Website Herman Khaeron
14May

Harga BBM Masih Mahal, Pertamina dalam Dilema

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Harga BBM Masih Mahal, Pertamina dalam Dilema

Jakarta – Terkait masih mahalnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia, Anggota Komisi VI DPR asal Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut PT Pertamina (Persero) tengah dilanda dilema. Lho?

“Kalau merujuk pada formula, semestinya harga sudah turun. Tetapi memang kondisi pertamina sedang mengalami triple shocks, yaitu harga minyak mentah yang anjlok, permintaan BBM menurun, dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” tegasnya, Jakarta, Senin (11/5/2020).

Alhasil, lanjut Herman, penurunan harga BBM di tanah air menjadi terhambat. Padahal, daya beli rakyat saat ini, mengalami pelemahan sebagai dampak Pandemi COVID-19. Seharusnya, pemerintah memikirkan untuk menurunkan harga BBM. “Mungkin ini (triple shocks) menjadi penghambat diturunkanya harga BBM,” kata Herman.

Sebelumnya, Sekjen GNPF-Ulama, Edy Mulyadi merasa heran dengan masih mahalnya harga BBM di Indonesia, padahal harga minyak dunia sudah terjun bebas. “Harga minyak dunia sudah terjun. Sejumlah negara sudah berkali-kali menurunkan harga BBM. Di Amerika saja, harga BBM setara premium hanya Rp2.500 per liter. Sementara di malaysia, BBM selevel pertamax cuman Rp4.420 per liter. Indonesia kok masih mahal?” tegasnya, Jakarta, Minggu (10/5/2020).

Kalau dilakukan perbandingan, lanjut mantan wartawan senior itu, harga BBM di Indonesia tergolong sangat mahal. Akibatnya, kantong rakyat Indonesia terkuras habis untuk memenuhi kebutuhan BBM. “Dalam dua bulan, rakyat Indonesia kelebihan bayar Rp13,75 triliun dari BBM yang kemahalan,” paparnya.

Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Tegas sekali Edy menyebut rezim Joko Widodo, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati. “Sampai kapan penguasa dan Pertamina terus menerus merampok rakyat. Kalau memang tidak bisa membantu, jangan menyusahkan apalagi mendzalimi,” tegas Edy.

Selanjutnya dia berpesan begini. “Jabatan dan kekuasaan yang kalian banggakan, pada saatnya akan berakhir. Takutlah kalian dengan azab Allah yang tak hanya di dunia tapi di akhirat,” pungkas Edy. [ipe]

sumber: inilah

Baca juga:

Herman Khaeron: Sektor Perbankan Dilarang Sakit

Tags:
14May

Herman Khaeron: Sektor Perbankan Dilarang Sakit

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron: Sektor Perbankan Dilarang Sakit

Herman Khaeron: Sektor Perbankan Dilarang Sakit – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyatakan bahwa jantung ekonomi adalah perbankan. Oleh karenanya perbankan dilarang sakit atau kolaps. Menurutnya, kalau perbankannya sakit tentu sektor-sektor lainnya juga akan sangat terganggu.

Demikian dikatakan Herman dalam Rapat Dengar Pendapat secara virtual antara Komisi VI DPR RI dengan Dirut. PT. BRI (persero) Tbk, Dirut. PT. BNI (persero) Tbk, Dirut. PT. Bank Mandiri (persero) Tbk dan Dirut. PT. BTN (persero) Tbk, Kamis (30/4/2020).

“Dari berbagai referensi yang coba saya rangkum, persoalannya memang bertumpu pada persoalan perbankan. Belum lagi kalau kita turun kedalam urusan yang lebih afirmatif yaitu masalah UMKM dan koperasi. Saat ini ada beberapa koperasi yang sudah kolaps dan para nasabahnya dalam posisi kebingungan,” ucap Herman.

Herman Khaeron: Sektor Perbankan Dilarang Sakit

Dikatakannya, UMKM yang sebagian besar  dibinanya juga sudah tutup akibat daya beli masyarakat yang saat ini lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Persoalan dasarnya, sampai kapan Covid-19 ini akan berlangsung dan masa tanggap darurat ini bisa selesai. Kapan ekonomi dunia akan tumbuh, karena biar bagaimanapun sektor perbankan dipengaruhi oleh ekonomi dunia.

“Kalau seluruh sektor yang ada bertumpu pada perbankan, lantas bagaimana perbankan mempersiapkan diri, selain meminta pemenuhan kebutuhan likuiditas yang bertumpu pada dana pemerintah dan BUMN yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Herman juga menyoroti tentang berbagai penurunan ekonomi yang terjadi diberbagai sektor lainnya. “Ekonomi kita saat ini sedang mengalami penurunan dan persoalannya juga sangat kompleks, yang bukan hanya akibat dampak Covid-19. Oleh karenanya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) harus memiliki strategi dan roadmap yang cukup untuk bisa menyongsong kedepan,” imbuhnya.

Misalnya, tambah Herman, dengan tren konsumsi rumah tangga yang menurun, maka artinya ada kemampuan produksi yang menurun akibat dari konsumsi rumah tangga yang menurun. Ini juga akan sangat berpengaruh terhadap sektor perbankan.

Selain itu impor juga meningkat sedangkan sisi ekspornya menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu juga akan berpengaruh pada kemampuan produksi perusahaan yang membutuhkan kehadiran industri perbankan.

“Daya saing saat ini juga menunjukkan penurunan. Ketika daya saing menurun maka tingkat efektifitas pada setiap industri juga pasti menurun. Belum lagi persoalan di desa-desa yang diharapkan jadi triger terhadap pembangunan ekonomi di desa, saat ini juga tidak pernah jelas arah dan kebijakannya. Saya mengkritisi persoalan dana desa ini terkait dengan sektor perbankan,” tandas legislator Fraksi Partai Demokrat itu.

Ia juga mengatakan, kurangnya perlindungan pemerintah terhadap konsumen dapat menimbulkan beberapa ekses yang sangat berpengaruh pada sektor industri. “Saya melihat, antara sektor industri yang potensial loose dengan yang berpotensial winner berbanding berat terhadap potensial loose,” kata Herman.

Hampir seluruh BUMN meminta keringanan atau penundaan terhadap pembayaran bunga atau pokok. “Sehingga apabila perbankan meminta dukungan lanjutan yang dibutuhkan dalam mempertahankan industri perbankan, salah satunya adalah pemenuhan likuiditas, lalu bagaimana pengaruhnya pada situasi perusahaan yang sekarang ada,” ungkapnya. (dep/es)

sumber: dpr
Baca juga:

Tags:
15Apr

Beri insentif energi, Komisi VI DPR ingatkan pemerintah agar tak bebani BUMN

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
[Video] DPR Apresiasi Dan Dukung Penguatan TVR Parlemen

Dampak pandemi Corona (Covid-19) telah membebani perekonomian maupun kondisi sosial masyarakat. Pemerintah pun memberikan sejumlah insentif, salah satunya insentif tagihan listrik untuk pelanggan golongan 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA subsidi.

Sekitar 24 juta pelanggan rumah tangga 450 VA mendapatkan gratis tarif listrik dan sekitar 7 juta pelanggan rumah tangga 900VA bersubsidi mendapatkan diskon tarif 50% untuk bulan April, Mei dan Juni.

Sejumlah kalangan meminta supaya insentif tersebut diperluas untuk golongan rumah tangga lainnya maupun untuk segmen binis dan industri.

Namun, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta supaya pemerintah berhati-hati jika ada perluasan insentif di sektor energi.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan, dalam rapat kerja yang digelar Komisi VI, Kementerian Perindustrian menyampaikan 19 usulan paket stimulus dan kebijakan tambahan sektor industri. Herman bilang, stimulus tersebut memang menjadi pilihan bagi pemerintah untuk menentukan prioritas dalam situasi krisis seperti sekarang.

Tapi, ia meminta supaya pemerintah tetap memperhatikan kondisi BUMN yang terkait dengan pemberian insentif seperti BUMN di sektor energi. Khususnya yang terkait dengan tarif listrik di PT PLN (Persero) dan harga gas di PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN).

“Pilihan stimulus ini tidak boleh mengorbankan sektor dan korporasi lainnya, semisal pembelian gas dari PGN yang minta dipatok pada nilai tukar Rp. 14.000 per dolar AS, keringanan pembayaran atau subsidi listrik bagi industri terdampak dan penundaan pembayaran tarif PLN. Ini akan mengganggu kinerja PGN dan PLN yang juga terdampak dengan situasi ini,” terang Herman lewat pesan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Selasa (7/4).

Menurut Herman, insentif untuk golongan 450 VA dan 900 VA subsidi saat ini sudah tepat untuk meringankan masyarakat di tengah kondisi seperti ini. Mekanisme yang disiapkan pemerintah dinilai juga sudah tepat dengan mempersiapkan kompensasi kepada PLN.

Ia bilang, apabila ada perluasan insentif termasuk untuk segmen industri, pemerintah juga harus mempersiapkan mekanisme kompensasi. Hal itu berlaku baik untuk tarif listrik bagi PLN maupun harga gas bagi PGN.

“Insentif kepada industri gak ada masalah, selama ada kompensasi dari pemerintah. Kalau tidak ada, PLN dan PGN akan rugi karena saat ini pun mereka terdampak (Covid-19),” tandas Herman.

Menurutnya, jika ada insentif kepada pelanggan atas kebijakan pemerintah, maka hal itu berarti ada penugasan dari pemerintah kepada BUMN terkait. Hal itu harus dihitung dan idealnya ada penggantian dari pemerintah. Yang terpenting, sambungnya, pemerintah harus cepat mengambil keputusan dalam menentukan manajemen krisis dan mitigasi Covid-19.

“Supaya dapat mengantisipasi terhadap krisis yang lebih jauh. Yang kita juga belum tahu sampai kapan wabah Covid 19 dan dampaknya terhadap sektor ekonomi berakhir,” tutup Herman.

Tags:
15Apr

Pemerintah Diminta Berikan Stimulus yang Untungkan Semua Pihak

Posted by: admin Categories: Berita Info
No comments
Herman Khaeron Berharap Ibas Jadi Ketua MPR

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan, mewabahnya virus corona di Indonesia telah berimbas ke kondisi perekonomian. Akibatnya, terjadi pelemahan ekonomi dan daya beli masyarakat. “Selain kehidupan sosial yang terdampak, sektor ekonomi tertekan, nilai tukar rupiah melemah, daya beli masyarakat menurun, dan sektor industri terganggu, situasi ini seolah-olah datang dengan begitu cepat dan mengancam terjadinya krisis yang lebih dalam,” ujar Herman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2020).

Atas dasar itu, lanjut Herman, pemerintah perlu memberikan stimulus yang menguntungkan semua pihak. Menurut dia, pilihan stimulus tak boleh mengorbankan sektor atau korporasi lainnya. Pasalnya, jika badan usaha dikorbankan, akan memperluas dampak ekonomi. Sebab, saat ini kondisi keuangan sebuah perusahaan ikut terkena imbas wabah corona.

“Pilihan stimulus ini tidak boleh mengorbankan sektor/korporasi lainnya, semisal pembelian Gas dari PGN yang minta di patok pada rate nilai tukar Rp. 14.000/ dollar AS, keringanan pembayaran listrik bagi industri terdampak dan penundaan pembayaran tarif PLN, ini akan mengganggu kinerja PGN dan PLN yang juga terdampak dengan situasi ini,” kata Herman.

Herman pun mendorong pemerintah bisa cepat mengambil keputusan dalam menentukan manajemen krisis dan mitigasi. Hal itu perlu dilakukan agar dapat mengantisipasi krisis yang lebih jauh. “Kita juga belum tahu sampai kapan wabah Covid 19 dan dampaknya terhadap sektor ekonomi berakhir,” ucap dia.

sumber: kompas

Tags:
15Apr

Penanganan Dampak Covid-19 Jangan Korbankan Badan Usaha

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Penanganan Dampak Covid-19 Jangan Korbankan Badan Usaha – Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron meminta pemerintah tidak mengorbankan badan usaha dalam penanganan dampak pandemi virus korona atau covid-19 yang mewabah di Indonesia. Pasalnya virus itu melemahkan berbagai sektor ekonomi tak terkecuali beberapa badan usaha milik negara (BUMN).

Menurut Herman, bila badan usaha kerap dikorbankan, justru pelemahan ekonomi akan semakin melebar dan akan menambah beban negara nantinya. Pemerintah dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR mengusulkan 19 paket stimulus tambahan untuk sektor industri.

Penanganan Dampak Covid-19 Jangan Korbankan Badan Usaha

“Pilihan stimulus ini tidak boleh mengorbankan sektor atau korporasi lainnya, semisal pembelian gas dari PGN yang minta dipatok pada rate nilai tukar Rp14.000 per US$1, keringanan pembayaran atau subsidi listrik bagi industri terdampak dan penundaan pembayaran tarif PLN, ini akan mengganggu kinerja PGN dan PLN yang juga terdampak dengan situasi ini,” ujar Herman melalui keterangan tertulis, Selasa (7/4).

Ia menambahkan, pemerintah menjadi kunci untuk mempertimbangkan apa yang akan diprioritaskan dalam situasi krisis seperti sekarang ini.

Selain kehidupan sosial, lanjut Herman, sektor ekonomi yang tertekan, pelemahan nilai tukar rupiah, melemahnya daya beli masyarakat dan terganggunya sektor industri, menjadikan pandemi covid-19 memiliki komplesiktas masalah yang besar.

“Situasi ini seolah-olah datang dengan begitu cepat dan mengancam terjadinya krisis yang lebih dalam. Kita juga belum tahu sampai kapan wabah covid-19 dan dampaknya terhadap sektor ekonomi berakhir,” tuturnya.

Dia pun mendorong pemerintah bisa cepat mengambil keputusan dalam menentukan manajemen krisis dan mitigasi, agar dapat mengantisipasi terhadap krisis yang lebih jauh.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan kebijakan penurunan harga gas sebagai salah satu stimulus ekonomi akan memberikan konsekuensi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab ada pengurangan subsidi energi, baik Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik. (E-3)

sumber: mediaindonesia

Baca juga:

Tags:
8Apr

Herman Dorong Menteri Erick Siapkan Manajemen Risiko untuk Jaga Kinerja BUMN

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Anggota Komisi VI DPR, E Herman Khaeron, merasakan betul, mewabahnya virus Corona berdampak terhadap ekonomi di seluruh negara. Termasuk bagi Indonesia. Gara-gara Corona, nilai tukar rupiah melemah, inflasi naik, dan potensi pertumbuhan ekonomi turun. Semuanya juga sangat berdampak terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat.

“BUMN juga terdampak dengan situasi saat ini, meski sebelum ada wabah virus Corona kondisi dan performa beberapa BUMN sedang kurang baik,” ucap politisi Partai Demokrat ini, Senin (6/5).

Di awal sidang masa periode ini, lanjut Herman, Menteri BUMN, Erick Thohir, telah menyampaikan roadmap-nya di Komisi VI DPR. Di dalamnya Erick menargetkan dapat meningkatkan deviden 2020 sebesar 50 persen dari perolehan deviden 2019. Namun, dalam rapat pekan lalu, dengan situasi ekonomi global dan nasional seperti saat ini, deviden justru akan turun sebesar 50 persen dari perolehan 2019.  Yang berarti, hampir seluruh BUMN akan menurun pendapatannya.

Atas situasi ini, tambah politisi asal Cirebon itu, Kementerian BUMN melakukan pemetaan berdasarkan portofolio BUMN. Hasilnya, 9,1 persen dipertahankan dan dikembangkan, 6,3 persen dilakukan transformasi, 68 persen melakukan konsolidasi, 8,2 persen diutamakan untuk pelayanan publik, dan 8,2 persen divestasi dan bermitra.

“Artinya, akan ada perampingan BUMN agar lebih efisien dan efektif untuk menghasilkan laba, selain melaksanakan penugasan pemerintah,” terang salah satu orang dekat SBY dan AHY ini.

Sebagai contoh, kata Herman, Bulog yang dulu survive dan memperoleh laba dengan melaksanakan penugasan Raskin/rastra, setelah berubahnya penugasan terus menurun. Dalam situasi seperti sekarang, Bulog menghadapi tekanan utang jangka pendek karena kekurangan kas dan inventory yang menumpuk.

PLN, kata Herman, ikut akan terdampak dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan subsidi yang naik signifikan. BUMN karya juga demikian, akan menghadapi masalah.

“Memang berat, namun demikian kami tetap optimis dan mendorong agar Menteri BUMN melahirkan strategi dan cara menghadapinya. Serta mempersiapkan manajemen risiko dan mitigasi yang tepat agar bisa menjaga kinerka BUMN dan bahkan ke depan meningkatkannya,” pungkas Herman. [USU]

sumber: rmco
baca juga:

Tags:
8Apr

Wanti-wanti Demokrat: Stimulus Ekonomi Jangan Korbankan Korporasi

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ke Masyarakat Cirebon dan Indramayu

Mewabahnya virus Corona di Indonesia telah berimbas ke seluruh sendi kehidupan. Selain kehidupan sosial yang terdampak, sektor ekonomi juga tertekan.

“Nilai tukar rupiah melemah, daya beli masyarakat menurun, dan sektor industri terganggu. Situasi ini seolah-olah datang dengan begitu cepat dan mengancam terjadinya krisis yang lebih dalam,” ucap anggota Komisi VI DPR, E Herman Khaeron, dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin (6/4).

Politisi Partai Demokrat ini menyebut, saat ini, mungkin hanya beberapa industri yang masih bertahan dengan market yang besar. Seperti industri alat kesehatan, farmasi, dan mamin (makanan dan minuman). Karena hasil industry ini sangat dibutuhkan dalam situasi penanganan Covid 19 saat ini. Sedangkan industri lainnya, melebah. Banyak karyawan sudah dirumahkan.

Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR, kata Herman, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan 19 usulan paket stimulus dan kebijakan tambahan sektor industri yang menjadi pilihan pemerintah. “Saya berpendapat bahwa pilihan stimulus ini tidak boleh mengorbankan sektor/korporasi lainnya,” kata salah satu orang kepercayaan SBY dan AHY ini.

Herman mencontohkan seperti pembelian gas dari PGN yang minta dipatok pada rate nilai tukar Rp 14.000 per dolar AS, keringanan pembayaran/subsidi listrik bagi industri terdampak, dan penundaan pembayaran tarif PLN. “Ini akan mengganggu kinerja PGN dan PLN yang juga terdampak dengan situasi ini,” terangnya.

Politisi asal Cirebon itu mengakui, memang menjadi pilihan pemerintah, mana yang akan menjadi prioritas dalam situasi krisis. “Pemerintah harus cepat mengambil keputusan dalam menentukan manajemen krisis dan mitigasi agar dapat mengantisipasi terhadap krisis yang lebih jauh, yang kita juga belum tahu sampai kapan wabah Covid-19 dan dampaknya terhadap sektor ekonomi berakhir,” tutupnya. [USU]

sumber: rmco

Tags:
7Apr

Fraksi Demokrat Dukung Relokasi APBN untuk Covid-19

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Fraksi Demokrat mendukung relokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 untuk penanganan pandemi virus corona Covid-19.

Fraksi Demokrat mendukung relokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 untuk penanganan pandemi virus corona Covid-19. Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Herman Khaeron mengatakan masyarakat menginginkan agar APBN dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19.

“Sesuai dengan kebijakan Fraksi Demokrat, rekomendasinya bahwa kami mendukung untuk melakukan perubahan APBN agar ada sesegera mungkin realokasi anggaran yang kita fokuskan untuk penanganan virus corona ini,” kata Herman dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan III tahun 2019 – 2020, Senin, 30 Maret 2020.

Kita harus bersama, bersatu, dan sesegera mungkin kita bisa menuntaskan melawan virus corona

Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII ini mengatakan, Fraksi Partai Demokrat juga membuat kesepakatan untuk memberikan perhatian khusus terhadap persoalan corona. Tujuan dari kesepakatan ini untuk segera menyelesaikan permasalahan yang berdampak besar bagi banyak orang.

Sebelumnya saran lain datang dari Politisi Golkar. Untuk mengatasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Puteri Anetta Komarudin menyarankan adanya kolaborasi inovatif lintas sektor.

Putri mengajak pelaku usaha untuk mulai menyusun strategi kolaborasi inovatif lintas sektor industri. Hal itu perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan pelemahan ekonomi yang diakibatkan pandemi virus corona.

“Belajar dari inisiatif industri otomotif dunia seperti Ford, General Motors, dan Tesla, kerja sama lintas sektor teknologi dan engineering dilakukan untuk mendukung proses produksi industri alat kesehatan yang memang sedang berupaya memaksimalkan produksi alat kesehatan esensial,” kata Puteri kepada Tagar, Kamis, 26 Maret 2020.[]

sumber: tagar.id

Tags:
27Mar

KAHMI: Penanganan Covid-19 Harus Dilakukan Secara Menyeluruh

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

KAHMI: Penanganan Covid-19 Harus Dilakukan Secara Menyeluruh – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyatakan keprihatinan atas wabah virus Corona yang tengah melanda negara ini dan dunia. Karena itu, Majelis Nasional KAHMI merekomendasikan beberapa hal dalam penanganan Covid-19 ini, satu di antaranya percepatan penanganan wabah covid-19 secara menyeluruh.

Dalam pernyataan yang ditandatangani oleh Koordinator Presidium KAHMI, Herman Khaeron, dan Sekretaris Jenderal KAHMI, Manimbang Kahariady, organisasi ini menyatakan mendukung seluruh upaya yang dilakukan pemerintah dan berbagai pihak dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 dari tingkat pusat hingga ke daerah. KAHMI juga meminta agar upaya percepatan penanganan Covid-19 dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari aspek promosi kesehatan, perlindungan khusus, dan deteksi dini serta pemberian pengobatan.

Dikatakan KAHMI, penguatan promosi kesehatan itu perlu melibatkan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat. Sehingga, masyarakat memahami dan bertindak benar dalam melakukan tindakan pencegahan, melakukan isolasi mandiri, melakukan social distancing, mencari tempat uji kesehatan, dan mencari pengobatan yang tepat.

“Upaya ini harus didukung dengan keterlibatan tokoh agama, masyarakat, tokoh publik dan influencer dalam upaya mendorong kesadaran dan tindakan pencegahan penularan Covid-19,” demikian pernyataan KAHMI, dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Sabtu (21/3).

Selanjutnya, KAHMI meminta agar diterapkan pembatasan pengunjung dari warga negara asing (WNA) dari berbagai negara yang sudah mengalami pandemi Covid-19 di seluruh bandara, pelabuhan dan berbagai perbatasan lain. Menurut KAHMI, pembatasan itu harus diiringi dengan pelaksanaan skrining kesehatan bagi WNI yang kembali ke tanah air. Di samping itu, harus ada pemberian fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut, penyediaan karantina kesehatan, dan pendampingan isolasi mandiri.

Tidak hanya itu, KAHMI juga meminta agar deteksi dini diperkuat dengan cara memperbanyak tempat-tempat uji laboratorium Covid-19 milik pemerintah yang tidak berbayar dan milik pihak lain yang berbayar mandiri. Beberapa perguruan tinggi, lembaga penelitian dan laborotorium swasta sudah memiliki ini.

KAHMI meminta pemerintah memastikan kesiapan 132 rumah sakit yang telah ditetapkan, agar mampu memberikan pelayanan dan perawatan yang paripurna bagi pasien pengidap virus Corona. Hal ini menurutnya perlu didukung dengan penyediaan sumber daya yang memadai termasuk SDM, pembiayaan, peralatan, dan bahan habis pakai yang diperlukan.

“Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan perlindungan yang memadai bagi para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit merawat pasien Covid-19 dengan penyediaan alat perlindungan diri (APD) yang memadai untuk setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan,” lanjut KAHMI.

Sementara itu, KAHMI meminta pemerintah memberikan perhatian khusus bagi DKI Jakarta yang saat ini telah menjadi provinsi yang ditemukan kasus Covid-19. Hal demikian agar ibukota tidak menjadi pusat penularan Covid-19 ke daerah lain di tanah air. Apalagi, saat ini kasus virus Corona terus meningkat.

KAHMI juga mendorong pemerintah dan pihak perusahaan penyedia jaringan internet untuk memberikan fasilitasi bagi warga yang berupaya mengurangi risiko penularan dengan bekerja di rumah dan melakukan kegiatan social distancing. Pemerintah juga diimbau untuk menyediakan program jaringan sosial yang mencukupi selama wabah Covid-19.

sumber: republika

Baca juga :

Kasus Jiwasraya, Komisi VI DPR Herman Khaeron: Tinggal Dilaporkan

Systemever Software Cloud ERP Indonesia Terbaik

 

Tags: