Website Herman Khaeron
6Jul

Legislator Minta Adhi Karya Kerja Sesuai SOP

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Legislator Minta Adhi Karya Kerja Sesuai SOP

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI angkat bicara terkait dengan insiden jebolnya tandon air proyek LRT Jabodebek di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Komisi VI DPR RI meminta agar PT Adhi Karya persero selaku kontraktor dapat berpegang teguh terhadap standar operational prosedur dan K3 yakni Keamanan Keselamatan Kerja.

“Harus berpegang teguh terhadap standar operasional prosedur dan K3 (Keamanan Keselamatan Kerja) serta penuhi segala kualifikasi pekerjaan sesuai speknya,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron kepada awak media, Jumat,(1/7/2022).

Herman Khaeron juga mendukung agar pihak kepolisian dapat mengusut tuntas kejadian insiden jebolnya tandon air tersebut. Sebab, Herman Khaeron, setiap pekerjaan memiliki standarisasi.

“Setiap pekerjaan ada standarisasinya, sudah benar kepolisian agar mengusut tuntas kejadian ini, dan ditemukan dimana masalahnya agar tidak terjadi kembali kedepanya,” pungkas Politikus Demokrat ini.

Sebelumnya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk buka suara merespons peristiwa tandon air proyek LRT Jabodebek di Jalan Rasuna Said jebol. Selaku kontraktor proyek LRT Jabodebek, Adhi Karya turun tangan mengatasi masalah tersebut.

Melalui, Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, Farid Budiyanto, menjelaskan jika proses penyelidikan terhadap persitiwa itu masih sedang berlangsung.

Sumber: kedaipena

Tags:
6Jul

Turun ke Kantong-kantong Warga, Hero Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
HERMAN KHAERON

Sosialisasi mengenai 4 Pilar Kebangsaan yakni Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika terus menerus digencarkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR-RI) Komisi VI Fraksi Partai Demokrat (PD), DR Ir H Herman Khaeron MSi.

Dalam kunjungannya kali ini, Hero –sapaan akrabnya- melaksanakan sosialisasi 4 pilar bersama dengan Komunitas Kicau Mania, Komunitas Pertanian, dan Perikanan yang berlokasi di GOR Desa Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Sabtu (2/7) yang lalu.

Hero mengatakan, kunjungan kali ini berbeda daripada kunjungan biasanya. Di mana, dahulu ia sering undang masyarakat untuk mengikuti sosialisasi di hotel tertentu, kali ini ia datangi langsung masyarakat.

“Saya sekarang mengubah cara saya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi 4 pilar. Saya masuk ke daerah-daerah. Yang biasanya saya mengundang kegiatan di hotel. Sekarang saya ke daerah. Karena saya ingin mendekatkan program 4 pilar ini ke masyarakat,” ujar Hero.

Sebelumnya juga, ia telah melaksanakan kegiatan serupa di Perumahan Galunggung Regency dengan mengundang para milenial dan forum RW pada Jumat (1/7) lalu. Dalam kesempatan itu, Hero juga turut didampingi Sekretaris DPD PD Jabar M Handarujati Kalamullah dan Anggota DPRD Kota Cirebon Dian Novitasari dan R Endah.

“Mudah-mudahan pola ini lebih efektif ke masyarakat. Dibandingkan harus masyarakat yang diundang. Jadi masyarakat yang kita datangi. Tentu konteksnya tetap 4 pilar kita tanamkan dalam pemikiran para anggota komunitas ini,” ungkapnya.

Menurutnya, 4 pilar yang terdiri dari UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI tetap harus dijaga bersama, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa dijaga tetap berdiri dan tegak. Bahkan, persatuan dan keadlian juga bisa dijaga.

“Pertanyaannya bagus-bagus. Kita harapkan penanaman 4 pilar itu bisa dilakukan dan diterapkan secara kuat oleh para anggota komunitas,” lanjutnya.

Terkait alasan pemilihan para komunitas tersebut, Hero menjawab bahwa satu per satu ia ingin ia jaring dan berikan pemahaman 4 pilar. Apalagi setelah sebelumnya komunitas seperti UMKM, Industri, LSM, hingga hotel telah terjaring.

“Komunitas lainnya juga kita akan jaring lebih lanjut. Saya kira entitas masyarakat harus kita jaring. Kita harapkan semua itu terjaring agar pemahamannya lebih merata,” tutupnya. (jrl/opl)

sumber: radarcirebon

Tags:
6Jun

Komisi VI DPR Khawatir Garuda Akan Bernasib Sama seperti Merpati Nusantara: Kuncinya di PKPU

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Komisi VI DPR Khawatir Garuda Akan Bernasib Sama seperti Merpati Nusantara- Kuncinya di PKPU

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, khawatir jika Garuda Indonesia tak dapat diselesaikan secara baik dalam proses menggugat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka nasibnya akan sama seperti Maskapai Merpati Nusantara.

“Ya karena ini kan kuncinya di PKPU, akan sama statusnya seperti ini, dan ini akan terjadi di banyak BUMN,” kata Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (30/5/2022).

Dia mengatakan ada BUMN yang memang sudah tidak memberikan gaji yang rutin.

“Nah ini yang menurut saya harus diperhatikan begitu. Jangan kemudian fokusnya hanya mengedepankan BUMN yang untung besar, survive, tapi sisi lain kan ada persoalan,” kata dua.

Politisi Partai Demokrat itu mencontohkan bagaimana Pertamina yang masuh bisa memepertahankan harga di bawah rata-rata tanpa mengorbankan kompensasi kepada para pekerjanya.

“Artinya masih banyak yang tidak selesai. DPR mengajak Kementerian BUMN menyelesaikan persoalan ini,” ujar dia.

Diketahui, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan memperpanjang tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga tanggal 20 Juni 2022.

Hal tersebut usai pihak Garuda Indonesia mengajukan permohonan dengan pertinbangan verifikasi klaim yang masih berlangsung, mekanisme rencana perdamaian yang masih didiskusikan lebih lanjut dengan para kreditur perseroan, sekaligus mengakomodir permintaan dari beberapa kreditur.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan perpanjangan PKPU akan memberikan kesempatan yang lebih optimal bagi Garuda dan segenap kreditur termasuk lessor dalam mencapai kesepakatan bersama.

sumber: tribun

Tags:
10May

Herman Khaeron: Utang BUMN Ganggu Cash Flow Koorporasi

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron- Utang BUMN Ganggu Cash Flow Koorporasi

Utang pemerintah kepada sejumlah BUMN energi, BUMN karya, BUMN kesehatan dan BUMN pertanian tembus ratusan triliun.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyampaikan pemerintah harus segera melunasi utang-utangnya kepada BUMN tersebut. Pasalnya, banyak BUMN yang meminjam uang dari pihak ketiga untuk menutup defisit mereka.

“Utang Pemerintah kepada BUMN memberatkan operasional BUMN dan mengganggu cashflow koorporasi, belum lagi beban bunga yang ada sebagian BUMN menjadi tanggunganya karena harus ditalangi pinjaman komersial kepada bank,” kata Herman Khaeron kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/4).

Legislator dari Fraksi Demokrat ini menambahkan jika pemerintah lambat membayarkan utangnya kepada BUMN maka BUMN akan kesulitan untuk menanggung utangnya.

“Dampaknya juga BUMN lambat melakukan pembayaran kepada pihak ketiga,” imbuhnya.

Disinggung mengenai sejumlah data utang pemerintah kepada BUMN ini, Herman membenarkan hal tersebut lantaran utang-utang pemerintah itu merupakan tugas dari pemerintah

“Betul, itu hutang perintah kepada BUMN yang mendapat subsidi dan penugasan,” tutupnya

sumber: rmol

Tags:
7Apr

Komisi VI Pertanyakan Strategi PT RNI Sebagai ‘Holding’ ID Food

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Komisi VI Pertanyakan Strategi PT RNI Sebagai ‘Holding’ ID Food

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menanyakan kesiapan langkah PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ke depannya sebagai holding dari ID Food. Termasuk sektor yang menjadi fokus dan bertanggung jawab ke industri sapi atau gula. Melihat banyaknya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah holding ID Food, dan spesifik mengerjakan industri yang berbeda-beda.

“Kalau RNI menjadi holding ID Food, usahanya RNI itu apa? Jika fokus di gula, sayapun menanyakan bagimana langkah strategis ke depan. Kalau mau ngomongin stabilitasi harga, ya sekarang harga gula sedang naik. Makanya saya tanya, kalau RNI mau fokus pada retail, apa yang bisa dilakukan. Apa perlu ada intervensi terhadap pasar, ini semua belum terjawab,” kata Herman usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau PT Pabrik Gula Rajawali II (PG Jatitujuh) di Majalengka, Jawa Barat, Selasa (5/4/2022).

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, kemampuan penguasaan pasar yang dilakukan RNI, tidak dikuasai berikut dengan stok yang dijual. “Melihat strategi PT RNI untuk korporasi negara selain melaksanakan kegiatan komersial, jika fungsi PT RNI sama saja dengan swasta pada umumnya, maka tetap harga di pasar masih sangat tergantung sama harga pasar. Sebabnya, akan terjadi pasar persaingan sempurna, serta instabilitas harga yang dipengaruhi terhadap terintegrasinya harga pada lonjakan harga internasional,” pungkasnya.

Herman menambahkan, perlu dilakukan revitaliasi pabrik hingga industri gula. PT RNI harus melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih tegas. “Misalnya, seperti revitalisasi pabrik gula. Saya menanyakan, ada berapa pabrik gula yang masih hidup? Apalagi PT Rajawali di Majalengka ini sekaligus menghidupkan PT Rajawali yang ada di Indramayu. Perlu diingat, pernah ada kasus tahun 2016 hingga di-police line dengan Kementerian Perdagangan. Alasannya? Karena tidak sesuai dengan keamanan pangan. Di satu sisi, rakyat juga menunggu harga jualnya, sehingga pabrik di-reprocessing pada waktu itu,” tegas Herman.

Legislator dapil Jawa Barat VIII ini pun 100 persen mendukung keberadaan pabrik gula di Majalengka dan Indramayu. Namun perlu adanya kolaborasi antara PT RNI dengan masyarakat setempat. Ia menambahkan, keberadaan PT RNI jangan sampai tidak menguntungkan masyarakat di sekitarnya. “PT RNI perlu memperhatikan masyarakat di sekitarnya. Tidak ada lagi bentrokan antara PT RNI dengan rakyat. Rakyat juga siap menjadi mitra kerja yang baik. Asal diberikan kejelasan dan masa depan terjamin,” tandas Herman.

Di sisi lain, Herman mengkritisi keberadaan kawasan pabrik dan lahan PT RNI di Majalengka yang sangat buruk. Bahkan, ia menegaskan apakah keberadaan perusahaan pelat merah ini merupakan cerminan jangka panjang perusahaan. “Dari awal saya ke sini, jalannya masih sama, cenderung rusak dan tidak mencerminkan kalau di sini ada industri (BUMN). Selain itu, gedung-gedung dan fasilitas terlihat sudah tidak terawat,” kritiknya. (dip/sf)

sumber : dpr

Tags:
24Aug

Bongkar Bisnis PCR, Legislator Demokrat: Rakyat Sulit Malah Ambil Untung

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Herman Khaeron mengungkap dugaan adanya bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

Terlebih sudah tiga kali pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan harga PCR. Dan semuanya diikuti oleh mereka yang menyediakan layanan PCR.

“Ada apa dibalik bisnis PCR? Awal covid 19, PCR & Rapid Test sangat mahal, PCR diatas Rp 1,5 jt/test, Pemerintah memberi batasan Rp. 900rb/test, bisa. Saat ini pemerintah minta hargnya dibawah 500rb/test, juga bisa,” kata Herman dikutip Fajar.co.id di akun Twitternya, Kamis (19/8/2021).

Anggota Komisi VI DPR RI itu menyebutkan bisnis tes PCRsangat memilukan di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Sungguh terlalu, situasi rakyat sulit menjadi ajang ambil untung,” sebutnya.

Sebelumnya, harga PCR di Indonesia dikritik karena jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara lain, seperti India. Pemerintah lantas menurunkan harga PCR.

Namun, keputusan itu tak menghentikan kritik yang dilayangkan kepada pemerintah. Banyak pihak yang mengusulkan agar tes PCR untuk mendeteksi Covid-19 digratiskan.(msn/fajar)

sumber: fajar.co.id

Tags:
7Jul

Herman Khaeron Heran Masyarakat Kesulitan Tapi Ibukota Baru Terus Digenjot

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Baleg Pantau Implementasi UU 18 Tahun 2012 untuk Dorong Kemandirian Pangan di Sulsel

Sebaran virus Covid-19 harus diwaspadai dengan benar oleh masyarakat Indonesia. Apalagi, mutasi delta dari India memiliki penularan yang sangat cepat dan jika tidak tertangani dengan baik akan mengancam jiwa masyarakat.

Begitu pesan dari Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron yang sudah terpapar Covid-19 sejak 11 hari lalu.

Dia mengingatkan bahwa rumah sakit sedang penuh dan harga obat juga melambung tinggi.

“Tabung oksigen langka dan rakyat menjerit,” tuturnya lewat Twitter pribadi, Minggu (4/7).

Pada pagi ini, Herman Khaeron menyempatkan diri merenung karena kehilangan banyak teman baik yang meninggal usai terpapar Covid-19. Tak lupa dia menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian kader Demokrat Jane Shalimar yang meninggal pagi tadi.

“Jam 04.20 ternyata kehilangan kembali sahabat yang baik Jane Shalimar, selamat jalan dan semoga berada ditempat terbaik di sisi Allah SWT,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, Herman Khaeron mengaku tidak habis pikir dengan kebijakan pemerintah yang terus menggenjot pembangunan ibukota baru. Padahal masyarakat sedang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

“Saat ini saja masyarakat harus antri masuk RS, antri masuk ICU, antri di apotek, antri pengisian tabung, barangnya langka dan mahal lagi. Berfikir 3 periode? No,” tutupnya.

sumber: rmol

Tags:
14Jun

PD: Sembako Kebutuhan Mendasar Warga, Jangan Dikenai Pajak!

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Tiga BUMN Rugi Besar dan 90% Terdampak Pandemi, Herman Khaeron ke Erick Thohir: Dirawat Agar Tak Sampai Pailit

Partai Demokrat (PD) mendesak pemerintah agar tidak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako. Partai Demokrat menekankan sembako adalah kebutuhan mendasar warga.

“Sembako adalah kebutuhan mendasar masyarakat, jangan dikenai PPN,” kata anggota Komisi VI RI Fraksi PD Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (9/6/2021).

Pemberlakuan pajak pada sembako ini, kata Herman, akan memberatkan warga. Seperti itu pula pada rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen.

“Ini semakin memberatkan, dengan rencana kenaikan PPN menjadi 12 persen saja saya minta tunda,” kata dia.

Ketua BPOKK Partai Demokrat itu menekankan saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit. Dia meminta pemerintah mengambil kebijakan yang tak membebani masyarakat.

“Ingat, masalah mendasarnya adalah ekonomi masyarakat sedang sulit, kreatiflah dengan cara lain untuk meningkatkan fiskal negara, tanpa membebani masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengenakan PPN untuk sembako. Hal itu tertuang dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diterima detikcom.

Dalam pasal 4A, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dihapus dalam RUU KUP sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Dengan kata lain, sembako akan dikenai PPN.

sumber: detik

 

Tags:
10Jun

Ratusan Kepala Desa di Kabupaten Cirebon Dibekali 4 Pilar Kebangsaan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Ratusan Kepala Desa di Kabupaten Cirebon Dibekali 4 Pilar Kebangsaan

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tidak bisa ditolak. Kemajuan teknologi bisa menjadi pedang bermata 2, bisa bermanfaat bagi masyarakat bisa juga berdampak buruk.
Dalam mencegah dampak buruk perkembangan teknologi, Grup 3 Badan Sosialisasi MPR RI memberikan sosialisasi 4 pilar kebangsaan kepada ratusan kuwu atau kepala desa di Kabupaten Cirebon. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ‘penjajahan’ teknologi.
Menurut anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, kuwu/kepala desa merupakan pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat bisa bertemu kapan saja baik secara formal maupun informal jam kerja dalam melayani masyarakat bahkan bisa 24 jam.
Oleh karenanya, sangat efektif jika kuwu kembali dikuatkan mengenai nilai-nilai nasionalisme melalui 4 Pilar Kebangsaan agar dapat saling bersinergi serta mengingatkan pengamalan nilai-nilai kebangsaan.
“Para kuwu ini adalah sebagai pimpinan di akar rumput atau paling dekat dengan masyarakat,” katanya, Rabu (9/6/2021).
Ia menyatakan, 4 Pilar Kebangsaan harus dikuasai benar oleh para kuwu untuk mencegah terkikisnya nasionalisme akibat perkembangan teknologi. “Kita sadar kalau dulu kita dijajah secara fisik, sekarang kita dijajah lewat teknologi informasi,” imbuhnya.
Nasionalisme merupakan modal penting dalam menggugah masyarakat terhadap rasa memiliki untuk tetap bersatu diatas perbedaan suku, bahasa, dan agama.
“Walaupun belum ada negaranya, dulu kita tetap bersatu dan bisa merdeka karena adanya nilai-nilai ideologi, kehendak bersama yang kuat untuk berdaulat sehingga perjuangan yang semula parsial menjadi perjuangan yang bersatu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, akumulasi dari pengamalan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan di desa-desa diharapkan tetap hidup hingga meluas ke seluruh negeri, hal ini menjadi kekuatan yang besar menuju Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.
“Kita harus bersatu karena Indonesia berdiri diatas perbedaan. 4 Pilar Kebangsaan menjadi landasan yang mendasari kekuatan nilai-nilai nasionalisme,” pungkasnya.
sumber: kumparan

Tags: