Herman Khaeron Jadi Pimpinan Baru Komisi II DPR

Komisi II DPR RI melakukan penetapan pimpinan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron. Sebelumnya Herman menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Energi di Komisi VII DPR RI.

“Tentu saya berterima kasih kepada pimpinan baik fraksi Partai Demokrat, terima kasih kepada pak SBY (ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhono) yang mempercayakan di tahun politik ini saya menjadi pimpinan di komisi yang membidangi masalah pemerintahan dan politik,” ujar Herman sebelum rapat pleno penetapan pimpinan komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Herman juga mengatakan, dirinya akan langsung tune in dan menyesuaikan diri di lingkungan kerja yang baru.

“Saya juga harus menyesuaikan dan tentu banyak senior di sini, banyak yang sudah lebih dulu. Saya juga ingin mengeksplor bagaimana sesungguhnya kebijakan komisi (Komisi II DPR RI),”kata dia. 

“Secara kepartaian tentu banyak PR karena di sini juga menyangkut kementerian dalam negeri, ini terkait dengan bagaimana evaluasi terhadap dana desa, bagaimana juga desa bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan keberadaan payung Undang-Undang Desa,” sambung Herman.

Selain itu, lanjut Herman, pihaknya juga menyoroti bagaimana persiapan menuju pemilihan umum, baik pileg maupun pilpres supaya berjalan dengan aman, jujur, dan adil. “Nah ini bagaimana membentuk situasi dan suasana pemilu yang lebih kondusif bagi kemajuan bangsa ke depan,” tutur dia.

Di sisi lain, Herman juga menaruh perhatian terhadap masalah konflik sosial atau masalah agraria. “Tentu tata ruang wilayah ini juga harus dirumuskan secara baik, secara benar, didudukkan kepada tahapan-tahapan sistematis untuk merumuskan bagaimana supaya di ujungnya tidak terjadi konflik,” tutur dia. “Ini juga harus betul-betul kita kawal, kita akan bermitra dan saya yakin pemerintah yang punya niat yang sama sehingga bagaimana menyelaraskan terhadap baik DPR maupun pemerintah,” Herman menambahkan.

Sumber: kompas

DPR RI Minta PT IMIP Bantu Tingkatkan PAD Morowali

Komisi VII DPR RI meminta PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) membantu meningkatkan penghasilan asli daerah (PAD) Kabupaten Morowali karena daerah tersebut merupakan pusat operasi perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan tersebut.

Hal ini dikatakan ketua tim rombongan komisi VII DPR RI, Herman Khaeron, saat berdialog dengan jajaran direksi PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat (20/7).

Rombongan tim komisi VII DPR RI berjumlah delapan orang, siang hingga sore tadi mengunjungi kawasan PT IMIP di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Selain melihat langsung lokasi reklamasi di area tambang yang dikelola PT Bintang Delapan Mineral, rombongan komisi VII DPR RI yang membidangi energi, lingkungan hidup, riset dan teknologi, juga mengunjungi salah satu pabrik (smelter) dan melihat langsung proses peleburan ore menjadi nickel pig Iron (NPI) dan stainless steel.

Dalam dialog itu, anggota Komisi VII lainnya, Ahmad HM Ali juga mempertanyakan komitmen PT IMIP untuk memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal asal Morowali.

Selain itu, anggota dewan Dapil Sulawesi Tengah ini juga meminta PT IMIP untuk memberikan kuota khusus bagi siswa siswi asal Morowali untuk bisa diterima kuliah di kampus Politeknik Industri Logam Morowali (PILM).

Menjawab pertanyaan tersebut, Chief Eksekutif Offficer (CEO) PT IMIP, Alexander Barus menyatakan bahwa pihaknya sangat berkomitmen dan bersedia untuk membantu meningkatkan PAD Morowali. Namun hal itu terbentur undang undang.

“Undang-undang menyatakan bahwa seluruh pajak dan royalti harus disetor ke kas negara. Nanti pemerintah pusat yang menyalurkannya kembali ke daerah dalam hal ini Morowali dan Sulawesi Tengah. Andai ada aturan yang membolehkan dan mengharuskan kami menyetor royalti dan pajak langsung ke kas Pemda Morowali, maka itu akan kami lakukan,” kata Alexander.

Untuk tahun 2017 lalu, kata Alex, total pembayaran pajak dan royalti yang disetor PT IMIP ke kas negara kurang lebih sebanyak Rp2 triliun, naik dibandingkan dua tahun sebelumnya yang hanya Rp1 triliun lebih.

Mengenai penggunaan tenaga kerja, Alexander mengatakan, pihaknya sangat memprioritaskan tenaga kerja asal Kabupaten Morowali dan Sulawesi Tengah, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

“Begitu komitmennya kami untuk menggunakan tenaga kerja lokal sampai-sampai semua jurusan di tingkat pendidikan strata satu kami terima. Bahkan, ijazah SMA pun kami terima,” kata Alexander.

Khusus penggunaan tenaga kerja lokal, pihak PT IMIP sejak delapan bulan terakhir membuka jalur khusus bagi calon karyawan yang menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) Morowali. Program itu dilakukan atas permintaan Pemda Morowali.

Terkait permintaan kuota khusus bagi warga Kabupaten morowali dalam penerimaan mahasiswa baru di kampus PILM, Alexander mengatakan bahwa itu bukan merupakan kewenangan mereka. Pasalnya, kampus politeknik tersebut merupakan milik Kementerian Perindustrian.

“PT IMIP hanya sebatas support saja. Misalnya kami membantu menyediakan peralatan di workshop dan tenaga pengajar di kampus politeknik itu. Selebihnya merupakan kewenangan dari kementerian perindustrian, ” kata Alexander.

Dalam kunjungan tersebut, anggota komisi VII DPR RI yang juga ikut hadir antara lain Adian Napitupulu, Peggy Patricia Pattipi, Bambang Riyanto, Mercy Chriesty Barends, Ichwan Datu Adam dan Joko Purwanto. (***/ptr)

sumber: kabarselebes

Ini Cara Herman Khaeron dalam Menjaga Suara Konstituen

Wakil Komandan Kogasma Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan bahwa kegiatan tatap muka politikus dengan para pemilik suara atau konstituen memiliki nilai yang sangat signifikan.

“Saya yakin tatap muka merupakan bagian terpenting,” kata Herman di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa, (17/7/2018).

Dengan tatap muka yang semakin sering, ujar Herman, sudah tentu akan menimbulkan kesan mendalam di hati konstituen.

“Semakin sering kita tatap muka, akan semakin ingat mereka dengan kita,” tuturnya.

Herman juga mengakui bahwa setiap kali tatap muka dengan konstituen harus diakhiri dengan sesuatu yang berkesan.

“Yang kita hadapi di lapangan juga terberat adalah pragmatisme. Jadi perlu ada yang kita berikan. Bisa kaos, bisa mug atau sesuatu yang berkesan dan membuat mereka teringat kepada kita,” ujarnya.

Hal lain yang juga menurut Herman agar dipilih konstituen adalah sikap saling memghormati sesama calon legislatif dari satu partai.

“Tetapi kita kan juga harus bersaing dengan caleg dari satu partai. Tetapi harus diperhatikan jangan sampai kita bertarung dengan teman, sahabat kita di dalam partai. Karena kalau kita bertarung dengan teman sendiri, kondisi ini justeru akan dimanfaatkan oleh caleg dari partai lain,” jelas Herman.

Meski demikian, Herman memastikan bahwa dalam dua periode dirinya duduk di Senayan merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Menjadi Anggota DPR RI itu merupakan karena Allah. Itu faktor utama,” tandas Herman.

sumber: tribun

Diskusi Taman Politik Demokrat S14P Menangkan Pemilu 2019

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DP-PD) kembali menggelar Diskusi Taman Politik. Kali ini diskusi mengambil topik “Caleg Demokrat S1AP Pileg 2019” digelar di Kantor Pusat Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta, Selasa petang, 17 Juli 2018.

Hadir sebagai pemateri: DR. Herman Khaeron (Anggota FPD DPR RI 2 periode), Neneng Hasanah (DPRD DKI, 2 Periode Berjalan), dan Jane Shalimar (caleg untuk Kota Depok). Acara dipandu Wakil Sekjen Demokrat Ramadhan Pohan.

Diskusi ini bertujuan agar masyarakat memahami lika-liku pencalegan. Para narasumber membedah dan mengulas pengalaman dan upayanya merebut hati rakyat di Dapilnya. Narasumber berbagi pengalaman dan pengetahuan hingga bisa lolos menjadi legislator.

Herman Khaeron, yang akrab disapa Kang Hero, mengatakan ia terpilih sebagai Anggota DPR-RI faktor utamanya adalah ketetapan Allah SWT; Tuhan Yang Maha Kuasa.

Faktor lainnya adalah Demokrat memiliki figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Politik adalah persepsi sehingga ketika masyarakat merasa kepemimpinan SBY sangat baik maka berimbas positif kepada partai yang didirikannya.

Hal lainnya, Kang Hero turun total ke lapangan. Terutama ketika Demokrat dihantam badai besar saat oknum-oknum kader utama terlibat kasus korupsi.

Di lapangan, Kang Hero menghabiskan waktu dengan para konstituennya. Ia juga menyebarkan alat peraga sangat banyak agar masyarakat lebih mengenal sosok dan programnya. Ia pun terus mengabarkan bahwa Pemerintahan SBY (penggagas-pendiri Demokrat) telah menjalankan begitu banyak program pro-rakyat. Mulai BPJS, Bantuan Operasional Sekolah, Beras Miskin, Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai hingga belasan program pro-rakyat lainnya.

Karenanya Kang Hero mengajak hadirin untuk menyosialisasikan figur brilian Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Saat ini AHY adalah ikon Demokrat. Dengan segala prestasinya AHY telah sangat siap memimpin bangsa ini.

Para kader, anggota, simpatisan Demokrat dan masyarakat umum yang menghadiri diskusi tersebut terlihat sangat tertarik dengan topik tersebut. Hadirin tak henti bertanya dan berbagi pengalaman.

Di akhir diskusi hadirin optimistis jika para calon legislatif bekerja keras maka, atas izin Tuhan, bisa memenangkan kompetisi Pemilihan Langsung Legislator (Pileg) 2019.

Hadir dalam acara tersebut Anggota Dewan Pembina DPP-PD Prof Dr Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum DPP-PD Letjen (Purn) Cornel Simbolon, Caleg DPR dari Demokrat Laksdya (Purn) Dr. Desi Albert Mamahit, Wakil Ketua BPOKK DPP-PD Sarjan Thaher,
Ketua Departemen UKM DPP-PD Subur Sembiring, Sekdiv Diklat DPP-PD Agustinus Tamo Mbapa,  Ketua FPD Jakarta Taufiqurrahman dan para kader lainnya.

sumber: demokrat.or.id

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menganggap bahwa pemerintah belum bisa menunaikan janji soal keadilan energi.

“Di Indonesia ini, belum tercipta keadilan energi bagi seluruh rakyat,” kata Herman kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/7/2018).

Politisi Demokrat ini menilai, belum dibangunnya infrastruktur energi ini akan menimbulkan masalah dan beban di kemudian hari jika tidak diantisipasi sedini mungkin.

“Selama ini, pembangunan infrastruktur di bidang energi ini tidak diproritaskan,” tutupnya.(yn)

teropongsenayan

Ketegasan Menteri Jonan 'Ancam' Prancis Didukung Komisi VII DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak agar pemerintah segera menunjuk Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) secara definitif. Ini karena sejak Elia Massa Manik dicopot akhir April lalu, Pertamina hanya dipimpin seorang Pelaksana tugas (Plt). Padahal kewenangan Plt tidak cukup luas.

Menurut Anggota Komisi VII DPR Kurtubi, penunjukan Direktur Utama secara definitif itu penting agar kinerja perusahaan tidak terhambat. Apalagi, ke depan, Pertamina memiliki beberapa penugasan seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga dan blok minyak dan gas bumi (migas) terminasi. “Wewenang pelaksana tugas bersifat terbatas,” kata dia kepada Katadata.co.id, Kamis (17/5).

Jika pemerintah menilai Pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina saat ini, yakni Nicke Widyawati sudah tepat, Kurtubi meminta agar segera dilantik menjadi definitif. Namun,  jika kurang cocok, pemerintah segera mengangkat direktur definitif lainnya.

Sementara itu, Kurtubi menilai Direktur Utama Pertamina yang baru sebaiknya mengerti sektor minyak dan gas bumi (migas) dan dari internal. “Sebaiknya bukan orang yang baru sama sekali yang butuh waktu untuk belajar. Sebaiknya orang dalam yang mengerti industri hulu dan hilir migas,” kata dia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron juga meminta pemerintah segera menetapkan Direktur Utama Pertamina definitif. Ini penting untuk memberikan kepastian terlebih keputusan strategis seperti pengembangan investasi yang tidak bisa dilakukan Plt.

Menurutnya di aturan perusahaan BUMN telah diatur mengenai batas-batas deskripsi kerja yang bisa dilakukan Plt Direktur Utama. Alhasil, ruang gerak mereka juga tidak besar.

Khawatirnya, jika pengambilan keputusan Plt tidak sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), dapat berbuntut kasus hukum. “Bahkan jika tidak sesuai dengan job description-nya, bisa saja pengambilan keputusan berurusan dengan aparat penegak hukum, kecuali jika Plt saat ini diberi kewenangan penuh oleh dewan komisaris dan pemerintah,” kata Herman.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito menyerahkan keputusan penunjukan Direktur Utama definitif kepada pemegang saham. ” Mestinya tanya ke pemegang saham (Menteri BUMN),” kata dia.

Adapun, Menteri BUMN Rini Soemarno resmi mencopot Elia Massa Manik dari Direktur Utama Pertamina 20 April 2018. Elia tercatat baru 13 bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Pertamina itu. Posisi Elia kemudian ditempati Nicke Widyawati sebagai Pelaksana tugas dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM).

sumber: katadata

DPR: Pemerintah Belum Mengajukan APBN Perubahan

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron mengatakan pemerintah belum meminta pertemuan khusus dengan DPR untuk membahas tambahan subsidi solar. Hal ini sejalan dengan pemerintah yang juga belum mengusulkan tambahan APBN melalui skema APBN Perubahan pada masa sidang baru ini.

Herman menjelaskan semula DPR memang mengimbau pemerintah agar membahas penambahan subsidi solar kepada DPR. Sebab, Solar sendiri merupakan BBM yang sistem pembayaran disubsidi menggunakan APBN yang perlu meminta pertimbangan DPR.

“Tidak ada agenda khusus yang membahas tambahan solar,” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (20/5).

Hanya saja, Herman mengatakan meski tak spesifik, masa sidang kali ini memang akan banyak membahas terkait anggaran 2019 mendatang. Ia mengatakan, mungkin saja pembahasan tambahan subsidi solar bisa dilakukan paralel dengan pembahasan anggaran 2019.

“Masa sidang ini siklus membahas anggaran 2019, baik untuk setiap KL maupun asumsi dasar makro. Jadi bisa paralel. Pemerintah juga sepertinya belum mengajukan APBN P,” kata Herman.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka opsi menambah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar menggunakan cadangan devisa. Tujuannya agar proses penyaluran subsidi lebih cepat.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syarial mengatakan jika menggunakan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) proses penambahan subsidi akan memakan waktu.Untuk itu, opsi supaya penambahan subsidi BBM, khususnya Solar bisa cepat adalah dengan menggunakan cadangan devisa.

“Itu salah satunya. Kalau yang Kementerian Keuangan nanti mekanismenya lihat seperti apa,” ujar Ego akhir pekan lalu.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan besaran subsidi yang diajukan ke Kementerian Keuangan mencapai Rp 1.500 per liter dari sebelumnya yang ada di APBN sebesar Rp 500 per liter.

Tambahan subsidi ini karena pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM jenis Premium dan Solar hingga tahun 2019. Bahkan sejak April 2016, harga dua komoditas itu juga tidak berubah. Harga Solar Rp 5.150 per liter dan Premium Rp 6.450 per liter.

sumber: republika

Kang Hero Apresiasi KemenLHK Bangun Instalasi Pengelohan Air Limbah Bernilai Ekonomi

Upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan terus dilakukan, antara lain dengan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan industri.

Salah satunya seperti di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Belum lama ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), meresmikan pembangunan IPAL Penggergajian Batu Alam dan Rumah Produksi Pemanfaatan Limbah

IPAL dan Rumah Produksi Pemanfaatan Limbah tersebut diserahterimakan kepada masyarakat sekitar, sebagai penerima manfaat langsung dari pembangunan IPAL.

Direktur Jenderal PPKL, M.R. Karliansyah menyampaikan bahwa, fasilitas tersebut dapat mengolah air limbah hasil dari pabrik penggergajian batu alam, menjadi bata ringan, sehingga tidak hanya menurunkan beban pencemaran air, namun juga memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat.

Pabrik penggergajian batu alam di Desa Cipanas ini menghasilkan air limbah sebanyak 172 meter kubik setiap harinya.

Pemanfaatan limbah

Seperti yang diinformasikan dalam laman KemenLHK pada Jumat (11/5/2018) dengan IPAL yang memiliki kapasitas 345 meter kubik, rumah produksi pemanfaatan limbah dapat menghasilkan 249 bata ringan setiap harinya, yang dapat memberikan keuntungan senilai Rp 747.000,-/hari.

Diharapkam masyarakat dapat terus meningkatkan performa rumah produksi, agar dapat menghasilkan bata ringan yang sesuai standar, sehingga dapat terus memberi manfaat yang maksimal bagi masyarakat Desa Cipanas.

Sementara apresiasi kepada KemenLHK atas pembangunan fasilitas ini, juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, H.E. Herman Khaeron, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Begitu pula Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, yang akan mendukung distribusi produksi dari hasil pengolahan limbah. (RA/yi)

sumber: infonawacita