selain itu lanjut Yusri, pameran UMKM yang digelar selama dua hari mulai Jumat (19/8) sampai Sabtu (20/8) juga dalam rangka memeriahkan HUT Ke-77 RI, mengingat dalam dua tahun sektor UMKM sangat terpuruk.

Sehingga, pihaknya memberi ruang kepada para pelaku UMKM untuk dapat bangkit kembali, dengan cara menginfokan melalui radio, dan juga media sosial yang dimilik RRI.

“Mengangkat dan memberi ruang kepada UMKM agar bisa bangkit kembali. Kami juga umumkan lewat radio dan portal, bagian RRI ikut mengisi kemerdekaan,” katanya. Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan pameran yang digelar bersama RRI Cirebon itu upaya membangkitkan kembali semangat para pelaku UMKM, agar bisa bersaing kembali.

Hero sapaan akrab Herman Khaeron menambahkan dengan adanya pameran tersebut, diharapkan RRI bisa memberikan manfaat kepada pelaku UMKM, meskipun itu bukan tupoksinya.

“Namun dengan cara tersebut para pelaku UMKM bisa semakin terkenal, apalagi RRI merupakan media yang besar,” katanya.

Pameran yang diselenggarakan di halaman Kantor RRI Cirebon itu dipenuhi oleh para pelaku UMKM dengan menjajakan aneka produknya.

sumber: antaranews

DPR RI Apresiasi Pameran UMKM Wilayah Cirebon Indramayu di Kantor RRI

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron meninjau pameran UMKM yang digelar oleh Kantor Berita RRI Cirebon, Sabtu (20/8/2022).

Pria yang akrab disapa Kang Hero ini juga mengapresiasi kegiatan Pameran UMKM, sekaligus konser musik kemerdekaan. Menurutnya, kegiatan tersebut bisa memberikan semangat kepada pelaku UMKM pasca pandemi covid-19.

“Geliat ekonomi ini harus kita dukung, dan apa yang dilakukan RRI ini merupakan sebuah aksi nyata dalam mendukung perekonomian di Indonesia dalam hal ini wilayah Cirebon, Indramayu dan sekitarnya,” tuturnya.

Dalam pameran tersebut, Kang Hero menurunkan 10 UMKM binaannya dan juga istri Kang Hero, Ratnawati untuk mengikuti kegiatan pameran yang diikuti oleh pelaku UMKM wilayah Cirebon dan Indramayu.

“Saya terjunkan 10 UMKM binaan saya dan Ibu dr Ratnawati, UMKM yang saya hadirkan disini berbagai jenis, ada kuliner, ada Pakaian dan pernak – pernik. Mereka semangat dan saya pun semangat,” kata Kang Hero.

Kegiatan Konser Musik Kemerdekaan dan Pameran UMKM 2022 tersebut berlangsung selama 2 hari. Dimulai dari tanggal 19 hingga 20 Agustus 2022. (*)

sumber: timesindonesia

Anggota Komisi VI Pertanyakan Alasan 49% Saham Kualanamu Dijual ke Asing

Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM jenis Pertalite menuai kritik pedas dari masyarakat. Pasalnya, kenaikan harga BBM akan berimbas pada harga-harga bahan pokok lain yang dibutuhkan masyarakat kecil.
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menuturkan, pemerintah perlu mengkaji ulang dalam menaikkan harga BBM. Dia khawatir kenaikkan BBM akan membuat sektor lainnya ikut naik dan daya beli masyarakat akan menurun.
“Kenaikan Pertalite harus dihitung betul secara cermat karena akan berdampak langsung ke masyarakat kecil, selain akan berdampak menaikkan harga barang dan jasa lainya,” ujar Herman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/8).
Di satu sisi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengurai bahwa pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi tersebut.

“Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Tapi untuk diketahui, Harga BBM di Indonesia relatif lebih murah dibanding mayoritas negara di dunia,” kata Luhut dalam keterangan resminya

Dia menambahkan pemerintah akan melakukan simulasi kenaikkan harga BBM seperti yang saat ini terjadi di dunia, termasuk menggunakan aplikasi MyPertamina untuk masyarakat yang mengonsumsi BBM bersubsidi.
“Langkah yang disimulasikan termasuk skenario pembatasan volume. Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan,” demikian Menko Luhut.