Sayangilah alam kita, karena pasti Allah akan menganugerahkan kita kebaikan – kebaikan baik di duni maupun di akhirat kelak dan mulailah dari sekarang, supaya Rahmat Allah segera pula di dapat.
11Oct
10Oct
hermankhaeron.info – “Kalau pengangguran meningkat berarti ada penurunan pendapatan masyarakat. Survival masyarakat dalam kehidupannya juga akan turun, dan jika turun maka daya belinya juga turun. Apabila daya beli menurun maka berdampak pada penurunan aspek konsumsi domestik. Padahal itu penting, karena hampir 50 persen dari penopang pertumbuhan adalah dari sektor konsumsi.”
Keterangan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron di Jakarta,Minggu (8/10) yang mengatakan pertumbuhan ekonomi era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih tinggi ketimbang era Presiden Jokowi.
Herman menjelaskan ada empat faktor penopang terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni investment, Government spending, consumption, dan kinerja ekspor.
“Keempat aspek inilah yang menentukan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di era Presiden SBY, pertumbuhannya itu rata-rata 6 sampai 7 persen. Pertumbuhan sekarang rata-rata 4,5 sampai dengan 5 persen. Apakah pertumbuhan yang sebesar ini memadai?,” jelasnya.
Menurutnya saat ini pemerintah harus memperhatikan usia produktif dan angkatan kerja yang terlampau besar. “pertumbuhannya tidak cukup memadai untuk menampung ruang kerja dari pertumbuhan angkatan kerja yang ada, maka hal itu akan menyebabkan meningkatnya pengangguran,” paparnya.
Untuk itu DPR, imbuhnya, mengingatkan bahwa Pembangunan infrastruktur penting, tetapi membangun kebutuhan dasar rakyat itu jauh lebih penting. “Supaya rakyat bisa survive, dan supaya daya beli rakyat mampu untuk menghidupi sandang, pangan dan papannya,” terangnya.
Herman juga menekankan infrastruktur juga akan meningkatkan berbagai aspek lainnya. Infrastruktur harus dibangun menjadikan sebuah connectifity dari daerah produksi kepada daerah produsen atau dari kemampuan sumber daya yang ada menjadi penopang kinerja ekspor.
“Ini pemikiran yang sederhana. Ketika seluruh instrumen itu menjadi kontra produktif, maka yang akan terjadi adalah pertumbuhan yang akan terhambat, daya beli masyarakat akan turun, dan pada saat itulah masyarakat tidak akan survive dalam kehidupannya. Situasi ini tidak akan dapat dijawab dengan mudah,” pungkasnya.
sumber: tangkasnews
9Oct
hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi VII, Herman Khaeron meminta presiden untuk membaca laporan Badan Pusat Statistik triwulan II yang menjelaskan pernurunan daya beli masyarakat telah terjadi.
Menurutnya, laporan tersebut bukanlah sebuah serangan politik Kepala BPS, melainkan hasil laporan resmi survei yang dilakukan lembaga tersebut.
“Laporan BPS triwulan II menyampaikan bahwa terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Ini bukan wacana persoalan politik, tetapi memang ini laporan pada triwulan II tahun 2017,” ujar Herman dalam diskusi bertajuk ‘APBN 2017 dan Polemik Daya Beli?’ di DPR, Senayan, Kamis (5/10).
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo membantah adanya penurunan daya beli masyarakat. Menurut Jokowi yang terjadi bukanlah penurunan daya beli melainkan pola belanja masyarakat yang berubah, dari offline menjadi online. Bahkan, Jokowi menilai tutupnya sebuah toko bukan karena tidak ada yang membeli, melainkan kalah bersaing dengan toko online.
Jokowi membuktikan, adanya perubahan pola transaksi itu bisa dilihat dari meningkatnya jasa kurir sebesar 130 persen sampai akhir September ini.
sumber: rmol
9Oct
hermankhaeron.info – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai daya beli masyarakat mengalami penurunan lantaran kesulitan mencari pekerjaan dan terjadinya fluktuasi harga di luar jangkauan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan daya beli masyarakat.
“Hal itu saya rasakan betul saat saya turun ke daerah. Jangankan untuk membeli sandang atau papan, untuk memenuhi kebutuhan pangan pun agak sulit. Artinya, dua hal itulah yang menjadi persoalan di masyarakat saat ini,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (7/10/2017).
Dijelaskan Anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut bahwa kondisi seperti itu sangat kental terasa sewaktu ada kejadian insidentil seperti penjualan beras untuk orang miskin (raskin) atau beras sejahtera (Rastra) yang ditunda selama tiga lantaran perbaikan data (ulang). Para penerima raskin itu hanya mampu membeli raskin sebanyak dua (2) kg dari harga Rp 1.600/kg dibanding jatah lima (5) kg.
Hal itu, berarti penerima raskin itu juga mengurangi konsumsinya. Selain itu, juga terjadi fluktuasi penjualan motor dan pemakaian listrik.
sumber: netralnews
6Oct
hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron berharap pemerintah memberikan kepastian meningkatnya daya beli masyarakat di tengah penurunan sekarang ini. Dimana pertumbuhan ekonomi yang baik harus diikuti dengan daya beli yang meningkat.
“Pertumbuhan itu ditentukan 4 faktor; investasi, ekspor, konsumsi domestik dan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi juga harus sesuai target,” tegas Herman Khaeron dalam diskusi ‘APBN 2017 dan Polemik Daya Beli?’ bersama anggota PKS Ecky Awal Mucharam di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Politisi Demokrat menyontohkan harga beras untuk Raskin Rp 1.600,- , tapi akibat didata ulang antara Januari, Februari dan Maret 2017, ini yang antara lain berdampak kepada berkurangnya daya beli, dan atau masyarakat membeli beras yang lain.
Sementara itu Ecky Awal Mucharram menilai jika APBN itu bukan masalah marketing. Sebab, kalau salah satu angka saja bisa berdampak luas bagi perekonomian nasional.
“Target pertumbuhan ekonomi dalam RPJM sebesar 7 %, tapi faktanya 5,2 % tapi target ini sampai sekarang tidak pernah dikoreksi. Kalau begitu APBN itu milik siapa?” katanya mempertanyakan.
Pajak juga demikian. Pada awalnya untuk menutupi defisit anggaran dengan kebijakan tax amnesty, namun gagal karena tax amnesty tidak mencapai target. Sehingga pajak yang masuk lebih banyak dari pajak pertambahan nilai (PPN).
“Jadi, memang ada yang salah dengan sistem perpajakan kita,” tambahnya.
Demikian halnya dengan dana desa kata Ecky, terlalu banyak melibatkan orang.
“Masak ada kepala desa sampai lima kali sebulan di datangi Pemda. Ini kan menyedihkan,” pungkasnya. (icl)
sumber: teropongsenayan
6Oct
hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron menegaskan bahwa jawaban pemerintah atas isu penurunan daya beli masyarakat seharusnya dijelaskan oleh institusi resmi sehingga tidak menjadi isu politik.
Menurutnya, melalui penjelasan dari institusi resmi maka persoalan penurunan daya beli bisa dipahami masyarakat. Artinya, pemerintah harus mengeluarkan data resmi sehingga menghindari salah persepsi terkait isu tersebut.
“Tentu kalau pun ada bantahan semestinya BPS memberi penjelasan pula,” ujar Herman dalam acara Dialektika Demokrasi bertajuk APBN 2017 dan Polemik Daya Beli Masyarakat, di Gedung DPR, Kamis (5/10/2017).
Dia mempertanyakan bagaimana bisa pergeseran tren belanja offline ke onlinesebagaimana dikatakan Presiden Jokowi merupakan salah satu penyebab penurunan daya beli yang berdampak pada penutupan gerai belanja. Padahal, ujarnya, pergeseran itu seharusnya tidak memengaruhi daya beli dan pertumbuhan ekonomi.
Dia juga menyebutkan bahwa isu daya beli yang tengah menjadi wacana bukan merupakan persoalan politik yang disuarakan oleh mereka yang berada di luar pemerintahan.
Penurunan daya beli itu sendiri, lanjut Herman, memang benar-benar terjadi. Bahkan, penurunan daya beli tersebut sudah berdampak pada penutupan sejumlah gerai-gerai unit usaha tertentu.
Herman mengatakan saat ini rakyat memang sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari.
“Jangankan untuk membeli kebutuhan papan, untuk pangan atau sandang saja agak sulit. Rakyat sedang susah jangan ditutupi dengan sesuatu yag menjadikan lebih susah,” ujar Herman.
sumber: bisnis.com
6Oct
hermankhaeron.info – Saat ini perekonomian dinilai belum bergerak menuju kata membaik. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan setidaknya ada dua hal utama yang menjadi penyebabnya.
“Jangankan untuk membeli sandang dan papan, untuk pangan pun saja sulit. Dan tentu ada dua hal yang menjadi persoalan di masyarakat saat ini, yaitu sulitnya mencari pekerjaan dan terjadinya fluktuasi harga yang di luar jangkauan,” ujarnya dalam sebuah diskusi di gedung DPR RI, Kamis (5/10/2017).
Seperti contoh beras raskin yang harga tebusnya di masyarakat mencapai Rp 1.600 per kilogram. Tetapi karena adanya pendataan ulang, dari bulan Januari hingga Maret tak dapat tersalurkan.
Ternyata fakta yang ada di lapangan, walau sudah disubsidi tapi masyarakat banyak yang tak mendapatkan harga yang seharusnya. Hal ini menyebabkan menurunnya nilai beli masyarakat, seperti contoh biasanya satu orang biasa membeli 5 kilogram beras, menjadi 2 kilogram saja.
Tak hanya itu, contoh lain daya beli secara faktual menurun terjadi pada pembelian sepeda motor yang meledak dalam beberapa tahun belakangan, tetapi sekarang menunjukan grafik penurunan.
“Menurut data Gaikindo sepeda motor juga mengalami penurunan pembelian, dan diikuti oleh penutupan beberapa gerai maupun ritel,” pungkas Herman.
sumber: kabar3.com
6Oct
hermankhaeron.info – PT Freeport Indonesia menyetujui skema divestasi saham 51 persen yang ditawarkan Pemerintah RI dengan jaminan perjanjian stabilitas investasi untuk keberlangsungan tambangnya, pasca status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Kalangan anggota DPR mendukung tawaran pemerintah itu terhadap Freeport.
“Disvestasi itu kan seutuhnya menjadi milik negara, 51 persen harus menjadi kepemilikan negara supaya negara memiliki keputusan di dalam mengambil kebijakan yang strategis atas Freeport,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Kamis, 5/10).
Selain itu demi mengakomodasi keinginan Freeport, pemerintah menyiapkan payung hukum berupa RPP. Pembahasan RPP melibatkan Freeport dan lintas kementerian.
Herman mengaku pihaknya akan berdiskusi dengan seluruh anggota Komisi VII. Langkah ini diambil agar menghasilkan keputusan yang tepat untuk masalah tersebut.
“Kami belum bisa berbicara banyak ini harus di diskusikan dulu,” pungkas politisi Partai Demokrat ini. [rus]
sumber: rmol
5Oct
hermankhaeron.info – Fraksi Partai Demokrat di DPR melakukan rotasi sejumlah kadernya di pimpinan DPR. Salah satu yang digeser adalah Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron.
Partai besutan SBY itu menunjuk Herman Khaeron sebagai Wakil Ketua Komisi VII untuk menggantikan Mulyadi. Sementara, Mulyadi sendiri dipindah ke Komisi III DPR RI.
Herman Khaeron mengatakan bahwa penunjukannya sebagai Wakil Ketua Komisi VII merupakan tugas besar yang harus dilakukannya untuk menuju kedaulatan pangan dan energi.
“Dua-duanya memiliki road map yang sama menjadi tujuan negara. Dan dua-duanya sama menjadi hajat hidup bangsa. Saya kira penugasan ini dari fraksi atau pimpinan partai kepada saya di komisi VII DPR RI ini juga sama seperti apa yang ada di komisi IV DPR,” tukas Herman di Jakarta, Rabu (4/10).
Dengan ditunjuknya sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman mengaku bahwa dirinya akan menunjukan sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat untuk negeri ini.
“Prinsip bahwa tetap seperti yang sudah digariskan dalam uu 18 tahun 2012 Adalah menuju kedaulatan kemandirian dan ketahanan dan keamanan pangan. Ini juga sejalan dengan tugas kami di komisi VII menuju terhadap kedaulatan energi. Dan energi ini menjadi sebuah cita-cita masa depan,” pungkasnya.
sumber: jitunews
