Kang Hero Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Jatibarang Indramayu

hermankhaeron.info – Kang Hero Melakukan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Kepada Siswa dan guru SMA di Aula Gedung PUI Jatibarang, Indramayu.

Kang Hero mengungkapkan sosialisasi ini dilakukan guna mengingatkan kembali kepada para guru dan siswa tentang pentingnya Empat Pilar Kebangsaan. Yaitu Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR RI, NKRI sebagai bentuk Negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara.

Ia menjelaskan empat pilar kebangsaan tersebut harus terus dipegang erat agar bangsa ini tetap terjaga, berdaulat, adil dan makmur. Dijelaskan Pancasila merupakan falsafah atau dasar negara Indonesia. Dimana isinya terdiri dari lima sila yang harus bisa dihayati dan diamalkan.

Sedangkan UUD 45, terang Hero merupakan regulasi tertinggi dalam mengatur negeri ini. Semua itu harus dibingkai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara pilar keempat adalah Bhineka Tunggal Ika. Hal ini penting untuk dijaga, mengingat Indonesia terdiri dari bermacam –macam suku bangsa dan agama yang berbeda.

Pada kesempatan itu Hero juga mengingatkan bagaimana proses terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya kemerdekaan yang diraih saat ini adalah hasil perjuangan para pahlawan dan tidak diraih dengan mudah. Justru melalui jerih payah dengan pengorbanan yang luar biasa.

‘’Karena kemerdekaan diraih tidak dengan mudah, maka kita harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh yaitu dengan belajar dan bekerja,’’ ujar Hero.

Kang Hero Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Jatibarang Indramayu

Kang Hero Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Jatibarang Indramayu

DPR Minta Gubernur Kepri Tertibkan Bangunan Liar di Kawasan Rempang

hermankhaeron.info – Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan langsung Tata Ruang Wilayah di kawasan Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Selasa(21/2/2017).

Dari hasil peninjauan yang dilakukan, Komisi IV DPR RI mengungkapkan kekecewaannya karena kondisi lapangan memperlihatkan kawasan Rempang yang masih berstatus kawasan hutan digunakan sebagai Rumah liar bahkan ada lahan yang diklaim milik PT Tanah Airku.

“Tadi kami melihat ada plang PT Tanah Airku, memasuki kawasan tersebut melanggar KUHP 551 sedangkan kawasan itu adalah kawasan hutan lindung dan hutan buru,” ungkap anggota Komisi IV DPR RI Sudin.

Sudin menambahkan bahwa sejak 2009, dirinya pernah berkunjung ke Rempang dan melihat banyak penggunaan lahan secara ilegal di kawasan hutan Rempang, termasuk diantaranya Ruli. Ia menyayangkan bahwa jumlahnya saat ini tidak berkurang bahkan kian bertambah.

“Kalau kita lihat disini, hampir sebagian besar lokasi itu sudah dijarah oleh oknum,” ungkap Sudin.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa siapapun yang menduduki kawasan tanpa izin akan dipidana maksimal 20 tahun dan minimal 5 tahun. Sedangkan bagi pejabat yang membiarkan akan dihukum minimal 1 tahun, maksimal 10 tahun.

Komisi IV DPR RI meminta agar Gubernur Kepri dibantu aparat penegak hukum menertibkan bangunan liar yang berada di kawasan hutan Rempang.

“Kami minta kepada Bapak Gubernur dan seluruh aparat terkait agar menertibkan kawasan hutan supaya terbebas dari rumah liar, khususnya hunian rumah penduduk yang ilegal,” pinta Wakil Ketua Komisi IV dari fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron.

Lebih lanjut, Komisi IV DPR RI meminta jawaban legalitas keberadaan PT Tanah Airku yang secara terang-terangan memasang plang penguasaan lahan di Rempang kepada Gubernur Kepri.

Oleh karena kawasan Rempang tersebut masih berada di Kota Batam, maka Gubernur Kepri meminta BP Batam memberikan penjelasan langsung terkait perizinan PT Tanah Airku.

“Khusus PT Tanah Air ini memang belum memproses secara baik di BP Batam artinya adalah penggunaan lahan yang belum jelas statusnya, ilegal,” jelas Tjahjo Prijonggo selaku Kepala Biro Perencanaan Teknik BP Batam.

sumber

Kang Hero Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Jatibarang Indramayu

hermankhaeron.info – Anggota DPR /MPR RI Fraksi Demokrat untuk daerah pemilihan Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon kembali melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan,

Usai memberikan paparan terkait 4 Pilar Kebangsaan di Aula Gedung PUI Jatibarang, Indramayu, Herman Khaeron dihujani banyak pertanyaan. Anggota FPD yang juga Wakil Ketua Komisi IV itu, antara lain ditanya tentang isu-isu terancamnya NKRI akhir-akhir ini.

‘’Indonesia aman, kok. Kalaupun belakangan ada kegaduhan, itu lebih karena imbas politik Pilkada saja. Tapi secara umum, Indonesia aman. Tidak ada ancaman berat,’’ kata Kang Hero, sapaan Herman di hadapan guru dan siswa SMA / SMK se Kecamatan Jatibarang, pekan lalu.

Sebelumnya, Hero mengungkapkan sosialisasi ini dilakukan guna mengingatkan kembali kepada para guru dan siswa tentang pentingnya Empat Pilar Kebangsaan. Yaitu Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR RI, NKRI sebagai bentuk Negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara.

Ia menjelaskan empat pilar kebangsaan tersebut harus terus dipegang erat agar bangsa ini tetap terjaga, berdaulat, adil dan makmur. Dijelaskan Pancasila merupakan falsafah atau dasar negara Indonesia. Dimana isinya terdiri dari lima sila yang harus bisa dihayati dan diamalkan.

Sedangkan UUD 45, terang Hero merupakan regulasi tertinggi dalam mengatur negeri ini. Semua itu harus dibingkai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara pilar keempat adalah Bhineka Tunggal Ika. Hal ini penting untuk dijaga, mengingat Indonesia terdiri dari bermacam –macam suku bangsa dan agama yang berbeda.

Pada kesempatan itu Hero juga mengingatkan bagaimana proses terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya kemerdekaan yang diraih saat ini adalah hasil perjuangan para pahlawan dan tidak diraih dengan mudah. Justru melalui jerih payah dengan pengorbanan yang luar biasa.

‘’Karena kemerdekaan diraih tidak dengan mudah, maka kita harus bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh yaitu dengan belajar dan bekerja,’’ ujar Hero. (media-fpd/ Radar Cirebon)

sumber

Komisi IV Minta Pemerintah Selesaikan Kurang Bayar Pupuk Subsidi

hermankhaeron.info – Komisi IV meminta pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk segera menyelesaikan kurang bayar atas anggaran subsidi pupuk yang sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Tercatat, total kurang bayar yang belum dilunasi oleh pemerintah hampir 15 triliun rupiah. Dimana pada tahun 2014 sebesar Rp7.445.858.967.320 dan tahun 2015 sebesar Rp. 7.549.959.000.000.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan, pemerintah sebaiknya harus membuat mekanisme baru dalam proses pembayaran pupuk bersubsidi. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang setiap tahunya.

“Saya kira memang harus ada mekanisme baru terhadap pembayaran subsidi pupuk, karena ini sangat membebani terhadap subsidi,” kata Herman saat ditemui di Gedung Kura-Kura Komplek Parlemen, Rabu (22/6/2016).

Politikus Demokrat itu menyampaikan, banyak implikasi yang akan dirasakan oleh pihak pemerintah dan pihak pabrik pupuk terhadap kurang bayar tersebut. Pertama dari segi pemerintah, di mana akan ada penumpukan bunga yang berakibat terhadap penambahan nilai pembayaran yang dilakukan. 

Sehingga, kelebihan nilai tersebut dapat disalurkan kepada kegiatan yang lebih produktif yang tentunya dapat menguntungkan seluruh pihak.‎ “Ke depan, Kementan juga harus memiliki cara bagaimana supaya lebih efektif dan efisien supaya beban sekarang yang menjadi beban bunga, beban penyaluran atas keterlambatan dan kurang bayar ini lebih bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif,” ungkap dia.

Selain terjadi penambahan nilai, kurang bayar atas anggaran subsidi pupuk‎ juga akan berdampak terhadap produktifitas pabrik pupuk. Herman menilai, pabrik pupuk nasional bisa lebih berkembang untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional dan mengintervensi pasar pupuk ke depannya.

“Artinya, peluang untuk pengembangan itu besar, jangan sampai karena beban subsidi, beban kurang bayar, mekanisme pembayaran yang selalu terlambat kemudian juga pertumbuhan produksi pupuk dan pengembangan pabrik pupuk kita untuk mensuplay kebutuhan pupuk dalam negeri terhambat,” ujar Herman.

sumber: metrotvnews

 

Komisi IV Temukan Raskin Berkualitas Jelek

hermankhaeron.info – Tim Kunjungan Komisi IV DPR mengakui adanya temuan beras miskin (raskin) yang dibeli dan akan didistribusikan oleh Perum Bulog Subdivre Bandung yang kualitasnya kurang baik(jelek). Karena itu, Bulog dituntut untuk lebih cermat membeli beras yang berkualitas untuk masyarakat.

“Kepala Gudang Bulog menyampaikan jenis beras raskin yang ada sudah sesuai, namun harus kita check lagi, apakah jika dimasak bagus atau tidak, karena kami melihat warnanya agak kuning. Yang penting buat kami,  untuk raskin harus mengutamakan kualitas, untuk apa kita bagikan kalau akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR Edhy Prabowo usai meninjau Gudang Bulog di Bandung, Jawa Barat, Senin (20/6).

Ditambahkannya, kalau dilihat pecahan berasnya masih bagus, cuma warnanya saja yang agak gelap, tetapi sebenarnya masih ada yang lebih parah dari itu. Kalau melihat dari waktu kedatangan beras baru 10 hari, berarti beras raskin ini masih baru, intinya ada hal yang harus diperbaiki.” Bagaimanapun raskin merupakan instrumen pemerintah untuk mengintervensi terhadap pasar,” tukasnya .

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan, persoalan kualitas beras raskin ini harus selaras dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Supaya raskin tidak identik dengan beras yang rusak, berkualitas rendah, tapi justru raskin dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin melalui ketersediaan beras yang murah.

Selain itu, kata Herman, ia menemukan tidak adanya stempel yang dicantumkan pada setiap karung beras, sebagai tanda pemasoknya darimana, kemudian mengenai komitmen terhadap beras broken dan kadar air itu dicantumkan. Padahal, setahun yang lalu setiap karung beras ada stempelnya.

“ Saya juga heran kenapa kosong, apakah ini terkait dengan persoalan yang terjadi di Solo pada waktu itu, supplier keberatan untuk dicantumkan. Menurut saya stempel ini menjadi penting, selain berguna untuk pengawasan, hal ini dimaksudkan kepada seluruh supplier dan mitra kerja Bulog agar mempunyai tanggung jawab terhadap berbagai tuntutan masyarakat, terutama terhadap kualitas dari raskin” tutup politisi F-Partai Demokrat ini.(jk,mp) foto : Jaka/mr.

sumber : dpr.go.id

Disparitas Harga, Tata Kelola Pangan Belum Optimal

hermankhaeron.info – Kalangan Dewan mendapatkan fakta bahwa tata kelola pangan hingga saat ini belum optimal dikelola, sehingga perlu diperbaiki. Ini terkait adanya disparitas harga di tingkat petani dan harga di pasar yang cukup tinggi.

Demikian yang dikatakan Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo dalam kunjungan kerja spesifik ke Pasar Johar Karawang dan Pasar Sederhana, Bandung, Jawa Barat, kemarin, (20/6).

Dia mengatakan, harga di pasar jauh lebih tinggi daripada harga di tingkat petani seperti cabe, di tingkat petani harga bawang Rp 8.000, tapi di pasar Rp 18.000. ”Siapa yang menikmati 10 ribu?” tanyanya serius kèpada media.

Di tempat yang sama, Herman Khaeron, wakil ketua Komisi IV menambahkan, pada umumnya harga pangan berada pada posisi stabil, namun posisinya stabil tinggi. Mayoritas yang mengalami kenaikan di antaranya daging, ayam, dan ikan. ”Daging sendiri masih pada posisi harga Rp 120.000 baik di Pasar Johar Karawang maupun Pasar Sederhana Bandung,” jelasnya.

Herman menambahkan, sesusungguhnya pasar menjadi domainnya Kementerian Perdagangan (Kemendag). ”Untuk ketersedian pangan kami melihat cukup! Sampai lebaran pun cukup, suplainya masih cukup walaupun ada fluktuasi harga,” tandasnya.

Herman mengatakan, intinya harus ada sinergi yang baik antara produsen (Kementerian Pertanian) dan penyalur (Kementerian Perdagangan). ”Dalam hal ini Komisi IV berencana melakukan rapat kerja gabungan dengan Komisi VI karena Kementerian Perdagangan merupakan mitra kerja Komisi VI,” ujarnya.

Usai meninjau Pasar Sederhana Rombongan melanjutkan perjalanan ke Gudang Bulog Cimindi dan Swalayan Super Indo Dago. (jr/jpnn)

sumber : indopos

hermankhaeron.info –  Komisi IV DPR RI meminta pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok menjelang masuknya bulan suci Ramadhan.

“Saya mengharapkan agar gonjang-ganjing harga pangan menjelang puasa sampai lebaran tidak perlu terjadi. Masukan para pembantu Presiden harus kompak,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, Minggu (29/5).

Dia berharap para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejalan mengeluarkan kebijakan khususnya terkait pangan, sehingga tidak merugikan rakyat. Hal itu terkait rencana impor bawang dan juga gonjang-ganjing ketidaksinkronan para pembantu Presiden mengenai impor bawang merah.

“Impor bawang jangan sampai menekan keuntungan para petani,” ujar Herman.

Dia mengingatkan khususnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dapat menggenjot produktivitas serta pengelolaan bawang pasca panen. Diharapkan komoditas itu bisa lebih tahan lama sehingga menjadi pekerjaan rumah Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktifitasnya.

“Bawang merah termasuk komoditas daya tahannya tidak panjang. Karena itu pekerjaan rumah Kementerian Pertanian bagaimana menggenjot,” kata Herman.

Politisi Partai Demokrat itu juga menyesalkan langkah Menteri Pertanian yang menyebut mengenai ketercukupan pangan serta kestabilan harga jelang puasa. Pasalnya, fakta di lapangan harga bawang merah cukup mahal sehingga Menteri Pertanian harus berfikir langkah komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri harus seutuhnya disuplai sendiri.

“Berarti tekadnya juga harus memperbaiki tingkat harga ditingkat petani,” tegas Herman.

sumber