Website Herman Khaeron
6Jul

Fraksi Partai Demokrat Telusuri Hambatan Pembahasan RUU LLAJ

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Wakil Ketua Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan proses legislasi terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) harus ditelusuri hambatannya.

Hambatan itu untuk memastikan apakah benar di Badan Legislasi, atau sebaliknya ada di Komisi V DPR yang mengusulkan pembahasan RUU LLAJ.

“Nanti akan kami cek sejauhmana RUU LLAJ  ini telah dibahas di internal Baleg, dan bisa saja Komisi V DPR kalau merasa ada kelambanan didalam pengambilan keputusan harmonisasi di Baleg, dapat menelusurinya,” kata Herman Khaeron di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022)

Fraksi Demokrat belum bisa berkomentar terkait surat permohonan yang diusulkan Komisi V pada Oktober 2021 lalu.

Sebab belum melihat langsung surat dimaksud, termasuk soal surat permohonan yang dilayangkan kedua kalinya dari Komisi V ke Baleg.

“Apakah ada sesuatu yang menjadi hambatan? Dan ini bisa dikomunikasikan dengan Baleg, selama memang urgensinya betul-betul dalam skala yang harus diselesaikan. Sebagai anggota Baleg, nanti saya cek lagi, saya harus tanyakan juga ke Baleg, nanti saya infokan kembali,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, dalam proses pembahasan legislasi ada proses yang harus dilalui.

Begitu masuk ke Baleg, akan masuk pada tahap harmonisasi.

Sambil menunggu harmonisasi, lanjut Herman, biasanya ada hal-hal yang harus diperbaiki.

sumber: tribun

Tags:
23Jun

Herman Khaeron Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Bagi Masyarakat Industri

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Bagi Masyarakat Industri

Anggota DPR RI Komisi VI Dr Ir HE Herman Khaeron MSi menggelar kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan kepada Pelaku Industri yang akrab disapa masyarakat industri.

Diharapkan sosialisasi tersebut bisa membuka pikiran, inovasi, hingga ide untuk memajukan Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

Untuk itulah, pada 18 Juni 2022 yang lalu di Hotel Prima Kota Cirebon, Hero –sapaan akrabnya-, menggelar kegiatan sosialisasi 4 pilar itu yang bertujuan agar masyarakat Industri tidak perlu takut untuk berkarya, karena mereka dijamin oleh 4 pilar yang ada itu.

“Saya harus banyak membuka jalan pikiran. Bahwa gagasan, ide, inovasi itu bisa membangun spirit, bahwa 4 pilar tersebut bisa menjamin masa depan para pelaku industri di Kabupaten Cirebon ini,” ujar Hero kepada awak media, Sabtu (18/6).

Menurutnya, sesi ini memang sengaja dikhususkan kepada masyarakat industri, sehingga jalan pikiran para pelaku industri bisa diasah dan bisa membawa Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya melalui masyarakat yang adil dan sentosa.

“Kalau dulu berjuang kita melawan penjajahan dengan fisik dan air mata. Sekarang berjuang dengan fisik waktu dan tenaga untuk mengisi kemerdekaan,” kata Hero.

Untuk itulah, ia berharap dengan adanya sosialisasi ini, para pelaku industri dapat menyebarkan jalan pikiran yang baru. Dan bisa membangun Indonesia melalui jalan pikiran tersebut.

“Makanya kita undang. Ada yang dari Asosiasi Pengerajin Rotan, Himpunan Pengusaha Mebel, Paguyuban Pengusaha Batik, Asosiasi Pengusaha Garam, CIC dan Makanan,” jelasnya.

Sehingga, kolaborasi dan sinergitas yang dilandaskan dengan 4 pilar tersebut bisa dilakukan dan dibangun antar semua pihak yang terlibat. Misal saja, antara pengerajin dengan pengerajin, pengerajin industri dengan pemerintah, hingga pemerintah dengan stakeholder lainnya.

“Ini yang kita harap bisa diteruskan dan tidak berhenti di sini. Untuk sama-sama kolaborasi memajukan Indonesia dengan menerapkan prinsip 4 pilar kepada masyarakat Indonesia melalui apa yang kita kerjakan, yakni pelaku industri,” tutupnya. (rdh/rls

sumber: radar cirebon

Tags:
21Jun

Harga Pangan Naik Berjamaah, Ini PR Besar Mendag Zulhas

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Anggota Komisi VI Pertanyakan Alasan 49% Saham Kualanamu Dijual ke Asing

Pedagang pasar melalui Sekjen Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkopas), Ngadiran mengharapkan Mendag baru, Zulkifli Hasan mampu menjaga pasokan dan keamanan harga pangan utama. Dimana harga komoditas dari cabai hingga sayu-mayur tengah mencatatkan lonjakan harga.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron juga mendorong Mendag baru untuk memastikan pasokan dan harga pangan di tengah ancaman krisis pangan global.

Seperti apa PR Mendag baru terhadap pengendalian pasokan dan harga pangan? Selengkapnya simak dialog Syarifah Rahma dengan Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkopas), Ngadiran dan Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron dalam Profit ,CNBCIndonesia (Senin, 20/06/2022)

video lengkap : Harga Pangan Naik Berjamaah, Ini PR Besar Mendag Zulhas

Tags:
16Jun

Panja Komisi VI DPR Panggil Bos Telkom dan Telkomsel Bahas Investasi GoTo

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Minta RNI Buka Ruang Mediasi soal Lahan Tebu di Indramayu

Panitia kerja (Panja) Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat memanggil direktur utama Telkom dan direktur utama Telkomsel pada Selasa, 14 Juni 2022. Pemanggilan itu dilakukan untuk membahas pembelian saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk oleh dua BUMN tersebut.

“Komisi VI akan mendalami para mitra kerja terkait yang menjadi perhatian dan sorotan publik,” kata Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron saat dihubungi Selasa, 14 Juni 2022.

Rapat akan digelar pada pukul 10.00. Dia belum dapat memastikan apakah rapat tersebut terbuka atau tertutup untuk umum.

“Tergantung esensinya, bisa terbuka, bisa juga tertutup,” ujarnya.

Selain Panja, DPR menginisiasi panitia khusus atau pansus. Dalam dokumen yang diterima Tempo, pansus ini bermaksud untuk menggali seluruh data, fakta, dan informasi dari berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan oleh BUMN dalam polemik saham GoTo.

Dalam dokumen tersebut, salah satu pertimbangan Pansus dibuat karena banyak pihak mempertanyakan kejanggalan investasi Telkomsel kepada GoTo.

Aksi korporasi Telkomsel membeli saham GoTo menuai sorotan setelah induk usahanya, Telkom, melaporkan kerugian yang belum terealisasi Rp 881 miliar. Kerugian ini dipertanyakan banyak pihak. Peran Telkomsel sebagai pemodal GoTo dalam IPO dianggap riskan konflik kepentingan. Sebab, Komisaris Utama GoTo, Garibaldi Thohir, adalah saudara kandung dari Menteri BUMN Erick Thohir.

Kejanggalan IPO GoTo juga disebut bisa terlihat dari adanya aktivitas pergerakan saham yang di luar kebiasaan atau unusual market activity (UMA). Sejak IPO April lalu, saham dibuka di harga Rp 338 per lembar. Namun hanya 18 hari perdagangan, saham GoTo turun hingga 50 persen.

“Persoalan anjloknya harga saham ini kemudian memicu dugaan kerugian negara yang diakibatkan investasi Telkomsel di perusahan merger GoTo,” demikian bunyi dokumen usulan yang telah diteken puluhan anggota DPR tersebut.

sumber: tempo

Tags:
16Jun

Herman Khaeron: Pencabutan Subsisdi Pupuk Membahayakan Kedaulatan Pangan

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron: Pencabutan Subsisdi Pupuk Membahayakan Kedaulatan Pangan

Wacana penghapusan subsidi pupuk tentunya akan menambah derita para petani, apalagi sekarang pupuk sulit dicari dan harganya pun mahal.

Diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI, dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, kebijakan pemerintah tersebut akan membunuh motivasi para petani untuk menanam padi dan memproduksi pangan.

“Ini sangat membahaya karena mengancam terhadap kedaulatan dan kemandirian pangan ke depan,” kata Herman usai pemberian bantuan traktor untuk petani di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, (12/6).

Politikus Partai Demokrat itu berjanji akan pasang badan memperjuangkan agar subsidi pupuk tetap ada dan justru harus dinaikan kuantumnya, karena pada awal pemerintahan diera SBY quantum pupuk subsudi hanya berada di kisaran Rp. 4 triliun.

Bahkan pada era SBY ditingkatkan hingga 9,55 juta ton pupuk yang di subsidi dengan cakupan dan berbagai varian dari mulai pupuk Urea, Za, NPK dan TS yang itu memang menjadi kebutuhan penting para petani saat tanam padi, dengan adanya pupuk bersubsidi, petani sudah dapat merasakan dan menikmati karena merasa terbantu bebannya.

“Di era Pak SBY dulu saya pimpinan Komisi 4, saya mengawal sehingga subsidi pupuk bisa ditingkatkan, kalau subsidi pupuk petani dicabut, saya akan pasang badan,” Tegasnya.

Legislator DPR RI tersebut mengklaim, pada tahun lalu subsidi pupuk berkurang berada diangka 7,8 juta ton, akibatnya petani menjerit karena pupuk langka dan ada juga harganya mahal, sementara harga jual gabah juga megalami kemrosotan, petani mengalamai keterpurukan dan jika dibiarkan malah justru subsidi dicabut maka petani akan menunda menanam padi.

Ia, berjanji akan memperjuangkan para petani bersama para anggota DPR lainnya mendorong agar subsidi pupuk untuk petani jangan dihaus dan justru harus ditingkatkan.

“Tahun lalu susbsidi pupuk berkurang menjadi sekitar 7,8 juta ton, kita dorong untuk dinaikkan, saya sebagai anggota DPR RI akan pasang badan untuk tetap agar subsidi untuk kebutuhan petani ini tetap ada,” ujarnya.

Legislator yang karib disapa, Hero itu menegaskan setiap kunjungan ke daerah selalu mencatat apa yang menjadi aspirasi seperti tadi ada aspirasi pengrajin kapal, kemudian ada sektor pertanian yang saat ini kesulitan mencari tenaga kerja memanen dan tandur.

“Saya akan carikan solusi untuk seluruh desa-desa yang ada, bukan disini saja tapi seluruh desa baik di Kabupaten Cirebon maupun Kabupaten Indramayu, ” tutupnya

sumber: rmol

Tags:
6Jun

Komisi VI DPR Akan Panggil BNI Karena Danai Perusahaan Batu Bara

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Komisi VI Dorong PTPN Perbaiki Kinerja

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memastikan akan memanggil dan meminta keterangan jajaran Direksi PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk atau BNI terkait dugaan pendanaan kepada perusahaan batu bara di Sumatera Selatan (Sumsel) yang diberikan tanpa adanya agunan.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron merepons kabar BNI yang memberi pinjaman atau pendanaan kepada perusahaan batu bara. Pinjaman dari BNI sendiri terdaftar pada Global Coal Exit List (GCEL) tahun 2020.

“Komisi VI  (DPR) tentu akan meminta keterangan atas berbagai masalah yang menjadi sorotan publik,” kata Herman Khaeron, Selasa,(31/5/2022).

Herman Khaeron mengatakan, perbankan sebagai jangkar perekonomian negara sedianya harus prudent dan selektif dalam mendanai setiap kreditur.

“Harus hati-hati dengan pengajuan kredit yang beresiko dan gambling,” jelas Herman.

Kepala BPOKK Partai Demokrat ini mengakui, pertambangan termasuk sektor yang penuh resiko. Atas dasar itu, sebaiknya perbankan khususnya yang tergabung Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara hanya mendanai sektor industri.

“Harusnya hanya mendanai di sektor industri pasca tambang, sehingga terukur dan memenuhi asas kehati-hatian. Apalagi, jika terindikasi pertambangan merusak ekosistem lingkungan hidup,” tandas Herman Khaeron.

Sebelumnya, kajian lembaga Urgewald dan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), yang menyatakan bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI masih memberi pinjaman ke perusahaan batu bara yang terdaftar pada Global Coal Exit List (GCEL) 2020.

Hal ini pun banyak dikaitkan dengan persoalan dampak lingkungan. BNI diduga mendanai proyek tidak ramah lingkungan hingga US$1,83 miliar atau setara Rp27 triliun selama periode Oktober 2018 hingga Oktober 2020.

BNI juga diduga memberikan pinjaman tanpa agunan atau agunannya tidak sepadan dengan pinjaman kepada perusahaan batu bara yang berada di Sumsel tersebut.

sumber: kedaipena

Tags:
6Jun

Tak Setuju Subsidi Migor Dicabut, Herman Khaeron: Harga Bakal Naik yang Susah Rakyat Lagi

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Tak Setuju Subsidi Migor Dicabut, Herman Khaeron: Harga Bakal Naik yang Susah Rakyat Lagi

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron mengaku tak setuju dengan rencana pencabutan subsidi minyak goreng (migor) curah oleh pemerintah. Menurutnya, jika subsidi dicabut, maka harga migor curah naik dan tak terjangkau untuk masyarakat menengah bawah.

“Pemerintah itu kalau mau mempertahankan afirmatif actionnya ya subsidi harus ada. Karena kalau subsidi dicabut bakal naik nanti harganya (migor),” kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (30/5).

Herman menjelaskan, subsidi merupakan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya atas hajat hidup masyarakat termasuk intervensi harga supaya terjangkau masyarakat. Dia menjelaskan saat pemerintah menerapkan Permen No.6 tahun 2022 soal Harga Eceran Tertinggi menyebabkan migor jadi langka, kemudian dilakukan subsidi untuk menekan harga.

“Kemudian kalau dicabut pasti akan naik lagi yang susah ya rakyat. Sehingga pencabutan subsidi itu harus jelas acuannya,” jelas politikus Partai Demokrat ini.

Herman pun mempertanyakan dalil harga minyak goreng di Amerika dan Eropa yang tinggi sehingga perlu dilakukan pencabutan subsidi di Indonesia. Menurutnya, harga dasar Amerika dan Eropa itu tidak bisa dilakukan perbandingan apple to apple dengan Indonesia.

“Mereka (masyarakat Amerika dan Eropa) daya belinya tinggi. Pendapatan per kapitanya juga tinggi, jadi tak bisa dibandingkan dengan Indonesia yang daya belinya rendah. Sehingga kalau mengacu ke harga internasional ya tidak fair,” tukasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menghentikan subsidi minyak goreng curah mulai 31 Mei 2022.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan, langkah ini diambil menilik harga komoditas yang sudah turun dibanding beberapa bulan lalu.

Selain itu, pencabutan subsidi minyak goreng curah juga menyusul kebijakan baru dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), terkait kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).

DMO merupakan batas wajib pasok yang mengharuskan produsen memenuhi stok dalam negeri sesuai ketentuan. Sementara, DPO adalah harga penjualan dalam negeri sesuai ketentuan pemerintah.

“Pada tanggal 31 Mei, program minyak curah bersubsidi ini akan diganti dengan kebijakan DMO dan DPO,” ujar Putu dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (24/5/2022).

Adapun dua kebijakan tersebut, akan tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30 Tahun 2022 dan Permendag Nomor 33 Tahun 2022.[prs]

sumber: realitarakyat

Tags:
6Jun

Pesangon Eks Pilot Merpati Belum Tuntas, Herman Khaeron DPR Keluarkan Kalimat Keras

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Pesangon Eks Pilot Merpati Belum Tuntas, Herman Khaeron DPR Keluarkan Kalimat Keras

Perwakilan mantan pilot maskapai Merpati Airlines mendatangi Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/5).

Mereka datang demi mengadukan soal hak yang belum dilunasi oleh perusahaan pelat merah di sektor penerbangan itu.

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron tampak menerima aduan dari perwakilan mantan pilot Merpati.

Dia pun terlihat menerima sebuah surat berisi permintaan dari perwakilan mantan pilot Merpati agar DPR bisa menggelar RDPU dengan Kementerian BUMN.

Agendanya, demi membahas hak para mantan pilot Merpati untuk segera dibayarkan perusahaan.

“Kami di DPR berulang kali, menyuarakan bahwa segera selesaikan kewajiban kepada para pegawai, pegawai itu baik yang administrasi, teknis maupun pilot, karena justru inilah kewajiban utama yang harus dibayarkan,” kata Herman dalam diskusi Publik bertajuk Nasib Tragis Eks Pilot Merpati yang Tak Kunjung Usai di Media Centre, Jakarta, Senin (30/5).

Legislator Fraksi Partai Demokrat itu meminta Kementerian BUMN tidak menghindari persoalan hak pilot eks Merpati yang belum selesai ini.

“Dosanya besar sekali, zalim, mudah-mudahan dosanya enggak menular sampai anggota DPR,” ujar Herman.

Sementara itu, perwakilan mantan pilot Merpati Muhammad Masikoer menyebut pihaknya mempertanyakan pencairan pesangon selama berdinas di maskapai yang berdiri pada 1962 itu.

“Mohon maaf saya di Merpati itu masuk tahun 74 sebagai siswa penerbang, saya pensiun tahun 2019. Jadi, periodenya itu sekitar 45 tahun saya ada di Merpati,” kata Masikoer ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia mengaku sudah mengeluhkan soal pesangon ke Istana Negara, KSP, Komnas HAM, KPK hingga ke DPR. Namun, hingga kini belum ada titik terang.

“Jadi, kami mohon bantuan DPR untuk bagaimana caranya mencari solusi terbaik,” ucap Masikoer. (ast/jpnn)

sumber : jpnn

Tags:
10May

Herman Khaeron: Utang BUMN Ganggu Cash Flow Koorporasi

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron- Utang BUMN Ganggu Cash Flow Koorporasi

Utang pemerintah kepada sejumlah BUMN energi, BUMN karya, BUMN kesehatan dan BUMN pertanian tembus ratusan triliun.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyampaikan pemerintah harus segera melunasi utang-utangnya kepada BUMN tersebut. Pasalnya, banyak BUMN yang meminjam uang dari pihak ketiga untuk menutup defisit mereka.

“Utang Pemerintah kepada BUMN memberatkan operasional BUMN dan mengganggu cashflow koorporasi, belum lagi beban bunga yang ada sebagian BUMN menjadi tanggunganya karena harus ditalangi pinjaman komersial kepada bank,” kata Herman Khaeron kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/4).

Legislator dari Fraksi Demokrat ini menambahkan jika pemerintah lambat membayarkan utangnya kepada BUMN maka BUMN akan kesulitan untuk menanggung utangnya.

“Dampaknya juga BUMN lambat melakukan pembayaran kepada pihak ketiga,” imbuhnya.

Disinggung mengenai sejumlah data utang pemerintah kepada BUMN ini, Herman membenarkan hal tersebut lantaran utang-utang pemerintah itu merupakan tugas dari pemerintah

“Betul, itu hutang perintah kepada BUMN yang mendapat subsidi dan penugasan,” tutupnya

sumber: rmol

Tags: