Selamat Hari Demokrasi Internasional 15 September 2017.
Semoga Demokrasi Indonesia lebih baik
#ehermankhaeron#kangherojabarsatu#kanghero#partaidemokrat#dprri.
15Sep
15Sep
hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV, Herman Khaeron mengaku kehilangan atas wafatnya Azhar Romli. Padahal dirinya sempat mengikuti rapat bersama almarhum sebelum legislator Golkar itu meninggal.
“Keluarga besar Komisi IV DPR tentu merasa kehilangan atas wafatnya Pak Azhar Romli. Tadi malam kami masih bersama-sama konsinyering UU SBT dan KKHE,” kata Herman melalui pesan singkatnya, Jumat (15/9/2017).
Herman mengaku sempat mengingatkan Azhar Romli untuk makan malam sebelum memulai rapat di Komisi IV.
Dia pun melihat tidak ada tanda-tanda sebelum Azhar Romli menghembuskan nafas terakhir.
“Jam 19.00 WIB saya minta Pak Azhar untuk makan malam dulu,” ujarnya.
Herman tidak memungkiri bahwa sebagai legislator, Azhar merupakan sosok yang patut dicontoh.
Menurutnya, politikus yang Dapilnya di Bangka Belitung merupakan sosok yang rajin ikut rapat di komisi dan memiliki pandangan-pandangan secara konstruktif.
“Pada waktu saya pimpin kunjungan kerja ke Provinsi Babel yang merupakan dapilnya, masyarakat juga mengenal beliau. Dan selama ini aktif membantu masyarakat,” ujarnya.
”Semoga segala amal baiknya membawa almarhum di sisi Allah SWT, dan surgalah tempatnya,” tandasnya.
sumber: tribun
14Sep
hermakhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengkhawatirkan dampak kekeringan akan mengancam produktivitas petani. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan bendungan dan embung di tiap desa.
“Kekhawatiran kekeringan ini sejalan dengan musim lalu yang hujannya banyak. Hampir setahun musim basah. Dikhawatirkan ini sudah mulai keringnya agak panjang,” kata Herman, kepada Republika, Rabu (13/9).
Herman mengkhawatirkan, kekeringan ini dapat menyebabkan turunnya produktivitas petani. Meskipun, ia mengatakan pemerintah sudah melakukan antisipasi awal dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang ada. Hampir 20 ribu pompa air sudah dibagikan pada tahun ini. Tahun sebelumnya juga ada pembagian pompa dalam jumlah hampir sama.
Pembagian pompa ini diharapkan bisa mengisi kekurangan air di daerah-daerah produksi. Selama di lokasi itu masih ada sumber air, Herman meminta agar pemerintah segera mendistribusikan pompa air supaya paling tidak menyelamatkan masa tanam atau tidak terjadi gagal panen akibat kekeringan.
Herman menambahkan, pemerintahan Jokowi menargetkan pembangunan seribu embung hingga 2019. Pembangunan embung dilakukan berbasis desa. Pemerintah juga memanfaatkan tanah-tanah desa atau tanah bengkok untuk embung.
Dalam perencanaan anggaran tahun, ia menyatakan akan mendorong lebih banyak embung lagi di daerah-daerah rawan kekeringan untuk antisipasi musim kering yang terlalu lama. “Ini menjadi perhatian kami dengan Kementerian Pertanian untuk menyiapkan embung lebih banyak lagi pada daerah-daerah endemik kekeringan,” kata Herman.
Herman mengatakan Komisi IV DPR juga sudah membicarakan di anggaran tambahan 2017 kemarin agar dibuatkan sumur-sumur artesis atau sumur air dalam di daerah-daerah tertentu. Hal itu seperti yang dilakukan di India. “Pilot projectnya sudah dilakukan di daerah-daerah yang sumber airnya agak sulit, kita mencoba dengan pemerintah untuk memulai pemanfaatan sumber air dalam,” kata dia.
Menurut Herman, pemerintah telah menargetkan pembangunan dan perluasan beberapa bendungan selama masa pemerintahan Joko Widodo ini. Meski, 60 persen bendungan masih bersifat tadah hujan. Target pembangunan bendungan selama 2015-2019 sebanyak 65 bendungan. Dari jumlah itu, tujuh bendungan sudah dirampungkan hingga akhir 2016.
Ketujuh bendungan itu adalah Bendungan Jatigede, Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Titab, Bendungan Paya Seunara, dan Bendungan Teritib. Sementara itu, pada 2017 ditargetkan tambahan tiga bendungan selesai yaitu Bendungan Raknamo, Bendungan Tanju, dan Bendungan Marangkayu.
Hingga akhir 2019, pemerintah menargetkan pembangunan 29 bendungan selesai, sehingga, menambah tampungan air sebanyak 2 miliar meter kubik. Perluasan bendungan Jatigede di Jawa Barat, Herman mengungkapkan, direncanakan bisa menambah 90 ribu hektare luas area yang diairi.
“Memang kuncinya adalah di bendungan karena embung ini airnya tidak cukup banyak. Volumenya yang diperbanyak. Volume diperbanyak pun nanti juga akan mengurangi ketersediaan lahan pertanian. Fokus terhadap pembangunan bendungan ini tentu harus terus dipercepat,” kata Herman.
Dosen Pascasarjana Prodi Studi Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia, yang juga Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan defisit air dan kekeringan telah menjadi isu global. Satu dari empat orang di dunia kekurangan air minum dan satu dari tiga orang tidak mendapat sarana sanitasi yang layak (Bouwer, 2000).
Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah mengalami defisit air sejak tahun 1995. Hampir setiap tahun kekeringan berulang, bahkan saat musim kemarau normal seperti tahun 2017 ini.
“Saat ini lebih dari 3,9 juta jiwa masyarakat yang bermukim 2.726 desa di 715 kecamatan dan 105 kabupaten/kota di Jawa dan Nusa Tenggara mengalami kekeringan. Sebagian besar mereka mengalami kekeringan setiap tahunnya,” kata Sutopo.
Menjelang 2025, sekitar 2,7 milyar orang atau sekitar sepertiga populasi dunia akan menghadapi kekurangan air dalam tingkat yang parah. Sejak awal sudah diprediksikan, bahwa pada abad 21 air akan menjadi isu besar dunia dan penyebab timbulnya konflik, jika tidak segera diatasi secara menyeluruh.
Secara nasional, ketersediaan air masih mencukupi, bahkan sampai dengan proyeksi tahun 2020 ketersediaan air masih mencukupi untuk pemenuhan seluruh kebutuhan air, seperti untuk kebutuhan rumah tangga, perkotaan, irigasi, industri dan lainnya. Namun secara per pulau, ketersediaan air yang ada sudah tidak mencukupi seluruh kebutuhan khususnya di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
Sutopo memprediksi krisis air ini akan makin meningkat di masa mendatang. Bertambahnya jumlah penduduk otomatis kebutuhan air makin meningkat. Ironisnya kerusakan daerah aliran sungai, degradasi lingkungan, makin berkurangnya kawasan resapan air, tingginya tingkat pencemaran air, rendahnya budaya sadar lingkungan, dan masalah lainnya juga menyebabkan pasokan air makin berkurang.
“Daya dukung lahan telah terlampaui sehingga pengelolaan sumber daya air menjadi lebih rumit. Kekeringan adalah resultan dari permasalahan lingkungan di bagian hulu dan hilirnya. Perlu upaya yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengatasi hal ini,” kata Sutopo.
sumber: republika
14Sep
hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengingatkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk melunasi kekurangan bayar subsidi pupuk pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero).
“Saya ingin mengingatkan Pak Menteri terkait kurang bayar subsidi pupuk Kementerian Pertanian sebesar Rp 17,95 trilliun. Harus cari jalan keluar untuk itu. karena kalau tidak terbayarkan juga pada tahun 2019 seluruh pabrik pupuk bisa tutup,” ujar Herman di Jakarta, Rabu (13/9/2017).
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi IV lainnya, OO Sutisna mengatakan permasalahan kurang bayar subsidi pupuk sebelumnya sudah ada kesepakatan akan diselesaikan melalui Kementerian Keuangan. Namun hingga saat ini belum terdengar tindak lanjutnya seperti apa.
“Jangan sampai permasalahan kurang bayar subsidi pupuk itu membuat pabrik-pabrik yang notabene merupakan BUMN menjadi kolaps. Jika hal itu terjadi efeknya akan sangat panjang, salah satunya terjadi peningkatan pengangguran,” tandasnya.
Mentan mengakui berdasarkan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), masih ada kewajiban kurang bayar subsidi pupuk oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2014 2015 sebesar Rp 14,99 triliun.“Pihaknya juga telah berkirim surat kepada Menteri Keuangan pada tanggal 27 Januari 2015 untuk penyelesaian hal tersebut, ditambah dengan kurang bayar subsidi pupuk pada tahun 2016 sebesar Rp 2,96 triliun,” jelas Amran.
Amran mengatakan rancangan anggaran tahun 2018, dimana pagu anggaran untuk subsidi pupuk tahun 2018 adalah sebesar Rp 28,5 triliun dengan volume pupuk 9,55 juta ton.“Untuk itu pihaknya berharap agar Komisi IV DPR dapat membantu mendorong penyelesaian kurang bayar tersebut,” ujar Amran.
Sebelumnya, Kepala Corporate Communication Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana kepada kabarbisnis.com menjelaskan salah satu faktor terjadinya kurang bayar subsidi pupuk karena perusahaan pupuk menggunakan asumsi perhitungan subsidi pupuk dua tahun sebelumnya. Tak ayal, ketika BPK melakukan audit sejumlah asumsi seperti kurs rupiah terhadap dolar, inflasi dan harga gas sudah berubah.
Menurut Wijaya dalam satu tahun terdapat eskalasi kenaikan harga gas sebesar 3%. Misalnya Harga Pokok Produksi (HPP) untuk pupuk urea bersubsidi sebesar US$ 240.Wijaya mengatakan adanya audit BPK menjadi referensi bagi produsen pupuk agar pemerintah segera membayar utang karena hal ini akan sangat membantu arus kas perusahaan. Dengan begitu , nantinya akan memperbaiki kinerja produsen untuk mendistribusikan pupuk kepada petani.
Wijaya tidak menampik besarnya tunggakan sekaligus kesanggupan pemerintah mencicil pembayaran tersebut menyebabkan manajemen harus berpikir kreatif menggali sumber pendanaan seperti obligasi dan pinjaman perbankan. “Kita masih punya dana cadangan sehingga tidak membebani cash flow perusahaan,” harap Wijaya.
Menurut Wijaya utang pemerintah kepada produsen pupuk tahun 2016 lalu mencapai lebih Rp 20 triliun. Namun Kementerian Keuangan mencicil pembayaran lebih dari Rp 2 triliun, sehingga posisi akhir utang pemerintah seperti yang tertulis dalam laporan BPK sebesar Rp 17,95 triliun.
“Untuk tahun anggaran 2016 tidak ada masalah pembayaran subsidi pupuk. Cuma ada proses administrasi pembayaran. Kita lihat yang bermasalah justru di tahun anggaran 2014 dan 2015 (kurang bayar utang subsidi pupuk red) , belum ada kejelasan,” kata Wijaya
Wijaya mengingatkan pembiayaan produsen pupuk yang diantaranya berasal dari pinjaman bank akan mempengaruhi terhadap besaran utang.Pasalnya bunga dari pinjaman perbankan pabrik pupuk itu akan dikonversikan kedalam komponen utang pokok subsidi pupuk. ”Sebetulnya untuk kebaikan pemerintah sendiri,” ujarnya.kbc11
Sumber: kabarbisnis
13Sep
hermankhaeron.info – Aksi penyegelan yang dilakukan Kementerian Perdagangan terhadap Pabrik Gula (PG) Tersana Baru milik BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia II di Cirebon, Jawa Barat, tergolong kasus baru. Sehingga membuat resah masyarakat terutama para petani. Penyegelan dilakukan karena mutu gula yang dihasilkan tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
Wakil Ketua Komisi IV DPR sekaligus Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR Herman Khaeron meminta kepada otoritas keamanan pangan dan perdagangan untuk tidak mengambil tindakan yang dapat meresahkan masyarakat apabila menemukan sesuatu hal yang menyangkut hajat hidup rakyat.
“Aksi penyegelan pabrik gula di PT Tersana Baru yang meresahkan masyarakat ini harus kita hindari. Ke depan harus ada upaya yang lebih baik, gunakan pendekatan persuasif,” tegas Herman usai melakukan pembukaan segel PG Tersana Baru bersama dengan Penyidik Kementerian Perdagangan di Cirebon, Jabar, Kamis (7/9/2017).
Menurut Herman, mutu gula yang tidak baik bukan semata-mata karena proses yang salah, tapi bisa jadi karena cara penyimpanan gula yang terlalu lama. Sehingga mengubah nilai kandungan dalam gula. Padahal hasil uji lab BPOM menyebutkan bahwa gula tersebut tidak mengandung bahaya dan layak dikonsumsi, hanya perlu di reproduksi.
“Penyegelan ini hanya masalah komunikasi yang kurang baik antara BUMN dan Kementerian Perdangan. Kita harap kedepan ini tidak terjadi lagi. Sebab, dampak dari penyegelan ini bukan hanya dirasakan oleh BUMN yang menjual gula-gula tersebut, tetapi juga berdampak pada para petani tebu,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut politisi asal Demokrat itu, pemerintah sedang berupaya untuk bisa swasembada gula. Salah satu caranya dengan berusaha menyejahterakan petani agar senatiasa selalu bercocok tanam tebu.
“Bagaimana swasembada bisa terwujud kalau lahan terus menyusut setiap tahun. Solusi keberlangsungan usaha ini ada di tangan petani, mereka harus didukung, dibekali pengetahuan, modal, dan aturan yang sedikit dilonggarkan, agar ke depan minat untuk bertani tebu semakin tinggi dan jalan menuju swasembada pangan semakin dekat, jangan seperti ini,” ungkapnya.
Belum lagi, lanjut Herman terkait keluahan para petani mengenai rendahnya harga beli yang ditawarkan Bulog. “Kami mendengar keluhan dari petani terkait persoalan harga yang tidak sesuai. Komisi IV akan memfasilitasi Kementerian Perdangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, BPOM untuk duduk bersama operator mencari solusi yang sejalan menuju swasaembada gula nasional,” pungkas politisi asal dapil Jabar itu.
sumber: arah
13Sep
hermankhaeron.info – Pantai Indonesia merupakan nomor dua terpanjang setelah Kanada. Artinya, jika pemerintah serius dalam memperhatikan para petani garam, maka Indonesia akan bisa swasembada pangan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, pemerintah harus hadir dalam perosalan harga garam yang sangat tidak berpihak kepada para petani garam.
“Saat in harga garam hanya Rp 700 per kilo, ini sangat tidak rasional. Untuk itu, pemerintah harus tegas menetapkan harga bawah,” tandas politisi F-PD itu.
Dia menganggap harga garam selalu jatuh apabila impor dating. Jika hal ini terus terjadi, maka petani garam tidak akan merasakan kesejahteraan dari hasil pertaniannya.
“Harga selalu jatuh. Bulan lalu mereka menjual Rp 3000, setelah impor masuk menurun jadi Rp 700 rupiah,” imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu. [ian/***]
sumber: rmol
13Sep
hermankhaeron.info – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengingatkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar melunasi kekurangan bayar subsidi pupuk pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia yang notabene merupakan Badan Usaha Milik Negara.
Politisi Demokrat itu menekankan demikian dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan Jakarta, Senin (11/9).
“Saya ingin mengingatkan Pak Menteri terkait kurang bayar subsidi pupuk Kementerian Pertanian sebesar Rp 14, 995 trilliun. Harus cari jalan keluar, karena kalau tidak terbayarkan juga pada tahun 2019 seluruh pabrik pupuk bisa tutup,” katanya.
Senada, anggota Komisi IV lainnya, O’O Sutisna mengatakan permasalahan kurang bayar subsidi pupuk sebelumnya sudah ada kesepakatan akan diselesaikan melalui Kementerian Keuangan. Akan tetapi, hingga kini belum terdengar tindaklanjutnya seperti apa.
“Jangan sampai permasalahan kurang bayar subsidi pupuk itu membuat pabrik-pabrik yang notabene merupakan BUMN menjadi kolaps. Jika hal itu terjadi efeknya akan sangat panjang, salah satunya terjadi peningkatan pengangguran dan sebagainya,” ucapnya.
Sementara itu Menteri Amran dalam pengantarnya mengakui berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan masih ada kewajiban kurang bayar subsidi pupuk oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2014 – 2015 sebesar Rp 14,99 triliun.
Pihaknya telah berkirim surat kepada Menteri Keuangan pada tanggal 27 Januari 2015 untuk penyelesaian hal tersebut, ditambah dengan kurang bayar subsidi pupuk pada tahun 2016 sebesar Rp 2,96 triliun.
Amran juga menyampaikan rancangan anggaran tahun 2018, dimana pagu anggaran untuk subsidi pupuk tahun 2018 adalah sebesar Rp 28,5 triliun dengan volume pupuk 9,55 juta ton. Untuk itu pihaknya berharap agar Komisi IV DPR dapat membantu mendorong penyelesaian kurang bayar tersebut.
sumber: daulat
12Sep
hermankhaeron.info – Pada 9 September 2017, Kang Hero Silaturahmi Dengan Ketua GP Ansor Kabupaten Cirebon Ustad Ujang Bustom. Juga melakukan diskusi tentang peningkatan kapasitas kepemudaan.
12Sep
hermankhaeron.info – Pada 9 September 2017, Kang Hero Silaturahmi Dengan Sultan Kasepuhan ke XIV Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat. Pada kesempatan itu, Kang Hero berdiskusi dan tukar pikiran terkait pengembangan ekonomi dan budaya masyarakat.
