Perlu Audit BPK untuk Pastikan Besaran Anggaran PMN

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan perlu ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk memastikan besaran anggaran Penyertaan Modal Negara (PEN) yang diperuntukkan kepada sesuatu yang belum ekonomis namun memiliki benefit. Misalnya untuk anggaran-anggaran yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Herman dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Tbk membahas tentang usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2022, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (1/9/2021).

“Saya meminta secara khusus untuk ada audit BPKP maupun BPK dari sisi nilai yang memastikan bahwa besaran anggaran penyertaan modal negara yang diperuntukan kepada sesuatu yang belum ekonomis ini juga memiliki benefit. Benefit ini kan tidak harus dalam revenue tetapi bisa juga benefit dalam jangka waktu tertentu dan interkoneksi terhadap pertumbuhan-pertumbuhan baru,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan PMN tahun 2022 sebesar Rp3 triliun yang akan digunakan untuk tambahan modal kerja dan investasi penyelesaian konstruksi jalan tol Ruas Kayu Agung-Palembang sebesar Rp2,004 triliun dan jalan tol Ruas Ciawi-Sukabumi sebesar Rp996 miliar.

Sedangkan PT Hutama Karya (Persero) Tbk mengajukan PMN tahun 2022 sebesar Rp31,350 triliun yang akan digunakan untuk pendanaan investasi untuk memenuhi sebagian porsi ekuitas pada delapan ruas jalan Tol Trans Sumatera.

Delapan ruas tol tersebut diantaranya, ruas tol Pekanbaru-Dumai sebesar Rp293 miliar, Binjai-Lansa sebesar Rp3.581 miliar, Sp Indramayu-Muara Enim Rp7.180 miliar, Kisaran-Indrapura Rp2.422 miliar, Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Rp 5.057 miliar. Kemudian Taba Penanjung-Bengkulu Rp1.237 miliar, Sigli-Banda Aceh Rp 6.376 miliar serta ruas tol Pekanbaru-Pangkalan Rp5.204 miliar.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini memandang, pengajuan tersebut perlu betul-betul diperdalam dan diurai dengan serius oleh Komisi VI DPR RI. Sebab masih banyak persoalan dan ketidakpastian yang perlu dicarikan solusi. Agar para pelaksana di lapangan dapat mempertahankan performa perusahaannya dengan maksimal.

“Kita bantu kalau misalkan memang ada ketidakpastian dengan Kementerian Keuangan, ya kita undang dirjennya di sini. Kalau ada ketidakpastian dengan policy dan kebijakan di Kementerian PUPR, ya kita undang ke sini dirjennya. Kasihan pelaksana. Ini kan sebetulnya melaksanakan dengan sesuatu yang berat,” pungkas Herman. (bia/es)

sumber: dpr

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar, kader Partai Demokrat Indramayu membagikan beras dan masker kepada warga terdampak Covid-19. Kader partai yang tergabung dalam Hero Center (Herman Khaeron Center) tersebut melakukan kegiatan di Desa Pranggong Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, Sabtu (28/8).

Salah seorang kader Demokrat, Ary Fajar mengatakan, Partai Demokrat memang selalu berbagi peduli terhadap masyarakat. Terlebih di tengah pandemi Covid -19, Partai Demokrat sudah berulangkali berbagi peduli terhadap masyarakat terdampak pandemi.
“Mohon maaf hari ini pak Herman Khaeron selaku anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat tidak bisa hadir langsung karena masih sibuk. Tapi mudah-mudahan bingkisan dari beliau ini bisa bermanfaat, ” kata Ary.

Sebelumnya anggota DPR RI Fraksi Demokrat asal daerah pemilihan Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Dr Ir HE Herman Khaeron MSi, juga memberikan bantuan kepada para anggota veteran di Kabupaten Indramayu, bersamaan dengan Peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia.

sumber: radarcirebon

Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Herman Khaeron mengungkap dugaan adanya bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

Terlebih sudah tiga kali pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan harga PCR. Dan semuanya diikuti oleh mereka yang menyediakan layanan PCR.

“Ada apa dibalik bisnis PCR? Awal covid 19, PCR & Rapid Test sangat mahal, PCR diatas Rp 1,5 jt/test, Pemerintah memberi batasan Rp. 900rb/test, bisa. Saat ini pemerintah minta hargnya dibawah 500rb/test, juga bisa,” kata Herman dikutip Fajar.co.id di akun Twitternya, Kamis (19/8/2021).

Anggota Komisi VI DPR RI itu menyebutkan bisnis tes PCRsangat memilukan di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Sungguh terlalu, situasi rakyat sulit menjadi ajang ambil untung,” sebutnya.

Sebelumnya, harga PCR di Indonesia dikritik karena jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara lain, seperti India. Pemerintah lantas menurunkan harga PCR.

Namun, keputusan itu tak menghentikan kritik yang dilayangkan kepada pemerintah. Banyak pihak yang mengusulkan agar tes PCR untuk mendeteksi Covid-19 digratiskan.(msn/fajar)

sumber: fajar.co.id

Hero Kurban 8 Sapi dan 6 Kambing

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dr Ir HE Herman Khaeron MSi, tahun ini tidak bisa hadir langsung ke Indramayu untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban dan berbagi langsung dengan masyarakat Indramayu dan Cirebon.

Meski demikian, pada Idul Adha 1442 H/ 2021 ini Hero -sapaan akrabnya- tetap menyalurkan daging kurban bagi masyarakat di daerah pemilihannya, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon. Tahun ini bahkan Hero kurban 8 ekor sapi dan 6 ekor kambing bagi warga Indramayu dan Cirebon.

“Karena situasi masih PPKM Darurat, mohon maaf kami tidak bisa hadir langsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami tetap berbagi kepada masyarakat, mudah-mudahan bermanfaat,” kata Hero melalui pesan singkatnya, Selasa (20/7).

Sementara itu, pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilakukan oleh Tim Hero Center Cirebon dan Indramayu. Selain membagikan daging kurban, juga ada 2.000 paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya baik di Cirebon maupun di Indramayu, yang tentunya tengah terkena dampak pendemi Covid-19.

“Mudah-mudahan pandemi Covid-19 segera berlalu, kehidupan bisa normal kembali, dan masyarakat bisa beraktifitas untuk meningkatkan taraf kesejahteraanya,” pungkas Hero.(oet)

sumber: radarcirebon

Pelaksanaan Musyawarah Daerah DPD PD Prov. Jawa Tengah telah melewati tahapan Pra Musda, Pelaksanaan Musda, dan Pasca Musda, berlangsung lancar dan legitimit, menghasilkan keputusan-keputusan Musda dan Ketua DPD terpilih sdr. Rinto Subekti. Selamat.

Baleg Pantau Implementasi UU 18 Tahun 2012 untuk Dorong Kemandirian Pangan di Sulsel

Sebaran virus Covid-19 harus diwaspadai dengan benar oleh masyarakat Indonesia. Apalagi, mutasi delta dari India memiliki penularan yang sangat cepat dan jika tidak tertangani dengan baik akan mengancam jiwa masyarakat.

Begitu pesan dari Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron yang sudah terpapar Covid-19 sejak 11 hari lalu.

Dia mengingatkan bahwa rumah sakit sedang penuh dan harga obat juga melambung tinggi.

“Tabung oksigen langka dan rakyat menjerit,” tuturnya lewat Twitter pribadi, Minggu (4/7).

Pada pagi ini, Herman Khaeron menyempatkan diri merenung karena kehilangan banyak teman baik yang meninggal usai terpapar Covid-19. Tak lupa dia menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian kader Demokrat Jane Shalimar yang meninggal pagi tadi.

“Jam 04.20 ternyata kehilangan kembali sahabat yang baik Jane Shalimar, selamat jalan dan semoga berada ditempat terbaik di sisi Allah SWT,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Herman Khaeron mengaku tidak habis pikir dengan kebijakan pemerintah yang terus menggenjot pembangunan ibukota baru. Padahal masyarakat sedang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

“Saat ini saja masyarakat harus antri masuk RS, antri masuk ICU, antri di apotek, antri pengisian tabung, barangnya langka dan mahal lagi. Berfikir 3 periode? No,” tutupnya.

sumber: rmol

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menjadi komando dalam kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Partai Demokrat menilai hal itu wajar saja karena pengalamannya yang panjang.

“Saya kira sah-sah saja Pak Luhut ditunjuk Pak Jokowi untuk menjadi koordinator PPKM darurat karena, selain jabatan menko, juga memiliki pengalaman panjang,” kata Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).

Anggota Komisi VI ini berharap Luhut benar-benar serius memimpin kebijakan PPKM darurat. Tidak lagi tergoda dengan faktor ekonomi yang membuat penanganannya tidak pernah tuntas.

“Semoga saja berhasil, dan kami berharap benar-benar serius, tidak lagi tergoda oleh faktor ekonomi yang pada akhirnya penanganan COVID-19 tidak pernah tuntas,” ujar Herman.

Dia meminta urusan kemanusiaan dikedepankan. Sebab, persoalan COVID-19 saat ini belum terkendali.

“Urusan kemanusiaan harus dikedepankan, dan COVID-19 saat ini benar-benar tidak terkendali,” kata Herman.

Diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi koordinator penanganan Corona. Kali ini, Luhut memimpin rapat PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali.

Jubir Menko Marves, Jodi Mahardi, membenarkan Luhut ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Pengetatan saat ini sedang disusun.

“Betul Menko Marves telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Saat ini sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi,” ujarnya.

Luhut sebelumnya dipercaya Jokowi memegang komando penanganan Corona pada September tahun lalu. Pada pertengahan September tahun lalu, Luhut memegang komando penanganan Corona di delapan provinsi. Kala itu, Presiden Jokowi memerintahkan Luhut Binsar Pandjaitan dan mantan Kepala Satgas COVID-19 Doni Monardo berfokus menangani Corona di delapan provinsi.

sumber: detik

Tiga BUMN Rugi Besar dan 90% Terdampak Pandemi, Herman Khaeron ke Erick Thohir: Dirawat Agar Tak Sampai Pailit

Partai Demokrat (PD) mendesak pemerintah agar tidak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako. Partai Demokrat menekankan sembako adalah kebutuhan mendasar warga.

“Sembako adalah kebutuhan mendasar masyarakat, jangan dikenai PPN,” kata anggota Komisi VI RI Fraksi PD Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (9/6/2021).

Pemberlakuan pajak pada sembako ini, kata Herman, akan memberatkan warga. Seperti itu pula pada rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen.

“Ini semakin memberatkan, dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen saja saya minta tunda,” kata dia.

Ketua BPOKK Partai Demokrat itu menekankan saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit. Dia meminta pemerintah mengambil kebijakan yang tak membebani masyarakat.

“Ingat, masalah mendasarnya adalah ekonomi masyarakat sedang sulit, kreatiflah dengan cara lain untuk meningkatkan fiskal negara, tanpa membebani masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengenakan PPN untuk sembako. Hal itu tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diterima detikcom.

Dalam pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Dengan kata lain, sembako akan dikenai PPN.

sumber: detik