Website Herman Khaeron
28Sep

Jadi Tumpuan Lifting Nasional, Blok Rokan Harus Mendapat Perhatian

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Jadi Tumpuan Lifting Nasional, Blok Rokan Harus Mendapat Perhatian

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengungkapkan, Blok Rokan dulunya merupakan penghasil 40 persen lifting minyak nasional. Namun setelah alih kelola dari PT Chevron serta dinamika yang terjadi dalam pengelolaannya oleh Pertamina Hulu Rokan, produktivitas dari Blok Rokan tinggal 20-25 persen dari target lifting nasional.

“Setelah peralihan, teknologi yang seharusnya diterapkan dan mendapatkan perhatian lebih khusus karena keunikan jenis kandungan minyak yang ada di Blok Rokan. Apalagi pengalihannya ini seperti yang saya katakan sangat politis, karena Chevron juga masih punya minat untuk melanjutkan operasi Blok ini,” ujar Herman kepada Parlementaria di Pekanbaru, Riau, Senin (26/9/2022).

Dari eksplorasi di Blok Rokan, Pertamina sendiri memasang target 160 ribu barel per hari, padahal sebelum alih kelola, produktivitas dari Blok Rokan bisa mencapai 200 ribu barel per hari. Hal inilah menurut Herman harus dikejar oleh Pertamina Hulu Energi sebagai subholding upstream pengelolaan Blok Rokan.

“Menjadi tantangan ke depan, pengeborannya harus lebih banyak. Karena di sini sumurnya tidak terlalu dalam, sehingga penggaliannya harus lebih banyak apalagi karakteristiknya berada di sela-sela batuan yang terpisah-pisah. Meskipun potensinya besar, namun terpisah-pisah, sehingga pengeborannya harus lebih banyak,” tutur Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Diketahui, Blok Rokan selama ini menjadi tumpuan lifting minyak Indonesia. Meskipun saat produktivitasnya hanya 20-30 persen dari lifting minyak nasional, tetap akan mampu menopang target lifting nasional yang diatas 700 ribu barel per hari.

“Oleh karena itu ini yang saya kira harus menjadi perhatian khusus. Targetnya sekarang adalah 160 ribu barel per hari dan sekitar 500 sumur baru. Kemudian prognosanya di sekitar 430-460 sumur. Ini harus terus didorong oleh negara agar betul-betul dapat meningkatkan lifting minyak nasional,” pungkasnya. (es/aha)

sumber: dpr

Tags:
20Sep

Herman Khaeron Siap Fasilitasi UMKM Untuk Naik Kelas

Posted by: admin Categories: Berita
No comments

Anggota Komisi VI DPR RI, Dr Ir H Herman Khaeron MSI mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Indramayu untuk terus berkembang dan naik kelas.

Hal tersebut disampaikan Herman Khaeron, saat kegiatan Sosialisasi Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun Anggaran 2022, di Hotel Wiwi Perkasa Indramayu, Sabtu, 17 September 2022.

Dikatakan, kegiatan ini merupakan kerjasama antara Komisi VI DPR RI dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.

Tujuannya untuk mendorong UMKM dan perseorangan untuk mendaftarkan usahanya melalui pelayanan perizinan berbasis aplikasi online single submission atau OSS.

Herman Khaeron mengatakan, dalam kegiatan ini puluhan pelaku usaha UMKM dan perseorangan telah diberikan sosialisasi tentang informasi perizinan berusaha melalui OSS.

“Kitai ingin mendorong usaha skala ultra mikro untuk bisa meningkatkan skalanya. Caranya adalah dengan memberikan kemudahan kepada mereka untuk memiliki nomor induk berusaha (NIB). Caranya sangat mudah dan gratis,” ujar Hero, sapaan akrab Herman Khaeron.

“Mudah-mudahan sosialisasi ini akan membuat pelaku usaha di daerah ini bisa memiliki legalitas usahanya. Melalui pelayanan perizinan OSS, bisa lebih mudah dan cepat,” kata Herman Khaeron.

Selain masalah perijinan, kata Hero, pemerintah juga telah memberikan kemudahan dalam masalah permodalan. Yaitu dengan ditunjuknya BRI sebagai holding bagi usaha ultra mikro, dengan anggota Pegadain dan PNM. Melalui dua lembaga ini maka akan lebih mudah dibandingkan kalau harus ke bank.

Ia juga secara pribadi akan mendukung pelaku usaha di Indramayu untuk tumbuh dan berkembang dengan berbagai program baik pendampingan, sosialisasi serta permodalan.

Hero berharap, melalui sosialisasi yang dilakukan bersama Kementerian Investasi ini diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha di daerah untuk bisa mengurus NIB dengan cepat dan mudah. Jadi untuk legalitas usaha mereka bisa diperoleh dengan mudah.

Sementara itu, Direktur sistem layanan elektronik infrastruktur dan jaringan Kementerian investasi/BKPM RI, Mochamad Firdaus mengatakan layanan perizinan OSS ini sebenarnya sangat mudah. Di beberapa daerah, grafik penerbitan NIB melalui OSS juga terus meningkat.

Kemudahan dalam membuat perizinan terlihat dari grafik terbitkan nomor induk berusaha berdasarkan data dari Pelayanan perizinan berbasis aplikasi online single submission atau OSS.

“Kita terus dorong pelaku usaha di daerah untuk bisa memiliki NIB melalui OSS. Kita permudah caranya dan sistem dalam OSS juga dibuat dengan metode yang sederhana,” kata dia.

Di Kabupaten Indramayu sendiri, top bidang usaha yang melakukan perizinan masih didominasi oleh bidang usaha perdagangan eceran, perdagangan padi dan palawija.

Sementara itu di Kabupaten Indramayu, data pelaku usaha melalui OSS juga terintegrasi dengan pemerintah Kecamatan. Artinya, data pelaku usaha yang telah terdaftar melalui OSS dapat diakses oleh pemerintah Kecamatan, sehingga pemerintah Kecamatan bisa mengetahui jumlah pelaku usaha di wilayahnya masing-masing.

sumber: radarindramayu

Tags:
15Sep

Hero Ingatkan Pelaku UMKM untuk Inovatif dan Tingkatkan Daya Saing

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Hero Ingatkan Pelaku UMKM untuk Inovatif dan Tingkatkan Daya Saing'

Anggota DPR RI, Dr Ir HE Herman Khaeron MSi bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk membina pelaku UMKM di Kota Cirebon.

Pembinaan pelaku UMKM tersebut, melalui kegiatan pemasyarakatan ponsultasi bisnis bagi wirausaha, Minggu (11/9/2022).

Herman Khaeron mengatakan, ancaman usaha kecil dan menengah semakin kencang tantangannya. Selama tidak melakukan inovasi, maka bisa tersaingi orang lain dan tekananpun akan semakin berat.

“Tingkat persaingan akan terus semakin keras. Oleh sebab itu, regulasi nasional juga perlu memproteksi pelaku usaha UMKM agar bisa bertahan,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat tersebut juga mengingatkan, pembinaan pelaku UMKM sangat penting supaya yang kecil dan menengah semakin tumbuh besar, serta bisa bersaing.

“UMKM merupakan jangkar perekonomian nasional. Makanya melalui pembinaan akan dibantu akses dan penyelesaian masalah. Terlebih sistem perekonomian nasional adalah ekonomi pancasila yang berbasis masyarakat,” jelas dia.

Secara regulasi, kata Herman, ini harus ada untuk memproteksi agar pelaku UMKM semakin tumbuh menjadi lebih besar.

“Kalau dibiarkan saja akan membunuh terhadap usaha-usaha kecil. Tengok saja, pisang goreng hingga bakso sudah ada di toko-toko besar,” kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut Herman, inovasi bagi pelaku UMKM harus dilakukan. Karena ini menyangkut hajat banyak orang.

“Kebijakannya harus sesuai realitas sosial. Kita juga harus memperkuat posisi usaha kecil menengah ini agar semakin kuat dan tangguh,” tuturnya.

Pembina Yayasan Mitra Sehati, dr Ratnawati mengatakan, banyak yang harus dibenahi agar pelaku UMKM terus berkembang.

“Hal yang harus diperbaiki selain rasa adalah kemasan hingga akses untuk menjangkau para UMKM. Jika produk sudah baik tetapi akses sulit, juga akan menghambat pertumbuhan UMKM,” katanya. (Aming)

sumber: citrust

Tags:
15Sep

Hapus Daya 450 VA, Demokrat Minta Pemerintah Tak Hilangkan Hak Rakyat Atas Subsidi Listrik

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Komisi VI Dorong PTPN Perbaiki Kinerja

 Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR berharap agar pengalihan penggunaan listrik masyarakat dari yang berdaya 450 Volt Amphere (VA) naik ke daya 900 VA tak hilangkan hak rakyat atas subsidi listrik. Pasalnya, rencana ini membuat daya listrik 450 VA yang selama ini subsidi dihapus.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron merespons langkah Pemerintah bersama Banggar DPR RI mengalihkan penggunaan listrik masyarakat dari yang berdaya 450 VA naik ke daya 900 VA.

“Tidak menghilangkan hak rakyat atas subsidi listrik,” kata Herman begitu ia disapa, Rabu,(14/9/2022).

Herman mengaku, tak mempermasalahkan jika memang penggunaan daya 450 VA dipandang rendah. Namun Herman, meminta tidak ada penambahan beban biaya atas pengalihan daya dari 450 VA ke 900 VA.

“Jika memang dipandang terlalu rendah dengan penggunaan daya 450 VA saya tidak mempermasalahkan jika tidak menambah beban tambahan biaya,” tegas Herman.

Meski demikian, Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat ini menilai, dengan teknologi yang mutakhir saat ini maka urusan klasifikasi 450 VA sedianya tidak perlu dipersoalkan.

“Karena memang klasifikasi (450 VA) ini diperuntukan bagi warga kurang mampu, dan bahkan pemasanganya pun semestinya gratis,” papar Herman.

Herman lantas mencontohkan, dahulu penggunaan lampu harus menggunakan listrik 50 watt atau 100 watt, namun kini dengan teknologi light emitting diaode atau LED cukup hanya 10 watt.

“Contoh, dulu kalau mau terang harus pakai listrik 50 watt atau 100 watt, yapi sekarang dengan teknologi LED dengan 10 watt sudah terang, artinya penggunaan listrik semakin efisien,” pungkas Herman.

Sebelumnya, Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memutuskan untuk mengalihkan penggunaan listrik masyarakat dari yang berdaya 450 Volt Amphere (VA) naik ke daya 900 VA.

Selain itu, untuk yang masyarakat yang memakai daya listrik 900 VA akan beralih ke listrik 1.200 VA.

“Bahwa tadi (Senin 12/9/2022) salah satu kebijakan yang diambil menaikan 450 VA ke 900 VA untuk rumah tangga miskin dan 900 VA ke 1.200 VA tanpa dikaitkan dengan kompor listrik. Kita sepakat dengan pemerintah,” terang Ketua Banggar DPR Said Abdullah di Gedung DPR beberapa waktu lalu.

Adapun pelanggan listrik 450 dan 900 VA merupakan masyarakat miskin. Pelanggan dan penggunaan listrik dengan daya tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah.

sumber: kedaipena

Tags:
12Sep

Lewat Jalan Santai, Demokrat Kota Cirebon Kencangkan Ikat Pinggang Jelang 2024

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Lewat Jalan Santai, Demokrat Kota Cirebon Kencangkan Ikat Pinggang Jelang 2024 3

Mengusung tema Bersama Rakyat Memperjuangkan Perubahan dan Perbaikan, DPC Partai Demokrat Kota Cirebon menggelar jalan santai dalam rangkaian HUT ke-21 partai berlambang mercy itu.

Ribuan kader dan simpatisan Partai Demokrat Kota Cirebon mengikuti jalan sehat yang dimulai dari depan gedung balai kota sampai finis di alun-alun Keraton Kasepuhan.

Rangkaian acara diikuti masyarakat semakin meriah. Pasalnya, panitia pelaksana telah menyediakan doorprize dengan hadiah televisi, kulkas, sepeda motor, dan hadiah lainnya setelah pelaksanaan jalan santai.

Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat (PD), Herman Khaeron, menjelaskan jalan sehat merupakan media berkumpul, olahraga ringan yang menyehatkan serta sangat efektif dalam membangun komunikasi dan kebersamaan.

“Kekompakan dan kebersamaan merupakan modal dasar yang sangat penting dalam mencapai visi dan misi kader maupun simpatisan Partai Demokrat,” ucapnya, Minggu (11/9).

Pria yang akrab disapa Kang Hero menambahkan, kegiatan jalan santai ini sekaligus meningkatkan tali silahturahmi antar kader dan juga meningkatkan konsolidasi Partai Demokrat dari tingkat kecamatan, kelurahan hingga tingkat RW dan RT.

“Dengan jalan santai ini dapat menjalin tali silaturahmi antar kader dan mudah-mudahan dapat membangun kemenangan Demokrat di Cirebon,” ujarnya.

Di saat bersamaan, Ketua DPC partai Demokrat Kota Cirebon Dian Novitasari mengucapkan rasa terima kasih kepada masyarakat yang sudah mengikuti jalan santai, serta mendukung Partai Demokrat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Cirebon, dengan kegiatan jalan santai dapat lebih mengagungkan Partai Demokrat di Kota Cirebon,” pungkasnya. 

sumber: rmol

 

Tags:
12Sep

KWP Gelar Lomba Mancing Antar Wartawan dan Santunan Anak Yatim

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
KWP Gelar Lomba Mancing Antar Wartawan dan Santunan Anak Yatim

 Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), hari ini, Sabtu, 10 September 2022, menggelar lomba mancing antarwartawan, di Pemancingan Rumah Kabeda, Depok, Jawa Barat.

Lomba mancing yang pertama kalinya diselenggarakan KWP itu dibuka secara simbolis oleh Herman Khaeron Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ariawan Sekretaris KWP, dan Irandi Kasmara Ketua Panitia.

Pelepasan 25 ekor Burung Kutilang sebagai tanda kecintaan pada alam, dan memasukkan ratusan ekor Ikan Emas ke kolam pemancingan mengawali kegiatan.

Selain itu, ada juga pemberian santunan berupa uang dan bahan kebutuhan pokok kepada anak yatim dan fakir miskin yang tinggal di sekitar lokasi acara.

Dalam pidato sambutannya, Herman Khaeron sangat mengapresiasi kegiatan Wartawan Parlemen. Dia pun berharap kegiatan positif seperti ini bisa terus terselenggara di tahun-tahun berikutnya.

Di tempat yang sama, Ariawan Sekretaris KWP menyebut lomba mancing merupakan hobi yang membutuhkan keahlian dan kesabaran.

Kegiatan lomba mancing dan penyerahan santunan kepada anak-anak yatim, dikuti sekitar 100 peserta terdiri dari Wartawan Parlemen, karyawan/staf anggota DPR, serta perwakilan korporasi.

Panitia Lomba Mancing membagi dua kategori juara, masing-masing juara total (perolehan ikan terbanyak) pertama, kedua dan ketiga. Kategori kedua, berdasarkan berat timbangan ikan yang diperoleh peserta lomba.

Hadiah total Rp 6 juta untuk juara pertama, kedua, dan ketiga untuk kedua kategori tersebut. Dengan rincian, juara pertama untuk kategori terbanyak Rp3 juta, kedua Rp2 juta, dan ketiga Rp1 juta.

Besaran hadiah yang sama juga diberikan kepada peserta lomba yang meraih ikan terberat pertama, kedua dan ketiga.

Usai penyerahan hadiah para pemenang lomba, panitia juga menyediakan hadiah menarik (doorprize) yang pemenangnya ditentukan melalui pengundian.

Seluruh kegiatan Lomba Mancing dan Santunan terselenggara atas kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain Anggota DPR secara pribadi maupun fraksi, dan korporasi di antaranya Bank BNI, Bank BTN, PT Telkom, Perum Bulog, PTSido Muncul, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta PT PLN.

“Selaku panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pemberian donasi dan lomba mancing antarwartawan KWP,” kata Irandi.

Tags:
6Sep

Herman Khaeron: Bukan Naikkan BBM, Harusnya Tunda Dulu IKN dan Kereta Cepat

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Raih Penghargaan Legislator DPR Terdemokratis

Kenaikan harga BBM subsidi diyakini akan meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Sebab kenaikan BBM subsidi pasti akan berdampak langsung kepada rakyat, seperti menaikan barang dan jasa, dan pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat.

“Termasuk nelayan, petani, pekebun, usaha kecil dan mikro, penambak, dan kita semua akan terdampak. Pemerintah harus arif dan bijaksana dalam menghadapi pilihan ini, sampai benar-benar rakyat siap dan mampu menghadapinya,” ucap Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/9).

Saat ini, kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja lantaran masih terdampak pandemi Covid-19. Kondisi ini kian diperparah dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar.

Ia pun menyesalkan kebijakan pemerintah. Alih-alih menaikkan BBm subsidi, pemerintah seharusnya lebih mengenyampingkan proyek-proyek infrastruktur yang selama ini membebani APBN.

“Pemerintah bisa melakukan penghematan belanja kementerian dan lembaga, menunda proyek-proyek yang belum dalam sekala mendesak, seperti pembangunan IKN, Jalan Tol Sumatera, dan menunda kereta cepat yang cost overrun,” tegasnya.

Pemerintah harus mampu menilai skala prioritas, antara perut rakyat dengan pembangunan infrastruktur yang tidak berdampak besar bagi masyarakat.

“Prioritaskan dulu program-program yang dapat memulihkan daya beli masyarakat. Tidak perlu juga dikotomikan manfaat subsidi BBM antara masyarakat mampu dan tidak mampu,” tandasnya. 

sumber: rmol

Tags:
2Sep

Rakyat Sedang Tidak Baik-baik Saja, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Harga BBM

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Rakyat Sedang Tidak Baik-baik Saja, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Harga BBM

Politisi Partai Demokrat Herman Khaeron menanggapi keluhan para nelayan yang meminta pemerintah menunda kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurut pria yang akrab disapa Hero ini, kenaikan BBM pasti berdampak langsung kepada rakyat. Saat ini, rakyat sedang masa pemulihan setelah anjloknya perekonomian paska Covi-19.

“Jelas dampak kenaikan BBM rakyat pasti menjerit, baru saja pemulihan ekonomi paska Covid-19. Sudah dihadapi harga BBM naik,” ucapnya, Kamis (1/9)

Dirinya menambahkan, salah satunya yang terdampak adalah nelayan. Dengan naiknya harga solar, akan membuat kesulitan nelayan untuk melaut. Karena, tidak diimbangi harga jual hasil tangkapan.

“Bayangkan harga jual tangkapan terpuruk, Sementara harga solar naik. Bagaimana, mereka bisa melaut, mungkin saja untuk keperluan harian saja masih sangat kurang,” tuturnya.

Menurut anggota DPR RI ini, menaikan barang dan jasa, pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Termasuk nelayan, petani, pekebun, usaha kecil dan mikro, petambak.

“Kita semua akan terdampak. Pemerintah harus arif dan bijaksana dalam menghadapi pilihan ini, sampai benar-benar rakyat siap dan mampu menghadapinya. Saat ini rakyat sedang tidak baik-baik saja, harga-harga sudah naik, dan akan semakin melambung tinggi jika BBM dinaikan saat ini,” ujarnya.

Pemerintah lanjut Hero, bisa melakukan penghematan belanja kementerian dan lembaga, menunda proyek-proyek yang belum dalam sekala mendesak.

“Seperti menunda dulu pembangunan IKN, menunda penyelesaian jalan tol sumatera, dan menunda cost overrun kereta cepat. Prioritaskan dulu program-program yang dapat memulihkan daya beli masyarakat,” pungkasnya. 

sumber: rmoljabar

Tags:
1Sep

Herman Khaeron Berikan Catatan Terhadap Investasi Digital Telkomsel ke GoTo

Posted by: admin Categories: Berita
No comments
Herman Khaeron Berikan Catatan Terhadap Investasi Digital Telkomsel ke GoTo

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai bisnis teknologi digital saat ini merupakan suatu keniscayaan untuk dapat membangun masa depan yang lebih baik. Salah satunya menurutnya adalah dengan adanya investasi yang dilakukan Telkomsel ke Goto.  Namun, meski merupakan sebuah keniscayaan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan terkait investasi digital yang dilakukan salah satu BUMN tersebut. Yang pertama, bagaimana pemerintah dapat menjamin yang telah dilakukan BUMN tersebut telah memenuhi good corporate governance.

“Pastikan bahwa (investasi) ini memang betul-betul memenuhi unsur good corporate governance, baik dari sisi tata cara mekanisme maupun pada sistem yang berlaku di pemerintahan maupun di korporasi,” ujar Herman dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panja Investasi BUMN pada Perusahaan Digital dengan Wakil Menteri BUMN II dan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2022).

Yang kedua, menurut politisi Partai Demokrat itu adalah aspek penguatan tata kelola BUMN. Sebab menurutnya kajian kelayakan penting untuk menentukan investasi tersebut layak atau tidak untuk dilakukan. “Misalkan kajian kelayakan, kenapa investasi Telkomsel itu di kala Gojek dan Tokopedia sedang rugi? Apa kajian kelayakannya sehingga itu adalah saat yang tepat untuk melakukan investasi?” tanya Herman.

Selain itu, lanjut Herman, penilaian good corporate governance tersebut juga termasuk bagaimana nantinya memastikan bahwa standar operasional prosedur dalam Telkom sebagai induk perusahaan maupun Telkomsel sebagai anak perusahaan yang mengeluarkan pendanaan betul-betul memenuhi standar operasional yang berlaku dalam korporasi tersebut.

“Seluruh direksi bertanggung jawab terhadap persoalan masa yang akan datang, persoalan itu tidak pernah datang di awal atau di depan, datangnya persoalan itu nanti di akhir, oleh karenanya kalau memang ini dapat dipertanggungjawabkan baik oleh direksi Telkom maupun telkomsel ya menurut saya tidak ada persoalan,” tambah legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII itu.

Terakhir, Herman mengingatkan akan pentingnya pelaporan hasil evaluasi secara berkala. Dalam hal ini agar Komisi VI DPR RI sendiri nantinya juga dapat memantau bagaimana investasi tersebut berjalan. “Yang terpenting adalah catatan-catatan terpenting inilah yang kemudian bisa disajikan baik oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN maupun Telkom dan Telkomsel. Dan tentu bagi Komisi VI yang terpenting adalah bagaimana (Telkomsel) melaporkan hasil evaluasi secara berkala khusus untuk persoalan investasi terhadap GoTo,” tutupnya. (bia/sf)

sumber: dpr

Tags: