![[Video] Komisi VII DPR RI Desak Konflik Lahan Geothermal Diselesaikan](http://hermankhaeron.info/wp-content/uploads/2018/04/Video-Komisi-VII-DPR-RI-Desak-Konflik-Lahan-Geothermal-Diselesaikan-300x169.png)
[Video] Komisi VII DPR RI Desak Konflik Lahan Geothermal Diselesaikan
Narasumber : HERMAN KHAERON / Wakil Ketua Komisi VII DPR RI / FPD / Dapil JABAR VIII (TVR Parlemen – Biro Pemberitaan Parlemen – SETJEN DPR RI)
Live Streaming : www.dpr.go.id
Twitter : @DPR_RI
FB : DPR RI
Youtube : DPR RI
Suasama Lapangan Timur Bajra Sandhi, Renon, Denpasar, Minggu (15/4/2018) tampak semarak dengan puluhan ribu alumni HMI se-Indonesia dalam acara Jalan Sehat dan Silaturahmi HMI dan KAHMI Internasional yang diselenggarakan oleh Majelis Wilayah KAHMI Bali.
Dari pantauan terlihat beberapa tokoh nasional menghadiri acara tersebut, diantaranya. Selain itu, beberapa tokoh Bali juga hadir seperti, Anggota DPD RI yang juga Waketum DPP Hanura, Gede Pasek Suardika, Anggota DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih, Anggota DPR RI Dapil Bali, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra, Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Ketua KPU Denpasar, Gede John Darmawan.
Presidium MN KAHMI, E. Herman Khaeron mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh KAHMI Bali dalam menyukseskan acara kaliber Internasional tersebut. “Saya kira ini langkah positif yang dilakukan secara insiatif oleh KAHMI Bali kami apresiasi untuk itu,” terangnya.
Ketua Komisi VII DPR RI ini menegaskan bahwa acara ini merupakan bagian dari kegiatan tahunan yang sudah pernah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia seperti Bandung, Malang Gorontalo, dan Makassar. Tak hanya itu acara ini juga menjadi ajang silaturahmi dan temu kangen antara seluruh eksponen HMI di seluruh Nusantara.
“Ini juga saya lihat menjadi ajang silaturahmi para senior dan junior bersatu padu, ini kegiatan tahunan yang kita lakukan seperti sebelumnya di Bandung, Malang, Gorontalo, Sulsel, dan lainnya,” tegasnya.
Wakil Komandan KOGASMA DPP Demokrat ini juga menambahkan bahwa dari acara ini diharapkan akan menjadi pemacu semangat kepada seluruh warga kami untuk terus mengeluarkan gagasan dan ide untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Apalagi KAHMI sendiri merupakan salah satu dari organisasi intelektual terbesar di Indonesia.
“Ini menjadi pemacu semangat untuk membangun dan terus mengeluarkan gagasan dan ide untuk Indonesia yang lebih baik, menjadi KAHMI yang kontributif untuk bangsa,” paparnya.
Saat disinggung mengenai apakah berbagai kegiatan JSN yang dilakukan merupakan bagian dari konsolidasi politik KAHMI menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Kang Hero sapaan akrabnya memilih menjawab diplomatis, ia mengaku tidak melihat adanya hal tersebut.
“Saya tidak melihat itu ya,” imbuhnya.
Justru, menurutnya ajang ini menjadi salah satu ajang untuk menyatukan warga kami yang memiliki pluralitas dalam sisi politik dan kepartaian untuk membangun bangsa. “Justru positifnya ialah KAHMI kan plural dari sisi politik dan warna partai juga sama. Dengan kegiatan-kegiatan ini dapat menyatukan dalam Esprit de corps ke HMI-an,” paparnya.
Selain itu, ajang ini menjadi salah satu bagian untuk membantu recovery atau pemulihan pariwisata di Bali yang sempat terpuruk akibat adanya erupsi Gunung Agung. Menurutnya dengan adanya acara ini diharapkan akan membangun kepercayaan publik baik domestik maupun internasional bahwa Bali aman untuk dikunjungi.
“Saya kira ini menjadi efek positif bagi pariwisata Bali ya yang sempat terpuruk akibat erupsi Gunung Agung beberapa waktu lalu, walau erupsi saat ini sudah menurun. Ini membangun kepercayaan publik baik domestik maupun internasional percaya bahwa Bali tetap aman, apalagi ini mau IMF kan,” tegasnya.
Terpisah, Koordinator Presidium MW KAHMI Bali, Harry Sumarno mengatakan bahwa ajang tersebut merupakan ajang silaturahmi keluarga besar hijau-hitam yang ada di Indonesia. Bahkan menurutnya, peserta jalan sehat ini tembus hingga 10 ribu orang lebih.
“Alhamdulillah ini menjadi ajang silaturahmi keluarga hijau-hitam terbesar di Indonesia. Ini tembus sampai 10 ribu lebih,” katanya usai acara.
Ia juga mengatakan bahwa melalui JSN ini diharapkan semakin memperkuat ajang silaturahmi antar umat yang ada di pulau yang berjuluk seribu pura ini. KAHMI dan HMI sebagai salah satu organisasi tertua menjadi instrumen penting dalam mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai.
“Dengan begitu kita ingin mempertegas bahwa Bali sebagai rumah Toleransi, kemajemukan serta rumah bagi semuanya. Kita ingin ini didengar oleh semua orang termasuk dunia,” paparnya.
Tidak hanya itu, selain mengadakan jalan sehat. KAHMI juga melakukan deklarasi untuk mendukung adanya Pilkada damai di Bali, dan menentang segala bentuk berita hoax, menentang hate speech (ujaran kebencian). Deklarasi ini sendiri dibacakan oleh seluruh peserta JSN KAHMI. Selain itu dilakukan acara lelang lukisan yang hasilnya akan digunakan untuk membangun Rumah Insan Cita Bali (RICB) atau sekretariat permanen HMI di Denpasar dari acara tersebut terkumpul dana sejumlah Rp. 99 juta. (Made Ariawan).
sumber: telusur
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) segera akan disusun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seperti diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron, panitia kerja (panja) RUU EBT telah terbentuk.
Rapat dengar pendapat dengan Badan Keahlian DPR akan dilakukan panja pada pekan depan. “Statusnya minggu depan kami akan RDP dengan Badan Keahlian untuk mencari format dan struktur yang tepat,” ujar Herman.
Usai itu, DPR akan memanggil para ahli atau pakar serta mitra kerja Komisi VII, dalam hal ini Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, membahas persoalan energi terbarukan. Disusun atas inisiasi DPR, saat ini RUU EBT menjadi prioritas Komisi VII. DPR terus mendorong percepatan pembahasan RUU yang sudah masuk dalam Prolegnas tersebut.
Penyusunan RUU EBT dinilai penting untuk menciptakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan merangsang para investor untuk memilih energi baru dan terbarukan sebagai pilihan dalam mengembangkan pembangkit.
sumber: suaramerdeka
Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan, pihaknya mendapat laporan bahwa PT. Pupuk Iskandar Muda (PT. PIM) tidak dapat beroperasi dengan kapasitas normalnya. Diketahui, dari dua pabrik yang dimiliki, hanya satu pabrik yang beroperasi optimal saat ini.
“Pabrik ini sangat penting bagi pertanian. Untuk itu, pertemuan ini adalah urun rembuk semua mitra kerja untuk membantu penyelesaian terbatasnya pasokan gas termasuk fluktuasi harga gas yang tinggi untuk mensuplai kebutuhan PT. PIM,” kata Gus, saat membuka pertemuan dengan Direksi PT. PIM dan sejumlah mitra kerja, di Banda Aceh, Selasa, (27/3/2018).
Hadir dalam pertemuan ini diantaranya Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Kementerian LHK RI, PT Pupuk Iskandar Muda, PT. Pertamina (Persero), PT PGN (Persero) PT Pertamina Hulu energy NSB dan NSO, PT. Pertamina Gas serta PT Perta Arun Gas, Dirut PT PLN (Persero), Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, Bupati Aceh Utara, BP Migas Aceh, dan Dinas ESDM Prov. Aceh beserta jajarannya.
“Kami mendorong Peraturan Menteri No. 40 Tahun 2016 tentang harga gas bumi untuk industri tertentu untuk diperhatikan kembali, berkaitan keberpihakan kita pada industri pupuk nasional,” kata politisi F-Gerindra itu.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan, PT. PIM mempunyai peran penting meningkatkan produktivitas sektor pertanian dalam proses menunjang kedaulatan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, ia mendorong Komisi VII harus terus menjaga keberlangsungan hidup PT. PIM.
“Sebenarnya kita ada domestic market obligation yang 25 persennya dari produksi rata-rata setiap sumur gas yang beroperasi di Indonesia. Ya kalau dilihat dari keseluruhan produksi gas nasional semua kan surplus, ini kan sebenarnya bisa dibagi rata ke seluruh BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak, begitupun PT. PIM,” imbuh Herman.
Herman menambahkan, PT. PIM memegang peranan penting bagi rakyat Aceh. Menurutnya, dengan ketersediaan dan kesesuaian harga gas bumi dalam hitungan keekonomisan dapat kembali membantu produksi pabrik pupuk urea yang berdampak pada peningkatan supply pupuk di Sumatera, kebutuhan tenaga kerja, dan kondusifnya iklim investasi karena PT. PIM adalah lokomotif pertumbuhan perekonomian Aceh melalui Sektor Industri di cluster NPK serta Petrokimia.
“Karena itu perlu ada kebijakan dan keputusan politik yang berpihak pada hajat hidup masyarakat banyak,” tandas politisi Partai Demokrat itu. (gd/sf)
sumber: dpr
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron mengimbau pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM subsidi maupun non subdidi dalam hal ini pertalite. Kenaikan harga bahan bakar minyak ditahan dengan menambah subsidi melalui mekanisme APBN.
Apalagi, kata Herman, harga BBM merupakan kepentingan rakyat. Di sisi lain, keputusan untuk tidak menaikan harga BBM juga jangan sampai mempengaruhi keuangan Pertamina.
“Mestinya ada kebijakan pemerintah yang bisa menekan laju kenaikan ini dengan mekanisme subsidi APBN,” ujar Herman saat dihubungi Republika.co.id, Senin (26/3).
Herman mengatakan harga tidak naik dan dibebankan kepada Pertamina, maka keuangan BUMN pelat merah itu akan terus tergerus. Pemerintah harus menyadari bahwa posisi Pertamina merupakan posisi pohon fiskal. Jika keuangan Pertamina terus digerus maka akan berdampak pada penerimaan negara.
“Kalau pertamina terus yang digerus keuntungannya akan berdampak pada deviden, pajaknya juga akan berkurang. Padahal Pertamina kan sumber pemasukan fiskal negara,” ujar Herman.
Ia mengatakan Komisi VII sudah sepakat apabila pemerintah menggunakan APBN untuk menangani subsidi. Ia mengatakan porsi APBN untuk subsidi masyarakat sangat didukung oleh DPR.
“Ya, kan ada mekanisme APBN P, APBN sangat cukup apabila untuk subsidi. Kalau buat rakyat, kenapa tidak, daripada kenaikan harga malah menganggu daya beli masyarakat,” ujar Herman.
Dikutip dari laman resmi Pertamina, harga jual bensin non subsidi, Pertalite per 24 Maret 2018, di DKI Jakarta menjadi sebesar Rp 7.800 per liter.
Sementara di provinsi lainnya berkisar Rp 7.800 sampai Rp 8.150 per liter. Seperti di Provinsi Riau, Pertalite dibanderol menjadi Rp 8.150 per liter, sedangkan harga Pertalite di provinsi Maluku dan Papua masing-masing menjadi Rp 8.000 per liter.
sumber: republika
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Herman Khaeron menilai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi menggangu daya beli masyarakat. Meski kenaikan sebesar Rp 200 per liter untuk pertalite namun, dengan kondisi kelangkaan premium di beberapa tempat membuat masyarakat mau tidak mau harus membeli pertalite.
Herman mengatakan melihat dengan daya beli masyarakat saat ini yang belum membaik, keputusan pemerintah memperbolehkan Pertamina menaikan harga BBM nonsubsidi membuat masyarakat semakin kesulitan dalam mengakses BBM. “Bagi Komisi VII daya beli masyarakat sedang tidak baik. Mestinya ada kebijakan pemerintah yang bisa menekan laju kenaikan ini dengan mekanisme subsidi APBN,” ujar Herman Senin (26/3).
Herman menjelaskan Komisi VII sudah sedari awal setuju dan memberi masukan kepada pemerintah untuk tidak ada kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini juga berlaku baik BBM subsidi dalam hal ini jenis premium dan solar dan juga BBM nonsubsidi jenis pertalite, pertamax dan pertamax turbo.
“Kami komisi VII sudah sejak awal meminta untuk tidak ada kenaikan BBM. Bahkan sangat menyetujui tidak ada kenaikan BBM,” ujar Herman.
Herman menilai kenaikan harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi sangat rentan dalam memengaruhi kenaikan harga komoditas lainnya. Ia mengatakan mestinya pemerintah memperhitungkan dampak ini.
“Harga daging sekarang sudah naik. Harga bawang putih naik. Pemerintah harus berfikir, ketika ini berpengaruh pada hajat hidup orang banyak. Ini dampaknya akan berpengaruh pada komoditas lainnya. Tapi kalau ICP nya enggak berhenti, naik terus. Kenaikan ini kan akan terus naik. Dan masyarakat kecil kasian sekali,” ujar Herman.
Dikutip dari laman resmi Pertamina, harga jual Pertalite per 24 Maret 2018, di DKI Jakarta menjadi sebesar Rp 7.800 per liter. Sementara di provinsi lainnya berkisar Rp 7.800 sampai Rp 8.150 per liter. Seperti di Provinsi Riau, pertalite dibanderol menjadi Rp 8.150 per liter. Sedangkan harga pertalite di provinsi Maluku dan Papua masing-masing menjadi Rp 8.000 per liter.
sumber: detakriaunews
Setelah harga Bahan Bakar Minyak jenis Pertamax pada 26 Februari 2018 lalu mengalami kenaikan sebesar Rp300 hingga Rp750, kali ini harga BBM jenis Pertalite juga mengalami kenaikan sebesar Rp200 sejak Sabtu, 24 Maret 2018.
Terkait hal tersebut Wakil Ketua Komisi VII Herman Khaeron mengusulkan agar pemerintah menyiapkan APBN untuk mengintervensi kenaikan harga Pertalite.
“Pertama apakah pemerintah akan mengalokasikan anggaran subsidi atau melepas ini menjadi tanggungjawab konsumen kepada masyarakat. Tetapi pertimbangan kami daya beli masyarakat sedang terganggu, sedang sulit sehingga lebih baik bahwa pemerintah menyiapkan APBN untuk mengintervensi terhadap kenaikan harga itu (Pertalite),” ujarnya.
Selain itu, menurutnya mewakili DPR, pihaknya memahami keputusan kenaikan BBM tersebut sebagai pilihan pemerintah karena sejak awal DPR khususnya Komisi VII menetapkan untuk tidak menaikkan harga BBM baik subsidi maupun non subsidi.
“Kalau kami kan sejak awal sudah memutuskan bahwa untuk tahun ini tidak ada kenaikan BBM baik yang subsidi maupun yang non subsidi sehingga alasan-alasan kenaikan ini lah yang kemudian harus disampaikan kepada masyarakat. DPR memahami itu sehingga berasumsi bahwa ini menjadi pilihan pemerintah,” tambahnya.
Sementara kenaikan harga BBM jenis Pertalite ini terjadi di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia.
Harga jual Pertalite per 24 Maret 2018, di DKI Jakarta menjadi sebesar Rp 7.800 per liter dari sebelumnya Rp 7.600 per liter.
Sedangkan di provinsi lainnya berkisar Rp 7.800 sampai Rp 8.150 per liter. Seperti di Provinsi Riau, harga Pertalite menjadi Rp 8.150 per liter, dan di provinsi Maluku dan Papua masing-masing menjadi Rp 8.000 per liter. []
sumber: akurat
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron mengatakan, ambisi pemerintahan Jokowi-JK untuk membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) diprediksi tidak akan berjalan mulus.
Herman mengaku khawatir realisasi megaproyek listrik 35 ribu Mega Watt (MW) akan terhambat. Adapun, kekhawatiran Herman tersebut akibat penurunan konsumsi listrik nasional dari rata-rata 7% menjadi 3%. Sebab, menurut dia, hal itu akan menjadi salah satu tolok ukur pemerintah dalam pembangunan pembangkit setrum 35 Ribu MW.
“Membangun 35 ribu MW juga harus ada konsumennya. Jangan sampai listriknya ada pembelinya malah enggak ada. Sekarang saja pertumbuhan konsumsi listrik turun kok,” kata Herman saat dihubungi di Jakarta, Minggu (25/3/2018).
Tahun lalu, Politisi Demokrat ini mengatakan, pertumbuhan kebutuhan listrik diperkirakan 7,8%, sedangkan penjualan setrum PT PLN (Persero) hanya tumbuh 3,57%.
Karena itu, Herman menyarankan pemerintah segera mengevaluasi lagi pengerjaan program megaproyek setrum 35 ribu MW senilai Rp 1.350 triliun tersebut.
“Jangan sampai kejar tayang namun berujung kepada meruginya PLN. Nah kalau ditambah lagi menjadi 95 ribu MW, maka surplusnya lebih gede. Ujung-ujungnya bisa memberatkan keuangan PLN,” jelas dia.
Diketahui, pemerintahan Jokowi-JK sudah memprogramkan bisa membangun pembangkit listrik. Namun, target sebesar 35 ribu MW itu dinilai banyak pihak terlalu embisius. Pasalnya, program 10 ribu MW saat JK menjadi Wapres SBY hanya terwujud sekitar 6 ribu MW.
sumber: netralnews
JAKARTA: Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite kembali mengalami kenaikan Rp200 per liter di SPBU seluruh Indonesia.
Dengan adanya kenaikan yang dilakukan oleh PT Pertamina tersebut, harga Pertalite di DKI Jakarta menjadi Rp7.800 per liter, sementara di Provinsi Riau menjadi Rp 8.150 per liter, dan Provinsi Papua menjadi Rp8.000 per liter.
Ketua Komisi VII Herman khaeron menegaskan, sejak awal komisi VII tidak menginginkan adanya kenaikan BBM.
“Kami bahkan setuju dengan statement menteri ESDM beberapa waktu yang lalu untuk tidak ada kenaikan harga BBM,” tutur Herman, di Jakarta, Senin (26/3/2018).
Oleh sebab itu, politisi partai Demokrat ini meminta, adanya peran pemerintah sangat penting untuk mengintervensi terhadap kenaikan harga tersebut.
“Salah satunya adalah menyediakan fiskal untuk situasi-situasi seperti ini, atau barangkali adanya perubahan APBN. Tujuannya adalah menekan harga BBM Internasional supaya harga pasar Indonesia tidak naik,” katanya
Ia menambahkan, dalam situasi daya beli masyarakat yang sedang sulit ini, naiknya harga BBM akan memberikan efek domino kepada sektor lain.
“Kenaikan ini tentu bisa menyentuh kepada sektor transportasi, pangan ataupun menyentuh kepada komoditas” yang setiap saat di perlukan oleh masyarakat Ini akan naik semua,” ujarnya.
sumber: suarakarya
