HERMAN KHAERON / Wakil Ketua Komisi VII DPR RI / FPD / Dapil JABAR VIII
12Jul
![[Video] DPR RI Dukung Upaya Pemerintah Kembangkan Energi Terbarukan](http://hermankhaeron.info/wp-content/uploads/2018/07/Video-DPR-RI-Dukung-Upaya-Pemerintah-Kembangkan-Energi-Terbarukan-300x189.png)
9Jul
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menganggap bahwa pemerintah belum bisa menunaikan janji soal keadilan energi.
“Di Indonesia ini, belum tercipta keadilan energi bagi seluruh rakyat,” kata Herman kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/7/2018).
Politisi Demokrat ini menilai, belum dibangunnya infrastruktur energi ini akan menimbulkan masalah dan beban di kemudian hari jika tidak diantisipasi sedini mungkin.
“Selama ini, pembangunan infrastruktur di bidang energi ini tidak diproritaskan,” tutupnya.(yn)
22May
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak agar pemerintah segera menunjuk Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) secara definitif. Ini karena sejak Elia Massa Manik dicopot akhir April lalu, Pertamina hanya dipimpin seorang Pelaksana tugas (Plt). Padahal kewenangan Plt tidak cukup luas.
Menurut Anggota Komisi VII DPR Kurtubi, penunjukan Direktur Utama secara definitif itu penting agar kinerja perusahaan tidak terhambat. Apalagi, ke depan, Pertamina memiliki beberapa penugasan seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga dan blok minyak dan gas bumi (migas) terminasi. “Wewenang pelaksana tugas bersifat terbatas,” kata dia kepada Katadata.co.id, Kamis (17/5).
Jika pemerintah menilai Pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina saat ini, yakni Nicke Widyawati sudah tepat, Kurtubi meminta agar segera dilantik menjadi definitif. Namun, jika kurang cocok, pemerintah segera mengangkat direktur definitif lainnya.
Sementara itu, Kurtubi menilai Direktur Utama Pertamina yang baru sebaiknya mengerti sektor minyak dan gas bumi (migas) dan dari internal. “Sebaiknya bukan orang yang baru sama sekali yang butuh waktu untuk belajar. Sebaiknya orang dalam yang mengerti industri hulu dan hilir migas,” kata dia.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron juga meminta pemerintah segera menetapkan Direktur Utama Pertamina definitif. Ini penting untuk memberikan kepastian terlebih keputusan strategis seperti pengembangan investasi yang tidak bisa dilakukan Plt.
Menurutnya di aturan perusahaan BUMN telah diatur mengenai batas-batas deskripsi kerja yang bisa dilakukan Plt Direktur Utama. Alhasil, ruang gerak mereka juga tidak besar.
Khawatirnya, jika pengambilan keputusan Plt tidak sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dapat berbuntut kasus hukum. “Bahkan jika tidak sesuai dengan job description-nya, bisa saja pengambilan keputusan berurusan dengan aparat penegak hukum, kecuali jika Plt saat ini diberi kewenangan penuh oleh dewan komisaris dan pemerintah,” kata Herman.
Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menyerahkan keputusan penunjukan Direktur Utama definitif kepada pemegang saham. ” Mestinya tanya ke pemegang saham (Menteri BUMN),” kata dia.
Adapun, Menteri BUMN Rini Soemarno resmi mencopot Elia Massa Manik dari Direktur Utama Pertamina 20 April 2018. Elia tercatat baru 13 bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Pertamina itu. Posisi Elia kemudian ditempati Nicke Widyawati sebagai Pelaksana tugas dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM).
sumber: katadata
21May
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron mengatakan pemerintah belum meminta pertemuan khusus dengan DPR untuk membahas tambahan subsidi solar. Hal ini sejalan dengan pemerintah yang juga belum mengusulkan tambahan APBN melalui skema APBN Perubahan pada masa sidang baru ini.
Herman menjelaskan semula DPR memang mengimbau pemerintah agar membahas penambahan subsidi solar kepada DPR. Sebab, Solar sendiri merupakan BBM yang sistem pembayaran disubsidi menggunakan APBN yang perlu meminta pertimbangan DPR.
“Tidak ada agenda khusus yang membahas tambahan solar,” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (20/5).
Hanya saja, Herman mengatakan meski tak spesifik, masa sidang kali ini memang akan banyak membahas terkait anggaran 2019 mendatang. Ia mengatakan, mungkin saja pembahasan tambahan subsidi solar bisa dilakukan paralel dengan pembahasan anggaran 2019.
“Masa sidang ini siklus membahas anggaran 2019, baik untuk setiap KL maupun asumsi dasar makro. Jadi bisa paralel. Pemerintah juga sepertinya belum mengajukan APBN P,” kata Herman.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka opsi menambah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar menggunakan cadangan devisa. Tujuannya agar proses penyaluran subsidi lebih cepat.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syarial mengatakan jika menggunakan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) proses penambahan subsidi akan memakan waktu.Untuk itu, opsi supaya penambahan subsidi BBM, khususnya Solar bisa cepat adalah dengan menggunakan cadangan devisa.
“Itu salah satunya. Kalau yang Kementerian Keuangan nanti mekanismenya lihat seperti apa,” ujar Ego akhir pekan lalu.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan besaran subsidi yang diajukan ke Kementerian Keuangan mencapai Rp 1.500 per liter dari sebelumnya yang ada di APBN sebesar Rp 500 per liter.
Tambahan subsidi ini karena pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM jenis Premium dan Solar hingga tahun 2019. Bahkan sejak April 2016, harga dua komoditas itu juga tidak berubah. Harga Solar Rp 5.150 per liter dan Premium Rp 6.450 per liter.
sumber: republika
15May
Upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan terus dilakukan, antara lain dengan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan industri.
Salah satunya seperti di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Belum lama ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), meresmikan pembangunan IPAL Penggergajian Batu Alam dan Rumah Produksi Pemanfaatan Limbah
IPAL dan Rumah Produksi Pemanfaatan Limbah tersebut diserahterimakan kepada masyarakat sekitar, sebagai penerima manfaat langsung dari pembangunan IPAL.
Direktur Jenderal PPKL, M.R. Karliansyah menyampaikan bahwa, fasilitas tersebut dapat mengolah air limbah hasil dari pabrik penggergajian batu alam, menjadi bata ringan, sehingga tidak hanya menurunkan beban pencemaran air, namun juga memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat.
Pabrik penggergajian batu alam di Desa Cipanas ini menghasilkan air limbah sebanyak 172 meter kubik setiap harinya.
Pemanfaatan limbah
Seperti yang diinformasikan dalam laman KemenLHK pada Jumat (11/5/2018) dengan IPAL yang memiliki kapasitas 345 meter kubik, rumah produksi pemanfaatan limbah dapat menghasilkan 249 bata ringan setiap harinya, yang dapat memberikan keuntungan senilai Rp 747.000,-/hari.
Diharapkam masyarakat dapat terus meningkatkan performa rumah produksi, agar dapat menghasilkan bata ringan yang sesuai standar, sehingga dapat terus memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Desa Cipanas.
Sementara apresiasi kepada KemenLHK atas pembangunan fasilitas ini, juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, H.E. Herman Khaeron, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Begitu pula Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, yang akan mendukung distribusi produksi dari hasil pengolahan limbah. (RA/yi)
sumber: infonawacita
3May
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau mengatakan, penurunan kebutuhan energi di Batam disebabkan banyaknya pabrik atau industri yang sudah tutup. Salah satunya industri yang melakukan penutupan adalah docking atau perkapalan.
“Khususnya di industri perkapalan ini memang menurun drastis untuk seluruh kebutuhan energi. Sebanyak 120.000 tenaga kerja sudah keluar dari Batam, sehingga sangat situasional dan harus dihitung ulang secara cermat bagaimana juga terhadap kebutuhan energi yang mempengaruhi terhadap nilai pendapatan korporasi,” ujar Herman di Batam, Kepri, Minggu (28/4/2018).
Herman mengatakan PLN di Batam yang dulu tumbuh antara 7 sampai 8 persen, sekarang pertumbuhannya hanya 1,7 persen. Untuk gas di PGN pun menurun. Biasanya pertumbuhan mencapai 3 sampai 4 persen saat ini turun sekitaran 1 sampai 2 persen.
Hal itu mempengaruhi terhadap kebutuhan atau permintaan energi lainnya, termasuk juga Pertamina yang mengalami hal serupa. Penurunan ini jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 yang juga turun, artinya bahwa ada gejala bahwa sejak tahun 2016 itu terjadi penurunan pertumbuhan di sektor energi.
“Saya kira penurunan permintaan itu bukan karena persoalan turun permintaan atau konsumennya. Tetapi menurut saya ini dipengaruhi oleh pertumbuhan di PLN yang minus, dan pertumbuhan di PGN yang juga menurun. Saya kira ini juga sejalan dengan turunnya pertumbuhan di Pertamina,” imbuh politisi Partai Demokrat itu.
Herman menambahkan, perhitungan kebutuhan energi harus lebih tepat. Jangan sampai daerah yang secara linear terjadi penurunan, tetapi kuotanya dialokasikan sebesar kuota pada waktu kebutuhannya memuncak.
“Ini akan anomali dengan daerah lainnya yang betul-betul kekurangan. Tetapi di daerah ini permintaannya turun, malah kita berlebih pemenuhan terhadap energi di daerah-daerah terluar, terdepan, dan terpencil,” tutupnya.
sumber: jurnas
26Apr
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) namanya kian mencuat setelah ayahandanya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Presiden ke-6 Republik Indonesia memposisikan dirinya menjadi calon gubernur DKI dari Partai Demokrat pada 2017 lalu.
Aktivitas AHY kini semakin gencar apalagi tokoh muda itu memiliki segudang prestasi. Intensitas pertemuan dengan masyarakat menguatkan dirinya sebagai tokoh papan atas di belantara politik nasional. Ini bukan tanpa sebab. Tentu SBY bukanlah orang sembarangan sehingga mempola putranya masuk dunia politik dan keluar dari dunia kemiliteran.
Bagi AHY itu menjadi sebuah keuntungan dan kekuatan. Spanduk dan poster bergambar dirinya sudah bertebaran di seluruh pelosok negeri, tidak terkecuali di DKI dan pulau Jawa pada umumnya. Gambar dan poster AHY juga hampir ada di seluruh pulau dan provinsi.
Menurut Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, sosok AHY menjadi salah satu kader Demokrat yang dijagokan tampil dalam pilpres 2019. Herman Khaeron menyebut AHY merupakan sosok yang juga dekat dengan kalangan ulama atau kiai.
Kepada redaksi melalui saluran android, Rabu (25/4/2018), Herman Khaeron yang populer dengan sebutan Kang Hero itu menegaskan dirinya kagum dengan kekuatan fisik AHY meski harus keliling nusantara setiap pekan.
“Saya juga kagum dengan AHY yang dengan kemampuan fisik, pikiran dan kecerdasan mampu berkomunikasi. Bukan hanya kaum milenial saja, tapi dengan komunitas religius, ke pesantren, bertemu kiai, nelayan, petani,” kata Herman.
AHY saat ini sengaja turun ke lapangan sebagai langkah berkontribusi. “Kalau pun sekarang AHY sangat rajin turun ke daerah, tentu itu bentuk kontribusi anak bangsa. AHY setelah keluar dari TNI ingin terus berjuang dan berkontribusi kepada masyarakat,” kata Kang Hero.
Di sisi lain Partai Demokrat masih belum memutuskan apakah AHY akan diusung di pilpres nanti, sebab saat ini Demokrat masih mempertimbangkan dan menjalin komunikasi dengan partai lain termasuk Presiden Joko Widodo.
“Semua partai politik, tentu dengan pak Jokowi, dengan seluruh pimpinan partai. Kemarin dengan pak Wiranto. itulah sebuah realitas politik, situasinya masih cair, masih dinamis,” papar Kang Hero yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI asal dapil Jabar VIII itu.
AHY Sang Idola
Lalu, siapakah sosok AHY itu sehingga banyak mata terbelalak melihat penampilannya yang hampir mirip ayahandanya itu? Diawali dari karier militer pada tahun 1997, AHY lulus SMA Taruna Nusantara dengan predikat terbaik. Pria yang pernah menjadi ketua OSIS ini pun memperoleh medali Garuda Trisakti Tarunatama Emas. Prestasi yang ditorehkannya membuatnya semakin bertekad melanjutkan jejak sang ayah. Ia pun melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer (Akmil), Magelang.
Prestasi demi prestasi terus tercetak baik di bidang akademik, kepribadian, maupun jasmani. Lagi-lagi AHY memperoleh penghargaan Tri Sakti Wiratama pada tingkat I dan II. Hal tersebut membuatnya terpilih sebagai Komandan Resimen Korps Taruna Akademi Militer di tahun 1999.
Setahun kemudian, AHY pun lulus dengan predikat terbaik. Ia memperoleh penghargaan pedang Tri Sakti Wiratama dan medali Adhi Makayasa pada bulan Desember 2000. Belum puas dengan pendidikannya, AHY mengikuti kursus di Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri dan menjadi lulusan terbaik Combat Intel 2001.
Tahun berikutnya saat ia menduduki kursi Komandan Peleton di Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak dari jajaran Brigif Linud 17 Kostrad, AHY diberangkatkan ke Aceh untuk mengamankan daerah tersebut dari para pemberontak.
Catatan pengalaman tahun 2005, AHY berhasil menyelesaikan studi magisternya dan memperoleh gelar Master of Science in Strategic Studies dari Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University.
Di tahun yang sama pula, AHY mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Annisa Larasati Pohan awal Juli. Namun, setelah beberapa bulan menikah AHY harus meninggalkan istrinya untuk bertugas ke Afganistan sebagai pasukan PBB selama kurang lebih satu tahun.
Medio Maret 2012, AHY memperoleh 3 penghargaan sekaligus, yaitu Distinguish International Honour Graduated, Medali The Order of Saint Maurice, dan The Commandants List dari sekolah militer Angkatan Darat di Fort Benning, Georgia, Amerika Serikat (AS).
AHY kembali mencetak prestasi tahun 2015. Ia berhasil lulus dari US Army Command and General Staff College (CGSC), Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat setelah menempuh pendidikan satu tahun dengan IPK 4. Ia memperoleh lencana internasional dari Deputi Komandan CGSC Mayor Jenderal Hughes.
Selain itu, pada tahun yang sama, AHY juga meraih gelar Master of Public Administration pada John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Massachusetts AS.
Sukses di pendidikan dan militer, AHY terjun ke dunia lain. Setelah meniti karier 16 tahun di TNI Angkatan Darat (TNI AD) dengan pangkat terakhir mayor, ia bertaruh dengan kehidupan barunya. Agus memilih terjun di politik praktis dengan menjadi calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.(isur)
Sumebr: intronews
25Apr
Agus Harimurti Yudhoyono menjadi salah satu kader Demokrat yang dijagokan tampil dalam pilpres 2019. Ketua DPP Demokrat Harman Khaeron menyebut AHY merupakan sosok yang juga dekat dengan kalangan ulama atau kiai.
“Saya juga kagum dengan AHY yang dengan kemampuan fisik, pikiran dan kecerdasan mampu untuk berkomunikasi. Bukan hanya kaum milenial saja, tapi dengan komunitas religius, ke pesantren, bertemu kiai, nelayan, petani,” kata Harman di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/4/2018).
Harman menyebut AHY saat ini memang sengaja turun ke lapangan. Menurutnya hal itu dilakukan untuk berkontribusi.
“Kalaupun sekarang melihat AHY sangat rajin turun ke daerah, tentu itu adalah sebagai kontribusi anak bangsa. AHY setelah keluar dari TNI tentu ingin terus berjuang dan berkontribusi kepada masyarakat,” imbuhnya.
Meski begitu Demokrat masih belum memutuskan apakah AHY akan diusung dalam kontestasi pilpres nanti. Saat ini Demokrat masih melakukan pertimbangan dan menjalin komunikasi dengan partai lain termasuk Presiden Joko Widodo.
“Semua partai politik, tentu dengan pak Jokowi, dengan seluruh pimpinan partai. Kemarin dengan pak Wiranto. itulah sebuah realitas politik, situasinya masih cair, masih dinamis,” pungkasnya.
Kata Demokrat soal AHY Disebut Rasional Pilih Jokowi
Ketua Umum PPP Romahurmuziy menyebut Agus Harimurti Yudhoyono secara rasional lebih baik merapat ke kubu Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Demokrat menilai pilihan itu memang rasional.
“Tentu berbagai aspek menjadi pertimbangan, dan bagi Demokrat memang rasional. Artinya tadi saya mengatakan tentang pertimbangan presidential threshold, itu juga adalah rasionalitas, bagi kita juga ikut berhitung terhadap situasi politik saat ini,” kata Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat (22/4/2018).
Herman menyebut pertimbangan rasional Demokrat tak hanya secara matematis. Mereka juga akan mempertimbangkan sisi fragmatis dalam memposisikan diri pada pilpres nanti.
“Tidak bisa kemudian kita juga berhitung matematis, tetapi juga tidak bisa berhitung yang terlalu fragmatis. Tetapi harus proporsionalitas dikedepankan, bagaimana situasi politik ini. Sehingga mengambil keputusan ini tidak salah,” imbuhnya.
Sebelumnya, Romahurmuziy menilai AHY lebih baik bersama Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Menurutnya, itu akan memberi keuntungan besar bagi AHY pada pilpres 2024 nanti.
“Kalau memilih pak Jokowi maka 2024 Pak Jokowi nggak maju lagi. Sehingga peluang untuk (AHY) maju ada. Kalau milih yang lain, mereka kalau menang pun 2019 masih bisa maju, apalagi kalau kalah,” ujarnya.
sumber: detik
25Apr
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno merombak direksi PT Pertamina (Persero). Penyebab keputusan tersebut diambil, karena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.
Menanggapi hal itu, Wakil ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron melihat di era kepemimpinan Menteri Rini perombakan merupakan hal yang wajar terjadi pada perusahaan BUMN.
“sepertinya menjadi hal yang biasa di era pemerintahan saat ini gonta-ganti dan gosar geser direksi BUMN,” Kata Herman Sapaan akrabnya melalui pesan singkat kepada Kabar3.com, Jakarta, Sabtu (21/4/2018).
Selama ini kinerja Pertamina terbilang Bagus. Adapun penurunan keuntungan perusahaan menurun karena ditugasi pemerintah menjalankan penyaluran premium, solar bersubsidi, gas bersubsidi, dan BBM 1 harga.
Namun demikian, dirasa terlalu dini menyimpulkan kelangkaan BBM premium, serta bocoran minyak di balikpapan sebagai tanggung jawab penuh Pertamina. Sebab, Proses penyelidakan masih berlangsung oleh Polda Kaltim.
Lebih lanjut, Kelangkaan BBM Premium merupakan daripada keputusan pemerintah yang mengalokasikan BBM bersubsidi diluar Jawa, Madura dan Bali (Jamali)
“Sudah sejak tahun 2016 sebenarnya subsidi premium dihapus dan menjadi beban keuangan pertamina, serta digeser keluar Jamali, hanya karena harga ICP rendah, tentu pertalite masih menjadi alternatif pilihan konsumen, tetapi dengan tingginya harga minyak internasional saat ini, premium pasti akan dicari masyarakat,” Terang Herman Politisi Partai Demokrat.
“Keputusanya ada di pemerintah, pertamina hanya operator, bukan regulator,” tandasnya.
Herman juga menduga pencopot Elia bisa terkait karena tidak menjalankanya keputusan yang telah diputus oleh menteri Rini dalam Rapat Umum Pemegan Saham (RUPS) sebelumnya.
“Mungkin saja ada ketidak cocokan dengan menteri BUMN tentu hanya Bu Rini dan Pak Masa Manik yang tahu.” Pungkasnya. (Pra)
sumber: kabar3
