Website Herman Khaeron
24Jun

Masih Perlukah Bulog Ada di Negeri Ini?

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengungkapkan peranan Perum Bulog (Badan Urusan Logistik), harus ditingkatkan untuk mengatasi stabiiitas harga bahan pokok di Indonesia karena tidak ada Bulog saja harga sudah mahal, apalagi tidak ada badan ini.

“Selama harga bahan pokok tidak dikuasai nAegara melalui Bulog, maka hargapun akan terus mahal. Sebab, Bulog berperan untuk menekan harga di masyarakat, seperti beras, jika harga di pasaran tinggi, Bulog langsung melepas stocknya,” kata Herman menjelaskan soal stabilitas harga bahan pokok di Gedung DPR, Kamis (23/6).

Menurutnya, di China saja, penanganan bahan pokok langsung oleh negaranya sehingga harga di dalam negeri stabil tidak dapat dipermainkan oleh pengusaha lainnya.

Jadi, selama pemerintah belum terasa hadir untuk penanganan stabilitas harga bahan pokok, seperti harga tidak teratasi, mahal terus, maka tentunya timbul pertanyaan kemana saja pemerintahannya.

Sedangkan Direktur Pengadaan Bulog menambahkan sebenarnya ada keinginan pemerintah terutama Presiden Joko Widodo untuk menambah peranan Bulog menangani 11 komoditas bahan pangan seperti diantaranya beras, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, tetapi setelah diproses oleh salah satu menteri hanya 3 komoditas, beras, jagung dan kedelai.

sumber : tribun

Tags:
23Jun

Komisi IV Minta Pemerintah Selesaikan Kurang Bayar Pupuk Subsidi

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Komisi IV Minta Pemerintah Selesaikan Kurang Bayar Pupuk Subsidi

hermankhaeron.info – Komisi IV meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk segera menyelesaikan kurang bayar atas anggaran subsidi pupuk yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Tercatat, total kurang bayar yang belum dilunasi oleh pemerintah hampir 15 triliun rupiah. Dimana pada tahun 2014 sebesar Rp7.445.858.967.320 dan tahun 2015 sebesar Rp. 7.549.959.000.000.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan, pemerintah sebaiknya harus membuat mekanisme baru dalam proses pembayaran pupuk bersubsidi. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang setiap tahunya.

“Saya kira memang harus ada mekanisme baru terhadap pembayaran subsidi pupuk, karena ini sangat membebani terhadap subsidi,” kata Herman saat ditemui di Gedung Kura-Kura Komplek Parlemen, Rabu (22/6/2016).

Politikus Demokrat itu menyampaikan, banyak implikasi yang akan dirasakan oleh pihak pemerintah dan pihak pabrik pupuk terhadap kurang bayar tersebut. Pertama dari segi pemerintah, di mana akan ada penumpukan bunga yang berakibat terhadap penambahan nilai pembayaran yang dilakukan. 

Sehingga, kelebihan nilai tersebut dapat disalurkan kepada kegiatan yang lebih produktif yang tentunya dapat menguntungkan seluruh pihak.‎ “Ke depan, Kementan juga harus memiliki cara bagaimana supaya lebih efektif dan efisien supaya beban sekarang yang menjadi beban bunga, beban penyaluran atas keterlambatan dan kurang bayar ini lebih bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif,” ungkap dia.

Selain terjadi penambahan nilai, kurang bayar atas anggaran subsidi pupuk‎ juga akan berdampak terhadap produktifitas pabrik pupuk. Herman menilai, pabrik pupuk nasional bisa lebih berkembang untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional dan mengintervensi pasar pupuk ke depannya.

“Artinya, peluang untuk pengembangan itu besar, jangan sampai karena beban subsidi, beban kurang bayar, mekanisme pembayaran yang selalu terlambat kemudian juga pertumbuhan produksi pupuk dan pengembangan pabrik pupuk kita untuk mensuplay kebutuhan pupuk dalam negeri terhambat,” ujar Herman.

sumber: metrotvnews

 

Tags:
20Jun

DPR Tuding Menteri Susi Hanya Mencari Proyek

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
DPR Tolak Menteri Susi Beli 6 Pesawat

hermankhaeron.info –  Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, meminta Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti untuk mengikuti konstitusi terkait anggaran. Sikap Susi yang ngotot ingin membeli pesawat untuk mengawasi perairan Indonesia dituding sebagai akal-akalan untuk mencari proyek.

“Konsekuensinya kalau tidak disetujui anggaran ya kembali pada perencanaan lama. Artinya, penyesuaian tidak ada, ini juga pasti tidak akan bisa dilaksanakan (pembelian pesawat). Karena konsekuensinya harus ada pemotongan fiskal, berarti harus ada keputusan soal pemotongan anggaran,” kata Herman di Jakarta, Minggu (19/06/2016). 

Karena itu, Komisi IV DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Susi untuk tetap ngotot atau tidak terkait rencana membeli 6  pesawat.

“Kalau tidak ada anggaran, ini akan menggantung, posisinya ya terserah bu Susi. Kalau memang memahani strategisnya kemitraan yang diatur oleh konstitusi ya jalankan dong, kan lebih dari itu kan bukan soal anggaran, bu Susi lebih pada tidak menghormati forum, sikapnya seolah-olah tidak penting. Kalau menganggap DPR tidak penting ya kita tidak menganggap penting Bu Susi,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Ia menjelaskan, apa yang disampaikannya merupakan sikap 10 fraksi yang ada di Komisi IV DPR RI.

“Mau multiyeras atau apapun, anggaran kan terserap ke situ. Sementara pada sisi lain realitas masyarakat sekarang susah, susah bukan karena situasi ekonomi sama, susah karena banyak peraturan Menteri Susi yang melarang, yang terkena pelarangan itu rakyat kecil,” ujarnya. 

“Nelayan yang tidak mampu mengganti alat tangkap cantrang ke alat tangkap lain, rakyat yang kehilangan pendapatan akibat tidak boleh mengambil baby lobster. Ini banyak sekali, hampir 7000 masyarakat yang selama ini memanfaatkan, bisa hidup, naik haji dan sekolahkan anaknya dari situ, sekarang tidak boleh,” ujar Herman.

Karena kebijakan tidak boleh, kata Herman, harusnya ada afirmatif program dan anggarannya terhadap apa yang berdampak itu. 

“Ke sana dulu anggarannya. Jangan beli pesawat. Itu kan bisa dialokasikan pada angkatan laut, Polair,” imbuh dia.

Bahkan, sambung dia, keinginan Menteri Susi itu tak lebih dari mencari proyek.

“Ada urgensi yang kuat bahwa anggaran jangan dulu dipakai untuk hal-hal yang tidak penting. Pakailah pada peningkatan kesejahteraan rakyat dulu‎,” pungkas Herman.

sumber: rimanews

Tags:
17Jun

DPR Sebut Banyak Hal Ganggu Penguatan Bulog

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

hermankhaeron.info – Komisi IV DPR RI menyayangkan agenda penguatan Perum Bulog dalam menyetabilkan harga pangan terus dibiarkan menjadi wacana. Padahal permasalahan pangan terus-menerus menjadi fokus pemerintah karena menginginkan harga murah terhadap sejumlah komoditas pangan tertentu.

“Bulog di-oyo-oyo kalau ada lonjakan harga, langsung disuruh kerja, segera impor, harus memenuhi kebutuhan pasar, tapi tugas stabilitas harga dan penguatan lembaga diganggu terus,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perum Bulog dengan Komisi IV pada Kamis (16/6).

Ia melihat, gangguan terhadap Bulog datang dari oknum di lingkaran pemerintah maupun dari oknum pengusaha.

Herman mencontohkan gangguan terbaru terhadap kerja Bulog yakni rencana penghapusan raskin atau rastra dengan vocher pangan. Padahal ketika raskin terlambat, harga beras dipastikan bergejolak. Situasi akan lebih parah ketika raskin dihapuskan. “Ketimbang menghapus raskin, seharusnya prosedur penyalurannya yang terus dibenahi,” lanjut Herman.

Ia lantas mengusulkan diberlakukan paradigma baru dalam pelaksanaan penugasan Bulog dengan memanfaatkan anggaran cadangan pangan di Banggar. Ia menyebut, nilai anggaran cadangan yakni sekitar Rp 3 triliun dan dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu ketika ada masalah pangan. Ia pun meminta Bulog melakukan hitung-hitungan prediksi kebutuhan anggaran ketika ditugaskan menyetabilkan harga komoditas tertentu.

Bulog, lanjut dia, juga seharusnya tidak melaksanakan agenda pengendalian harga pangan dengan dorongan komersial. Namun mekanisme yang terbentuk mengharuskan Bulog melakukan hal tersebut. “Saya yakin, daging Rp 80 ribu itu tidak untung, tapi operasional Bulog masih ter-cover dari raskin,” katanya.

sumber : republika

Tags:
17Jun

Demokrat Gelar Mancing Berkah Bersama Wartawan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Demokrat Gelar Mancing Berkah Bersama Wartawan

hermankhaeron.info – Fraksi Partai Demokrat di DPR RI menggelar kegiatan mancing bersama wartawan berhadiah dua paket umrah. Kegiatan tersebut merupakan cara partai berlambang bintang mercy itu dalam menjalin silaturahmi dengan awak media.

“Kita silaturahmi dengan media. Menjalin dan meningkatkan kualitas hubungan mutual, karena kita saling membutuhkan. Kami mencoba cara yang bukan sekadar ngobrol. Sebaliknya, kita bersantai dengan cara memancing bersama di bulan Ramadan ini,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Edhie Baskoro Yudhoyono, Kamis (16/6/2016).

Menurut pria yang akrab disapa Ibas itu, kegiatan Mancing Berkah Fraksi Demokrat diharapkan menjadi ajang memancing energi kebaikan dan kesabaran agar semakin memaksimalkan kontribusi kepada masyarakat banyak. Bukan untuk memancing kerusuhan.

Selain itu, untuk memancing semangat kerjasama dan kebersamaan antar media dan DPR. Mengingat keduanya saling membutuhkan untuk kepentingan masyarakat.

“Agar kita saling menjaga, karena media dan DPR saling membutuhkan. Wartawan butuh berita, kita juga, dalam banyak pekerjaan kita, butuh pemberitaan. Itu makna kedua,” katanya

Terakhir, sambung putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, kegiatan tersebut diharapkan mampu memancing rasa peduli, bekerja keras, dan memaksimalkan pengabdian.

“Ini sejalan dengan pesan Ketua Umum kita Pak SBY dan tagline partai, Demokrat Peduli dan Beri Solusi untuk Rakyat Lebih Sejahtera,” ujarnya.

Kegiatan memancing yang digelar di pemancingan Jagawana, Cipondoh, Kota Tangerang itu diikuti sejumlah wartawan cetak, online, televisi, dan radio, baik nasional maupun daerah. Kemudian, pimpinan dan angota Fraksi Demokrat, tenaga ahli serta staf sekretariat Fraksi Demokrat.

Sebelum lomba dimulai, Ibas memimpin pelepasan 500 ribu bibit ikan ke Situ Cipondoh. Disusul pimpinan Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto (Sekretaris Fraksi), Anton Sukartono Suratto, Wahidin Halim, Herman Khaeron, Dede Yusuf, Sartono Hutomo, dan lainnya.

Para Srikandi Demokrat (sebutan anggota parlemen perempuan Demokrat) seperti Dwi Astuti, Erma Suryani Ranik dan Vivi Sumantri juga ikut melepaskan bibit ikan.

500 ribu bibit ikan yang dilepas ke situ difasilitasi Herman Khaeron. Sementara pemancingan dan rumah makan disediakan Wahidin Halim.

Usai lomba, kegiatan dilanjutkan buka puasa bersama di RM Jaga Rawa dan Salat Maghrib berjamaah, serta pengumuman pemenang lomba. Sejumlah hadiah diraih staf sekretariat. Sedangkan kategori perolehan ikan terberat diraih Novi dari Radio Cakrawala dan Wening, fotografer zonalima.com.

Doorprize utama berupa dua tiket umrah (berlaku masing-masing untuk dua orang tanpa batas waktu) dimenangkan Syafri Ali dari Pikiran Rakyat dan wartawan Banten Pos. Hadiah diserahkan oleh Ibas, sedangkan paket umrah kedua diberikan Wahidin Halim.

“Semoga menjadi berkah, untuk yang menerima dan kita semua,’’ kata Wahidin Halim. 

sumber: okezone

Tags:
15Jun

Mahasiswa Perlu Jadi Kader Empat Pilar Kebangsaan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Mahasiswa Perlu Jadi Kader Empat Pilar Kebangsaan

hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Herman Khaeron mengatakan para mahasiswa layak untuk diangkat sebagai kader Empat Pilar.

Ia mengatakan, tugas kader Empat Pilar itu, turut serta dalam menyampaikan makna dari Empat Pilar kepada masyarakat umum. Karenanya, ia pun getol melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, terutama kepada kalangan anak muda.

Kaum muda sebagai generasi penerus bangsa akan melanjutkan cita-cita Indonesia di masa depan. Sehingga, Empat Pilar Kebangsaan sangat tepat disosialisasikan kepada generasi muda tersebut.

“Kalau untuk generasi tua kan sudah pernah mendapatkan materi penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dan juga materi Pendidikan Moral Pancasila (PMP),” katanya kepada wartawan, Selasa (14/6/2016).

Meski, menurutnya, sasaran sosialisasi Empat Pilar lebih cocok kepada kalangan anak muda, namun generasi tua pun tetap harus diingatkan tentang wawasan dan makna dari keempat pilar tersebut. “Penggalangan pelaksanaan Eempat Pilar memang seyogyanya dilakukan diberbagai segmen,” katanya.

Menurutnya, dengan merekrut kader Empat Pilar dari kalangan anak muda, baik itu mahasiswa maupun pelajar merupakan salah satu hal yang sangat menarik. Hal tersebut, tidak menutup kemungkinan akan lebih meningkatnya antuasiasme para mahasiswa dan pelajar untuk mendalami Empat Pilar Kebangsaan.

Terlebih, ditengah derasnya perkembangan zaman dan budaya luar yang masuk, membuat generasi muda seakan lupa dengan jati diri bangsanya. “Ini kita harus jadikan sebuah memontum yang tepat, supaya pelajar atau mahasiwa lebih tertarik dengan pancasila dengan berbagai caranya,” tandasnya.

sumber: fokusjabar

Tags:
15Jun

Reklamasi di Pelabuhan Cirebon Akhirnya Disegel

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

hermankhaeron.info – Proyek reklamasi untuk dok (galangan kapal) PT Gamatara Trans Ocean Shipyard di Pelabuhan Cirebon yang diduga melanggar sejumlah ketentuan, akhirnya disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyegelan dilakukan, setelah Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron dan Dirjen Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani, melakukan inspeksi mendadak ke proyek tersebut, pada Jumat 27 Mei 2016 lalu. Sejumlah pelanggaran yang ditemukan saat sidak yakni pengurusan dokumen UKL/UPL, baru ditempuh oleh PT Gamatara setelah reklamasi dilakukan.

Dugaan pelanggaran lain yakni perbedaan luas areal yang direklamasi. Reklamasi yang dilakukan tidak sesuai dengan areal yang diizinkan. Dari luas areal 4 hektare yang diajukan izinnya, namun kenyataannya areal yang direklamasi mencapai lebih dari 5 hektare.

Herman Khaeron menyatakan, pihaknya menempatkan tim pengawas di sana, begitu proyek reklamasi itu disegel sejak sepekan lalu.

“Lokasi yang melanggar luasan yang dimintakan izinnya, sudah disegel. Begitu juga akses jalan yang semestinya tidak ada. Jadi ada dua segel di sana,” kata Hero yang ditemui seusai menghadiri sosialisasi empat pilar kebangsaaan di Cirebon, Senin 13 Juni 2016 malam.

Ia mengungkapkan, izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang dimiliki PT Gamatara Trans Ocean Shipyard yang ada saat ini, merupakan izin amdal yang terintegrasi dengan Pelabuhan Cirebon. Namun, izin amdal reklamasi galangan kapalnya sendiri tidak ada.

“Seharusnya ada rencana kerja tindak lanjut dari reklamasi masing-masing blok itu yang harus dikaji, apakah berdampak terhadap lingkungan atau tidak, berdampak terhadap pendapatan masyarakat atau tidak. Itu yang harus dilakukan,” ujarnya.

Setelah penyegelan, pihaknya akan melakukan tindakan selanjutnya yakni melalui tim penyidik akan disusun mengenai jenis pelanggaran dan sanksi yang akan diberikan.

PROYEK reklamasi untuk dok (galangan kapal) PT Gamatara Trans Ocean Shipyard di Pelabuhan Cirebon yang diduga melanggar sejumlah ketentuan, akhirnya disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komisi IV DPR RI menempatkan tim pengawas di lokasi tersebut, begitu proyek reklamasi itu disegel sejak sepekan lalu.*

PROYEK reklamasi untuk dok (galangan kapal) PT Gamatara Trans Ocean Shipyard di Pelabuhan Cirebon yang diduga melanggar sejumlah ketentuan, akhirnya disegel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komisi IV DPR RI menempatkan tim pengawas di lokasi tersebut, begitu proyek reklamasi itu disegel sejak sepekan lalu.*

Menurut dia, akibat reklamasi yang tidak memperhatikan dampak lingkungan akan berpotensi terjadinya banjir rob di kampung pesisir. Pengurukan yang dilakukan akan menyebabkan naiknya air laut, arus pun berbelok mengarah ke pemukiman yang ada di sekitarnya.

Ia menegaskan, mendukung pembangunan, selama itu dilakukan sesuai dengan aturan dan berdampak positif bagi masyarakat. “Reklamasi ini harusnya tidak merugikan dan berdampak baik terhadap lingkungan dan masyarakatnya,” ujarnya.***

sumber : pikiran-rakyat

Tags:
14Jun

Pak Jokowi, Ini Ada Tantangan dari Anak Buah SBY

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Pak Jokowi, Ini Ada Tantangan dari Anak Buah SBY

hermankhaeron.info – Politikus Partai Demokrat (PD) Herman Khaeron menantang pemerintahan Joko Widodo untuk bisa berbuat lebih baik ketimbang 10 tahun era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Herman, tak semestinya pemerintahan saat ini selalu menyalahkan era SBY.

Herman mengatakan, saat SBY naik sebagai presiden menggantikan Megawati Soekarnoputri, kondisi perekonomian Indonesia justru lebih parah dari saat ini. Namun, kata Herman, saat itu SBY tak pernah menyalahkan era Presiden Megawati.

“Tapi Pak SBY memperbaikinya selama sepuluh tahun dan tak pernah mau menyalahkan karena pemerintahan sebelumnya sudah melandaskan sesuatu yang menurut saya tidak ada yang bertujuan jelek. Semua tujuan pemerintah baik, tinggal bagaimana pengelolaan saat ini dan selanjutnya,” katanya di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (13/6).

Sebaliknya, lanjut wakil ketua Komisi IV DPR itu, saat SBY menyerahkan kekuasaan kepada Jokowi -sapaan Joko Widodo- justru kondisi perekonomian sedang bagus. Buktinya,  pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mendekati USD 4 ribu per kapita per tahun.

Karenanya, anak buah SBY di Partai Demokrat itu mengingatkan pemerintahan saat ini agar tidak selalu menyalahkan pendahulunya. Sebab, kondisi saat ini merupakan tanggung jawab pemerintahan sekaran.

“Kalau dipersoalkan masa lalu, apakah setelah menyalahkan SBY, terus menyalahkan menyalahkan Megawati lalu Gus Dur, Habibie dan terakhir menyalahkan Bung Karno dan Bung Hatta? Ini jangan jadi kebiasaan,” tegasnya.

Karenanya Herman mengharapkan pemerintah saat ini bisa menunjukkan kinerja dan prestasi. Ia menegaskan, tidak fair jika pemerintahan saat ini selalu menyalahkan masa lalu.

“Manusia punya kelebihan dan kekurangan, tapi jangan selalu menyalahkan. Justru tunjukkan bahwa pemerintahan ini mampu mengelola negara ini. Pemerintah sekarang ini kok kesannya selalu mengklaim sesuatu yang menjadi keberhasilannya tapi kemudian melempar pada setiap kesalahan. Tidak fair dan masa depan itu bergantung pada masa ini,” jelasnya.(fas/jpnn)

sumber : jpnn

Tags:
14Jun

Herman Khaeron: Harga Daging Liar, Salah Banget Kalau Salahkan SBY

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

hermankhaeron.info – Sangat salah jika ada pihak yang menyalahkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY (2004-2014) atas kenaikan harga daging sapi yang tidak terkendali saat ini .

Hal itu dikatakan politikus Partai Demokrat yang menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron.  Dia mengklaim, justru pemerintahan SBY berhasil menata swasembada lima komoditas pangan pokok yaitu beras, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula.

Roadmap swasembada pangan di era SBY, lanjut Herman, dievaluasi setiap tahun. Secara khusus untuk daging sapi dan kerbau, ada sensus yang dilakukan pada tahun 2011 sehingga kemampuan dalam negeri untuk memenuhi permintaan dan juga berapa jumlah daging yang harus diimpor, sangat terukur. Hitungannya, setiap tahun pasar butuh pasokan daging sapi kurang lebih 500.000 ton.

“Kemajuannya jelas, setiap tahun impor turun terus dan hanya pada waktu-waktu tertentu ada tambahan impor. Itupun terbatas karena tujuannya swasembada,” kata dia, dalam pernyataan pers, Senin (13/6).

Menurut Herman, kenaikan harga daging sapi saat ini agak sulit terkendali. Kenaikan itu bukan hanya terjadi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, tetapi sejak tahun lalu selalu berfluktuasi naik di atas harga wajar. Hal itu membuat para pedagang sapi sempat melakukan aksi mogok, bahkan memaksa Bareskrim Mabes Polri turun tangan.

“Justru saat ini fokus pemerintahan di bidang pangan hanya pada padi, jagung, dan kedelai, sehingga pencapaian swasembada daging sapi renstranya tidak jelas lagi dan impor sangat terbuka bebas. Ironisnya justru harga tidak stabil dan relatif stabil pada harga yang tinggi,” lanjut dia.

Karena itu dia tegaskan, pemerintahan Jokowi tidak tepat menyalahkan pemerintahan sebelumnya karena berlakunya harga saat ini tergantung pada bagaimana pemerintah Jokowi mampu mengelola komoditas pangan pokok dan strategis.

“Sangat tergantung bagaimana pemerintah mengelola pangan pokok dan strategis dengan baik, dengan tidak mengabaikan spirit swasembada,” pungkasnya. [ald]

sumber : rmol

Tags: