Kang Hero Apresiasi KemenLHK Bangun Instalasi Pengelohan Air Limbah Bernilai Ekonomi

Upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan terus dilakukan, antara lain dengan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan industri.

Salah satunya seperti di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Belum lama ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), meresmikan pembangunan IPAL Penggergajian Batu Alam dan Rumah Produksi Pemanfaatan Limbah

IPAL dan Rumah Produksi Pemanfaatan Limbah tersebut diserahterimakan kepada masyarakat sekitar, sebagai penerima manfaat langsung dari pembangunan IPAL.

Direktur Jenderal PPKL, M.R. Karliansyah menyampaikan bahwa, fasilitas tersebut dapat mengolah air limbah hasil dari pabrik penggergajian batu alam, menjadi bata ringan, sehingga tidak hanya menurunkan beban pencemaran air, namun juga memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat.

Pabrik penggergajian batu alam di Desa Cipanas ini menghasilkan air limbah sebanyak 172 meter kubik setiap harinya.

Pemanfaatan limbah

Seperti yang diinformasikan dalam laman KemenLHK pada Jumat (11/5/2018) dengan IPAL yang memiliki kapasitas 345 meter kubik, rumah produksi pemanfaatan limbah dapat menghasilkan 249 bata ringan setiap harinya, yang dapat memberikan keuntungan senilai Rp 747.000,-/hari.

Diharapkam masyarakat dapat terus meningkatkan performa rumah produksi, agar dapat menghasilkan bata ringan yang sesuai standar, sehingga dapat terus memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Desa Cipanas.

Sementara apresiasi kepada KemenLHK atas pembangunan fasilitas ini, juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, H.E. Herman Khaeron, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Begitu pula Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, yang akan mendukung distribusi produksi dari hasil pengolahan limbah. (RA/yi)

sumber: infonawacita

Industri Tutup Penyebab Penurunan Kebutuhan Energi di Batam

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau mengatakan, penurunan kebutuhan energi di Batam disebabkan banyaknya pabrik atau industri yang sudah tutup. Salah satunya industri yang melakukan penutupan adalah docking atau perkapalan.

“Khususnya di industri perkapalan ini memang menurun drastis untuk seluruh kebutuhan energi. Sebanyak 120.000 tenaga kerja sudah keluar dari Batam, sehingga sangat situasional dan harus dihitung ulang secara cermat bagaimana juga terhadap kebutuhan energi yang mempengaruhi terhadap nilai pendapatan korporasi,” ujar Herman di Batam, Kepri, Minggu (28/4/2018).

Herman mengatakan PLN di Batam yang dulu tumbuh antara 7 sampai 8 persen, sekarang pertumbuhannya hanya 1,7 persen. Untuk gas di PGN pun menurun. Biasanya pertumbuhan mencapai 3 sampai 4 persen saat ini turun sekitaran 1 sampai 2 persen.

Hal itu mempengaruhi terhadap kebutuhan atau permintaan energi lainnya, termasuk juga Pertamina yang mengalami hal serupa. Penurunan ini jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 yang juga turun, artinya bahwa ada gejala bahwa sejak tahun 2016 itu terjadi penurunan pertumbuhan di sektor energi.

“Saya kira penurunan permintaan itu bukan karena persoalan turun permintaan atau konsumennya. Tetapi menurut saya ini dipengaruhi oleh pertumbuhan di PLN yang minus, dan pertumbuhan di PGN yang juga menurun. Saya kira ini juga sejalan dengan turunnya pertumbuhan di Pertamina,” imbuh politisi Partai Demokrat itu.

Herman menambahkan, perhitungan kebutuhan energi harus lebih tepat. Jangan sampai daerah yang secara linear terjadi penurunan, tetapi kuotanya dialokasikan sebesar kuota pada waktu kebutuhannya memuncak.

“Ini akan anomali dengan daerah lainnya yang betul-betul kekurangan. Tetapi di daerah ini permintaannya turun, malah kita berlebih pemenuhan terhadap energi di daerah-daerah terluar, terdepan, dan terpencil,” tutupnya.

sumber: jurnas

Demokrat Nilai AHY Dekat dengan Kiai hingga Nelayan

Agus Harimurti Yudhoyono menjadi salah satu kader Demokrat yang dijagokan tampil dalam pilpres 2019. Ketua DPP Demokrat Harman Khaeron menyebut AHY merupakan sosok yang juga dekat dengan kalangan ulama atau kiai.

“Saya juga kagum dengan AHY yang dengan kemampuan fisik, pikiran dan kecerdasan mampu untuk berkomunikasi. Bukan hanya kaum milenial saja, tapi dengan komunitas religius, ke pesantren, bertemu kiai, nelayan, petani,” kata Harman di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/4/2018).

Harman menyebut AHY saat ini memang sengaja turun ke lapangan. Menurutnya hal itu dilakukan untuk berkontribusi.

“Kalaupun sekarang melihat AHY sangat rajin turun ke daerah, tentu itu adalah sebagai kontribusi anak bangsa. AHY setelah keluar dari TNI tentu ingin terus berjuang dan berkontribusi kepada masyarakat,” imbuhnya.

Meski begitu Demokrat masih belum memutuskan apakah AHY akan diusung dalam kontestasi pilpres nanti. Saat ini Demokrat masih melakukan pertimbangan dan menjalin komunikasi dengan partai lain termasuk Presiden Joko Widodo.

“Semua partai politik, tentu dengan pak Jokowi, dengan seluruh pimpinan partai. Kemarin dengan pak Wiranto. itulah sebuah realitas politik, situasinya masih cair, masih dinamis,” pungkasnya.

Kata Demokrat soal AHY Disebut Rasional Pilih Jokowi

Ketua Umum PPP Romahurmuziy menyebut Agus Harimurti Yudhoyono secara rasional lebih baik merapat ke kubu Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Demokrat menilai pilihan itu memang rasional.

“Tentu berbagai aspek menjadi pertimbangan, dan bagi Demokrat memang rasional. Artinya tadi saya mengatakan tentang pertimbangan presidential threshold, itu juga adalah rasionalitas, bagi kita juga ikut berhitung terhadap situasi politik saat ini,” kata Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron, di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat (22/4/2018).

Herman menyebut pertimbangan rasional Demokrat tak hanya secara matematis. Mereka juga akan mempertimbangkan sisi fragmatis dalam memposisikan diri pada pilpres nanti.

“Tidak bisa kemudian kita juga berhitung matematis, tetapi juga tidak bisa berhitung yang terlalu fragmatis. Tetapi harus proporsionalitas dikedepankan, bagaimana situasi politik ini. Sehingga mengambil keputusan ini tidak salah,” imbuhnya.

Sebelumnya, Romahurmuziy menilai AHY lebih baik bersama Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Menurutnya, itu akan memberi keuntungan besar bagi AHY pada pilpres 2024 nanti.

“Kalau memilih pak Jokowi maka 2024 Pak Jokowi nggak maju lagi. Sehingga peluang untuk (AHY) maju ada. Kalau milih yang lain, mereka kalau menang pun 2019 masih bisa maju, apalagi kalau kalah,” ujarnya.

sumber: detik

BBM Non Subsidi Naik, DPR akan Panggil Menteri ESDM

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno merombak direksi PT Pertamina (Persero). Penyebab keputusan tersebut diambil, karena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.

Menanggapi hal itu, Wakil ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron melihat di era kepemimpinan Menteri Rini perombakan merupakan hal yang wajar terjadi pada perusahaan BUMN.

“sepertinya menjadi hal yang biasa di era pemerintahan saat ini gonta-ganti dan gosar geser direksi BUMN,” Kata Herman Sapaan akrabnya melalui pesan singkat kepada Kabar3.com, Jakarta, Sabtu (21/4/2018).

Selama ini kinerja Pertamina terbilang Bagus. Adapun penurunan keuntungan perusahaan menurun karena ditugasi pemerintah menjalankan penyaluran premium, solar bersubsidi, gas bersubsidi, dan BBM 1 harga.

Namun demikian, dirasa terlalu dini menyimpulkan kelangkaan BBM premium, serta bocoran minyak di balikpapan sebagai tanggung jawab penuh Pertamina. Sebab, Proses penyelidakan masih berlangsung oleh Polda Kaltim.

Lebih lanjut, Kelangkaan BBM Premium merupakan daripada keputusan pemerintah yang mengalokasikan BBM bersubsidi diluar Jawa, Madura dan Bali (Jamali)

“Sudah sejak tahun 2016 sebenarnya subsidi premium dihapus dan menjadi beban keuangan pertamina, serta digeser keluar Jamali, hanya karena harga ICP rendah, tentu pertalite masih menjadi alternatif pilihan konsumen, tetapi dengan tingginya harga minyak internasional saat ini, premium pasti akan dicari masyarakat,” Terang Herman Politisi Partai Demokrat.

“Keputusanya ada di pemerintah, pertamina hanya operator, bukan regulator,” tandasnya.

Herman juga menduga pencopot Elia bisa terkait karena tidak menjalankanya keputusan yang telah diputus oleh menteri Rini dalam Rapat Umum Pemegan Saham (RUPS) sebelumnya.

“Mungkin saja ada ketidak cocokan dengan menteri BUMN tentu hanya Bu Rini dan Pak Masa Manik yang tahu.”  Pungkasnya. (Pra)

sumber: kabar3

[Video] Komisi VII DPR RI Desak Konflik Lahan Geothermal Diselesaikan

[Video] Komisi VII DPR RI Desak Konflik Lahan Geothermal Diselesaikan

Narasumber : HERMAN KHAERON / Wakil Ketua Komisi VII DPR RI / FPD / Dapil JABAR VIII (TVR Parlemen – Biro Pemberitaan Parlemen – SETJEN DPR RI)

Live Streaming : www.dpr.go.id

Twitter : @DPR_RI

FB : DPR RI

Youtube : DPR RI

Jalan Sehat Nasional dan Silatnas Alumni HMI se-Indonesia di Bali

 Suasama Lapangan Timur Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Minggu (15/4/2018) tampak semarak dengan puluhan ribu alumni HMI se-Indonesia dalam  acara Jalan Sehat dan  Silaturahmi HMI dan KAHMI Internasional yang diselenggarakan oleh Majelis Wilayah KAHMI Bali.

Dari pantauan terlihat beberapa tokoh nasional menghadiri acara tersebut, diantaranya. Selain itu, beberapa tokoh Bali juga hadir seperti, Anggota DPD RI yang juga Waketum DPP Hanura, Gede Pasek Suardika, Anggota DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih, Anggota DPR RI Dapil Bali, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra,  Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Ketua KPU Denpasar, Gede John Darmawan.

Presidium MN KAHMI, E. Herman Khaeron mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh KAHMI Bali dalam menyukseskan acara kaliber Internasional tersebut. “Saya kira ini langkah positif yang dilakukan secara insiatif oleh KAHMI Bali kami apresiasi untuk itu,” terangnya.

Ketua Komisi VII DPR RI ini menegaskan bahwa acara ini merupakan bagian dari kegiatan tahunan yang sudah pernah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia seperti Bandung, Malang Gorontalo, dan Makassar. Tak hanya itu acara ini juga menjadi ajang silaturahmi dan temu kangen antara seluruh eksponen HMI di seluruh Nusantara.

“Ini juga saya lihat menjadi ajang silaturahmi para senior dan junior bersatu padu, ini kegiatan tahunan yang kita lakukan seperti sebelumnya di Bandung, Malang, Gorontalo, Sulsel, dan lainnya,” tegasnya.

Wakil Komandan KOGASMA DPP Demokrat ini juga menambahkan bahwa dari acara ini diharapkan akan menjadi pemacu semangat kepada seluruh warga kami untuk terus mengeluarkan gagasan dan ide untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Apalagi KAHMI sendiri merupakan salah satu dari organisasi intelektual terbesar di Indonesia.

“Ini menjadi pemacu semangat untuk membangun dan terus mengeluarkan gagasan dan ide untuk Indonesia yang lebih baik, menjadi KAHMI yang kontributif untuk bangsa,” paparnya.

Saat disinggung mengenai apakah berbagai kegiatan JSN yang dilakukan merupakan bagian dari konsolidasi politik KAHMI menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Kang Hero sapaan akrabnya memilih menjawab diplomatis, ia mengaku tidak melihat adanya hal tersebut.

“Saya tidak melihat itu ya,” imbuhnya.

Justru, menurutnya ajang ini menjadi salah satu ajang untuk menyatukan warga kami yang memiliki pluralitas dalam sisi politik dan kepartaian untuk membangun bangsa. “Justru positifnya ialah KAHMI kan plural dari sisi politik dan warna partai juga sama. Dengan kegiatan-kegiatan ini dapat menyatukan dalam Esprit de corps ke HMI-an,” paparnya.

Selain itu, ajang ini menjadi salah satu bagian untuk membantu recovery atau pemulihan pariwisata di Bali yang sempat terpuruk akibat adanya erupsi Gunung Agung. Menurutnya dengan adanya acara ini diharapkan akan membangun kepercayaan publik baik domestik maupun internasional bahwa Bali aman untuk dikunjungi.

“Saya kira ini menjadi efek positif bagi pariwisata Bali ya yang sempat terpuruk akibat erupsi Gunung Agung beberapa waktu lalu, walau erupsi saat ini sudah menurun. Ini membangun kepercayaan publik baik domestik maupun internasional percaya bahwa Bali tetap aman, apalagi ini mau IMF kan,” tegasnya.

Terpisah, Koordinator Presidium MW KAHMI Bali, Harry Sumarno mengatakan bahwa ajang tersebut merupakan ajang silaturahmi keluarga besar hijau-hitam yang ada di Indonesia. Bahkan menurutnya, peserta jalan sehat ini tembus hingga 10 ribu orang lebih.

“Alhamdulillah ini menjadi ajang silaturahmi keluarga hijau-hitam terbesar di Indonesia. Ini tembus sampai 10 ribu lebih,” katanya usai acara.

Ia juga mengatakan bahwa melalui JSN ini diharapkan semakin memperkuat ajang silaturahmi antar umat yang ada di pulau yang berjuluk seribu pura ini. KAHMI dan HMI sebagai salah satu organisasi tertua menjadi instrumen penting dalam mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai.

“Dengan begitu kita ingin mempertegas bahwa Bali sebagai rumah Toleransi, kemajemukan serta rumah bagi semuanya. Kita ingin ini didengar oleh semua orang termasuk dunia,” paparnya.

Tidak hanya itu, selain mengadakan jalan sehat. KAHMI juga melakukan deklarasi untuk mendukung adanya Pilkada damai di Bali, dan menentang segala bentuk berita hoax, menentang hate speech (ujaran kebencian). Deklarasi ini sendiri dibacakan oleh seluruh peserta JSN KAHMI. Selain itu dilakukan acara lelang lukisan yang hasilnya akan digunakan untuk membangun Rumah Insan Cita Bali (RICB) atau sekretariat permanen HMI di Denpasar dari acara tersebut terkumpul dana sejumlah Rp. 99 juta. (Made Ariawan).

sumber: telusur

Kang Hero: Energi Terbarukan Harus Mendapat Perhatian Khusus

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) segera akan disusun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seperti diungkapkan  Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron, panitia kerja (panja) RUU EBT telah terbentuk.

Rapat dengar pendapat dengan  Badan Keahlian DPR akan dilakukan panja pada pekan depan. “Statusnya minggu depan kami akan RDP dengan Badan Keahlian untuk mencari format dan struktur yang tepat,” ujar Herman.

Usai itu, DPR akan memanggil para ahli atau pakar serta mitra kerja Komisi VII, dalam hal ini Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, membahas persoalan energi terbarukan. Disusun atas inisiasi DPR, saat ini RUU EBT menjadi prioritas Komisi VII.  DPR terus mendorong percepatan pembahasan RUU yang sudah masuk dalam Prolegnas tersebut.

Penyusunan RUU EBT dinilai penting untuk menciptakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan merangsang para investor untuk memilih energi baru dan terbarukan sebagai pilihan dalam mengembangkan pembangkit.

sumber: suaramerdeka

E. Herman Khaeron: Berjuang Wujudkan Percepatan Kemandirian Pangan

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron mengimbau pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM subsidi maupun non subdidi dalam hal ini pertalite. Kenaikan harga bahan bakar minyak ditahan dengan menambah subsidi melalui mekanisme APBN.

Apalagi, kata Herman, harga BBM merupakan kepentingan rakyat. Di sisi lain, keputusan untuk tidak menaikan harga BBM juga jangan sampai mempengaruhi keuangan Pertamina.

“Mestinya ada kebijakan pemerintah yang bisa menekan laju kenaikan ini dengan mekanisme subsidi APBN,” ujar Herman saat dihubungi Republika.co.id, Senin (26/3).

Herman mengatakan harga tidak naik dan dibebankan kepada Pertamina, maka keuangan BUMN pelat merah itu akan terus tergerus. Pemerintah harus menyadari bahwa posisi Pertamina merupakan posisi pohon fiskal. Jika keuangan Pertamina terus digerus maka akan berdampak pada penerimaan negara.

“Kalau pertamina terus yang digerus keuntungannya akan berdampak pada deviden, pajaknya juga akan berkurang. Padahal Pertamina kan sumber pemasukan fiskal negara,” ujar Herman.

Ia mengatakan Komisi VII sudah sepakat apabila pemerintah menggunakan APBN untuk menangani subsidi. Ia mengatakan porsi APBN untuk subsidi masyarakat sangat didukung oleh DPR.

“Ya, kan ada mekanisme APBN P, APBN sangat cukup apabila untuk subsidi. Kalau buat rakyat, kenapa tidak, daripada kenaikan harga malah menganggu daya beli masyarakat,” ujar Herman.

Dikutip dari laman resmi Pertamina, harga jual bensin non subsidi, Pertalite per 24 Maret 2018, di DKI Jakarta menjadi sebesar Rp 7.800 per liter.

Sementara di provinsi lainnya berkisar Rp 7.800 sampai Rp 8.150 per liter. Seperti di Provinsi Riau, Pertalite dibanderol menjadi Rp 8.150 per liter, sedangkan harga Pertalite di provinsi Maluku dan Papua masing-masing menjadi Rp 8.000 per liter.

sumber: republika

Herman Khaeron: Pengembangan EBT Butuh Payung Hukum yang Kuat

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron menilai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi menggangu daya beli masyarakat. Meski kenaikan sebesar Rp 200 per liter untuk pertalite namun, dengan kondisi kelangkaan premium di beberapa tempat membuat masyarakat mau tidak mau harus membeli pertalite.

Herman mengatakan melihat dengan daya beli masyarakat saat ini yang belum membaik, keputusan pemerintah memperbolehkan Pertamina menaikan harga BBM nonsubsidi membuat masyarakat semakin kesulitan dalam mengakses BBM. “Bagi Komisi VII daya beli masyarakat sedang tidak baik. Mestinya ada kebijakan pemerintah yang bisa menekan laju kenaikan ini dengan mekanisme subsidi APBN,” ujar Herman Senin (26/3).

Herman menjelaskan Komisi VII sudah sedari awal setuju dan memberi masukan kepada pemerintah untuk tidak ada kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini juga berlaku baik BBM subsidi dalam hal ini jenis premium dan solar dan juga BBM nonsubsidi jenis pertalite, pertamax dan pertamax turbo.

“Kami komisi VII sudah sejak awal meminta untuk tidak ada kenaikan BBM. Bahkan sangat menyetujui tidak ada kenaikan BBM,” ujar Herman.

Herman menilai kenaikan harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi sangat rentan dalam memengaruhi kenaikan harga komoditas lainnya. Ia mengatakan mestinya pemerintah memperhitungkan dampak ini.

“Harga daging sekarang sudah naik. Harga bawang putih naik. Pemerintah harus berfikir, ketika ini berpengaruh pada hajat hidup orang banyak. Ini dampaknya akan berpengaruh pada komoditas lainnya. Tapi kalau ICP nya enggak berhenti, naik terus. Kenaikan ini kan akan terus naik. Dan masyarakat kecil kasian sekali,” ujar Herman.

Dikutip dari laman resmi Pertamina, harga jual Pertalite per 24 Maret 2018, di DKI Jakarta menjadi sebesar Rp 7.800 per liter. Sementara di provinsi lainnya berkisar Rp 7.800 sampai Rp 8.150 per liter. Seperti di Provinsi Riau, pertalite dibanderol menjadi Rp 8.150 per liter. Sedangkan harga pertalite di provinsi Maluku dan Papua masing-masing menjadi Rp 8.000 per liter.

sumber: detakriaunews