Komisi II Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemensetneg, Seskab, KSP dan BPIP

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menegaskan, pihaknya akan memperjuangkan mitra-mitra kerjanya, khususnya Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Sekretariat Kabinet (Seskab), Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar tidak kehilangan berbagai program unggulannya. Herman menyatakan, Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran dari masing-masing mitra kerja tersebut.

“Jika terjadi penurunan anggaran, akan berpengaruh terhadap berbagai program masing-masing Kementerian dan Lembaga tersebut. Komisi II berkomitmen untuk menyetujui usulan tambahan anggaran dari masing-masing mitra kerja,” ujar Herman usai memimpin Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kemensetneg, Seskab, KSP dan BPIP, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Legislator Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, setelah usulan tambahan anggaran diterima Komisi II DPR RI, kemudian langkah selanjutnya adalah menantikan hasil sinkronisasi Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan diharapkan bisa meningkat lagi anggarannya.

“Sehingga, apakah nanti hasil sinkronisasi Banggar bisa meningkat lagi, tentu kita akan nanti menunggu siklus di Badan Anggaran. Termasuk, bagaimana menetapkan indikator makro yang ini juga sangat berperan penting dan berpengaruh besar terhadap besaran APBN,” pungkas Herman.

Sebelumnya, RDP Komisi II DPR RI dengan Kemensetneg, Seskab, KSP dan BPIP ini menghasilkan berbagai poin penting yang salah satunya adalah Komisi II DPR RI menerima usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh masing-masing mitra kerja. Pertama, Komisi II DPR RI menerima usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kemensetneg sebesar Rp 615 miliar, termasuk didalamnya usulan tambahan anggaran KSP sebesar Rp 30 miliar.

Kedua, usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Seskab sebesar Rp 80 miliar. Ketiga, usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh BPIP sebesar Rp 187 miliar. Poin terakhir, Komisi II DPR RI akan membahas usulan tambahan anggaran tersebut secara lebih mendalam pada Rapat Pembahasan RAPBN Tahun 2020 selanjutnya. (pun/sf)

Sumber: dpr

Herman Khaeron RUU Pertanahan Harus Segera Dituntaskan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron berujar, pengetahuan pemilu sangat penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

“Dan ini direspon dengan struktur organisasi baru yang akan ditetapkan oleh KPU. Dengan membentuk organisasi yang membidangi tentang penyuluhan,” ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat di Gedung Parlemen, Jakarta pada Rabu (19/6).

Menurutnya, terdapat persoalan klasik terkait anggaran. Herman menyebutkan pembentukan suborganisasi baru ini menyebabkan kekurangan anggaran yang besar.

“Tadi ada usulan tambahan Rp1,2 triliun untuk tahun 2020, apalagi tahun 2020 akan dilaksanakan pilkada serentak. Saya kira ini menjadi problematika,” jelasnya.

Selain itu, permasalahan lain datang dari DKPP, yang semula di bawah naungan Bawaslu, kini berpindah ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini dikhawatirkan terjadinya anggaran ganda.

“Kami belum cek betul apakah anggaran yang Rp147 miliar yang dibutuhkan oleh DKPP itu sudah tercantum atau tidak di Kesekjenan Kemendagri. Tentu besok kami akan cek, ini menjadi problem,” jelasnya.

Herman menambahkan, seharusnya DKPP sebagai lembaga yang memantau dan mengawasi etika penyelenggaraan pemilu, memiliki satuan kerja mandiri dan tidak bergantung di instansi mana pun.

“Ini sekarang lebih dicantolkan ke Kemendagri, jadi tidak terlepas dari sistem birokrasi. Nah ini akan kami evaluasi yang tentu ini juga bagian dari siklus pembahasan anggaran tahun 2020,” paparnya.

sumber: gatra

Komisi II Perjuangkan Wakada Dapatkan Kewenangan Secara Jelas

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menegaskan akan terus mengawal, memonitor dan  mencarikan solusi yang tepat agar Wakil Kepala Daerah (Wakada) mendapatkan kewenangan yang jelas. Namun demikian, Herman berpandangan, solusi tersebut bukan dengan cara merevisi Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah, mengingat usia masa jabatan Anggota Dewan periode ini akan berakhir pada 30 September mendatang.

“Mungkin revisi UU mengenai Pemerintahan Daerah bisa dilakukan di periode yang akan datang. Mengingat, masa jabatan Anggota DPR periode ini tinggal 2 kali masa sidang, berakhir pada tanggal 30 September. Tanggal 1 Oktober sudah ada pelantikan anggota baru dan tentu akan ada reposisi baik di Komisi maupun di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya,” ujar Herman, usai menerima audiensi Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Dalam audiensi yang turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) itu, Herman mengimbau, jika memungkinkan, dengan segera Menteri Dalam Negeri dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang wewenang Wakil Kepala Daerah secara lebih rinci. Namun, menurut Herman, jauh lebih penting dari itu adalah koordinasi yang terjalin dengan baik antara Forum Wakada dengan Kemendagri.

“Forum Wakada dengan Kemendagri  harus terjalin koordinasi dengan baik. Sehingga, apa yang menjadi masalah ini bisa segera dituntaskan. Tentu, juga dengan melibatkan Kementerian PAN-RB). Karena, sistem organisasi dan penggajian juga rekomendasinya dari Kementerian PAN-RB,” tandas politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Sehingga, tambah Herman, kehadiran Kemendagri dan Kementerian PAN-RB dalam forum ini sebagai respon positif terhadap surat audiensi yang ditujukan kepada Komisi II DPR RI, dan bertujuan untuk menghasilkan solusi yang lebih cepat dan tepat. “Persoalan ini akan terus kami kawal, sehingga para Wakil Kepala Daerah bisa mendapatkan tugas kewenangan yang dan jelas sesuai jabatannya,” pungkas legislator dapil Jabar VIII ini. (pun/sf)

sumber: dpr

Komisi II: Wacana Perubahan Sistem Pemilu Terus Dikembangkan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menyatakan, seusai Pemilu 2019, evaluasi terus dilakukan. Evaluasi menyeluruh penting untuk menghadirkan pemilu berikutnya yang demokratis, jujur, dan adil.

Menurut Herman, seluruh pihak melakukan evaluasi baik dari sistem maupun tahapan-tahapan. Pemilu harus didalami dan dibedah. Herman menekankan, aspek yang sudah baik patut dilanjutkan.

Sementara, ia menambahkan, aspek yang belum disempurnakan harus diperbaiki. Termasuk, apakah sistem pemilu harus serentak seluruh kepemiluan diserentakan atau dipisahkan.

Herman menyatakan, Komisi II DPR RI mendorong evaluasi sistem pemilu, apakah tetap diserentakan antara pemilu presiden dan legislati atau dipisahkan. Opsi lainnya, yakni pemilu pusat serentak (presiden/wapres, dpri, dan dpd) dan pemilu daerah diserentakan (dprd prov, dprd kab/kota, pilgub, dan pilbup/pilwalikota) dengan tahapan waktu yang berbeda.

“Tentu ini menjadi wacana yang terus dikembangkan agar pemilu dapat diselenggarakan secara damai dan demokratis,” kata Herman saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (13/6).

Herman menuturkan, tahapan pemilu juga harus efisien dan efektif dengan tetap menjaga tahapan pemilu yang memberi rasa keadilan kepada semua peserta pemilu. Herman menyatakan, Komisi II mendorong pemerintah mengkaji, apakah Pemiku dapat dilakukan secara e-voting atau tetap konvensional.

“Tentu harus melalui kajian dan pertimbangan yang matang,” ujar Politikus Partai Demokrat ini.

Herman menambahkan, logistik pemilu juga harus akuntabel dan transparan. Belajar pada kasus Pemilu 2019, kotak suara diminta tetap menjamin keamanan kertas suara, perhitungan dan rekapitulasi suara harus menjamin keabsahan dan terjaga kejujuranya.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan Antara, Presiden RI Joko Widodo menuturkan, ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki mengenai pemilu. Hal tersebut antara lain, lama masa kampanye, waktu pelaksanaan antara pemilu anggota legislatif dengan pemilu presiden, dan kondisi kesehatan anggota KPPS.

sumber: republika

Penetapan Hasil Pemilu 2019 Harus Diapresiasi

Terkait Penetapan Hasil Pemilu Serentak 2019 Melalui Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Oleh KPU RI, Pimpinan Komisi II DPR RI Mengapresiasi Upaya Kpu Ri Untuk Memenuhi Batas Waktu Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2019.

Narsum : Herman Khaeron / Wakil Ketua Komisi II DPR RI / FPD / Dapil Jabar VIII

(Tvr Parlemen – Biro Pemberitaan Parlemen – Setjen Dpr Ri) Live Streaming : Www.Dpr.Go.Id

[Video] Komisi II DPR RI Minta Evaluasi Pileg Dan Pilpres 2019

Komisi 2 DPR RI Berpendapat Perlu Dilakukan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemilu Presiden Dan Pemilu Legislatif Secara Serentak, Karena Ternyata Sangat Rumit, Dan Bahkan Menimbulkan Korban Jiwa Yang Tidak Sedikit.

Narsum : Herman Khaeron / Wakil Ketua Komisi Ii DPR RI

(TVR Parlemen – Biro Pemberitaan Parlemen – Setjen DPR RI)

Enam Tempat Ngabuburit Asyik di Cirebon - Gua

Sumber foto: indonesiakaya.com

Setiap sore hari menjelang berbuka puasa saat Ramadan banyak dimanfaatkan warga Cirebon ngabuburit. Berbagai aktivitas dilakukan masyarakat saat ngabuburit.

Mulai dari mencari hidangan manis untuk berbuka puasa hingga nongkrong di sejumlah tempat menarik sembari menunggu waktu buka puasa tiba.

Di Cirebon, terdapat beberapa tempat yang menarik sebagai tempat ngabuburit. Berikut daftar tempatnya:

1. Taman Air Gua Sunyaragi

Taman Air Gua Sunyaragi Kota Cirebon, di salah satu situs bersejarah Cirebon ini, bersama keluarga maupun kerabat dekat, pengunjung bisa beraktivitas menikmati kekayaan budaya.

Pengunjung dapat menikmati berbagai seni bangunan yang terbuat dari batu karang laut pantai selatan berapa ratus tahun lalu. Namun, untuk ngabuburit di Gua Sunyaragi, pengunjung disarankan membawa perbekalan sendiri.

Sebab, warung atau tempat makan di kawasan Taman Gua Sunyaragi hanya ada di dekat loket pemesanan tiket.

2. Kompleks Olahraga Bima

Tempat lain yang menjadi favorit warga Cirebon ngabuburit berikutnya adalah kawasan kompleks olahraga Bima Kota Cirebon. Di kawasan ini, warga memanfaatkan kompleks olahraga untuk membuka bazar Ramadan di area patung Bima.

“Kalau hari biasa kompleks Bima juga jadi tempat warga berolahraga pagi maupun sore hari. Sekarang semakin bervariasi ada yang olahraga ada yang wisata kuliner,” sebut salah seorang pengunjung Bima.

Dia mengatakan, belakangan kompleks olahraga Bima ini semakin ramai. Apalagi, beberapa sarana olahraga di kawasan Komplek Bima akan menjadi salah satu venue dalam PON XIV tahun 2016. “Kalau tidak salah olahraga yang dipertandingkan di Bima bulutangkis dan olahraga air,” ujar dia.

3. Taman Kera Kalijaga
Lokasi lain yang menjadi spot menarik untuk ngabuburit di Cirebon adalah Situs Taman Kera Kalijaga. Terletak di Jalan Pramuka Rt 08 Rw 03 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, situs ini memiliki cerita yang menarik dan tempat yang nyaman.

Dari informasi yang didapat, petilasan Kalijaga ditemukan sekitar abad ke 7 Masehi. Taman Kera Kalijaga ini merupakan salah satu peninggalan Sunan Kalijaga (Raden Mas Said).

Taman Kera Kalijaga Cirebon - Foto liputan6

Taman Kera Kalijaga Cirebon – Foto liputan6

Di Taman Kera Kalijaga, pengunjung dapat melihat monyet ekor panjang secara langsung. Juru Kunci Situs Taman Kera Kalijaga Cirebon RM Mashudi mengatakan, diperkirakan kawasan tersebut berusia 500 tahun.

Dia menyebut, dalam situs yang didirikan oleh Sunan Kalijaga tersebut, terdapat masjid, dua buah sumur tua, tempat pesarean serta tempat Sunan Kalijaga bertapa.

“Misinya sama yakni menyebarkan Islam di Cirebon juga bersama Sunan Gunung Jati,” sebut dia, Selasa (14/5/2019).

4. Wisata Pantai Kejawanan

Cirebon merupakan daerah yang berada di kawasan Pantai Utara (Pantura). Pesisir pantai menjadi salah satu daya tarik wisatawan saat berkunjung.

Pantai Kejawanan - foto: pantainesia

Pantai Kejawanan – foto: pantainesia

Wisata Pantai Kejawanan Kota Cirebon menjadi salah satu lokasi favorit untuk warga yang sedang ngabuburit. Sembari terapi lumpur, warga juga bisa menikmati perairan Cirebon dengan menyewa perahu. Cukup membayar Rp 5.000 per orang, tidak sedikit juga pengunjung memilih berbuka puasa di kawasan Wisata Pantai Kejawanan.

5. Waduk Setupatok
Waduk Setupatok merupakan salah satu objek wisata pilihan yang ramai dikunjungi warga pada sore hari. Beragam aktivitas warga Cirebon dilakukan di waduk buatan ini, termasuk ngabuburit.

Bahkan, tidak sedikit kaum muda Cirebon yang pacaran di Waduk Setupatok itu. Beberapa pengunjung lokal memanfaatkan waktu berbuka dengan mencuci kendaraan mereka di pinggir danau.

“Biasanya warga selepas kerja cuci motor di waduk ini sambil nunggu buka puasa baru pulang ke rumah,” kata seorang warga sekitar waduk, Garni, Selasa (14/5/2019).

6. Kota Tua

Kota Tua Cirebon selalu menjadi salah satu tempat favorit warga baik lokal maupun dari luar kota. Salah seorang pengunjung Kawasan Kota Tua Cirebon, Ani mengatakan, bangunan di kawasan Kota Tua ini menjadi tempat yang tak pernah ketinggalan untuk dinikmati saat sore hari.

“Saya bareng temen-temen biasanya ngabuburit di sini. Sambil nunggu Magrib foto-foto dulu,” kata Ani.

Dia mengatakan, belakangan kawasan Kota Tua ini semakin banyak dikunjungi terutama pada sore hari.

sumber: liputan6

Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) mempersiapkan roadmap untuk perbenihan dan perbibitan nasional untuk Presiden yang terpilih hasil Pemilu 2019. Roadmap ini diharapkan akan dijadikan satu bagian dengan roadmap pangan bagi pemerintahan mendatang, periode 2019-2024.

Ketua Umum MPPI Herman Khaeron mengatakan selain membuat  roadmap, MPPI akan  mendorong para pelaku usaha perbenihan dan perbibitan agar  bergairah. “Kalau mereka bergairah, usaha semakin banyak, kompetisinya semakin sehat, perusahaannya punya untung, rasa rasanya ketersediaan benih dan keterjangkauan petani juga semakin dekat. Benih semakin murah dan semakin dekat dengan petani,” tambahnya kepada tabloidsinartani.com pada buka puasa MPPI di Jakarta (20/5).

Kalau input produksi bagi petani semakin murah, lanjut Herman Khaeron hasilnya juga makin kompetitif dan bisa mensejahterakan. “Ini yang ingin kita bangun. Bagaimanapun, produktivitas petani sangat  bergantung pada perbenihan dan perbibitan,” katanya.

Banyak aspek yang menjadi sorotan MPPI, salah satunya adalah regulasi. Termasuk bagaimana keberpihakan program, anggaran dan regulasi negara kepada para pelaku usaha di bidang usaha perbenihan.

Kita juga berharap petani bisa mendiri dalam perbenihan. Tetapi juga bagaimana terjadi sinergi petani mandiri dangan pelaku usaha. Supaya bisa meningkatkan aksebilitas terhadap teknologi terhadap perkembangan iptek di bidang pertanian.

“Kita akan berikan rekomendasi kepada Presiden terpilih agar kedepan dapat digunakan sebagai bagian roadmap untuk mendukung ketersediaan pangan nasional. Khususnya pangan dan komoditas komoditas lainnya agar lebih kompetitif dan mensejahterakan petani,” tambahnya.

Ricky Gunawan, Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo) sangat berharap pemerintah bisa memberikan kepastian regulasi perbenihan nasional. “Kami melakukan bisnis dengan perencanaan yang memerlukan waktu, kepastian regulasi kami perlukan untuk mengembangkan bisnis, menghindari kerugian dan membantu teknologi serta kesejahteraan buat petani,” kata Ricky Gunawan kepada Sinar Tani.